Jurnal Hukum dan Peradilan

203-212

Authors: Muhamad Isna Wahyudi

Tension between Islamic legal tradition and the modern nation state’s role in establishing dan reforming law has become the global controversies and conflicts in Muslim countries over the last decades including Indonesia. Since the enactment of Law No.1/1974 on Marriage, then Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) under President Instruction No.1/1991, dualism of the validity of marriage has been arising in Indonesian Muslim society. The dualism has led to ambivalence towards law enforcement among judges of religious courts in dealing with the petitions for the legalization of marriage while the Law restricts the petitions to marriages before the enactment of Law No.1/1974. In this case, judges of religious court have deviated from the state law by granting legalization to marriages occurred after the enactment of Law No.1/1974. Such deviation is known as judge’s discretion. Despite judges of religious courts seem to adhere to the Islamic legal tradition than the State law in the case of legalization of marriage; they have deviated from Islamic legal tradition or state law in terms of the fulfillment of divorced wife’s rights, joint property, custody, and inheritance. Their discretion is merely to provide the justice to the litigants when the application the letter of the law is contradictory to justice. In this way, they have also taken a part in reforming the Islamic Family Law.

223-236

Authors: Miko Susanto Ginting

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dapat disangkal marak dilakukan dengan alasan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Keberadaan klausula baku didasarkan pada persetujuan terhadap perjanjian sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat-pendapat yang menentang adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian, terutama dengan didasarkan pada asas keseimbangan serta keadilan dalam berkontrak. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, penulis ingin menjawab sejauh mana keberlakuan dan ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian. Selain itu, turut pula dijabarkan beberapa putusan pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus adanya klausula baku dalam perjanjian. Pada akhirnya, baik pendapat sarjana hukum maupun putusan pengadilan masih cukup beragam dalam memandang pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Meskipun, perbedaan pandangan tersebut, sudah coba dicari titik temunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pencantuman klausula baku tidak dilarang sepanjang tidak memuat klausul-klausul yang menurut substansi dan bentuknya bertentangan dengan undang-undang. Inclusion of standardized clause in contract should not be denied often done by reason of effectiveness and efficiency in the transaction. The existence of standardized clause based on approval towards contract so that applies as a Law for the parties. However, at the other side, there are arguments who opposed inclusion of the standardized clause in contract, especially based on the balance and fairness principles in contract. By using descriptive analytical method and juridical normative approach, I am trying to answer validity or invalidity of standardized clause in contract. In addition, also elaborated some decisions of the court in considering and deciding the standardized clause in contract. In the end, either scholar’s opinions or court decisions was still quite varied in viewing inclusion of standardized clause in contract. Nevertheless, toward that difference view already tried to find the meeting point through Law No. 8/1999 on Consumer Protection, where the standardized clause inclusion in contract is not prohibited, along do not contain substance or shape contrary with the Law.

243-252

Authors: Ismail Rumadan

Upaya untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai amanat konstitusi dalam perkembangannya telah diadakan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perubahan terakhir adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Namun perubahan tersebut, apabila dikaji secara mendalam masih menyisihkan beberapa permasalahan yang sangat mendasar. Pertama adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum dalam konteks criminal justice system. Konsep ini menghendaki bahwa dalam proses penegakan hukum harus terpadu dalam suatu sistem peradilan, namun pada kenyataanya dalam proses peradilan pidana, Polisi dan Jaksa berada dalam lingkup kekuasaan yang berbeda peradilan, sehingga dalam posisi demikian dapat dipastikan adanya intervensi dalam proses penegakan hukum yang semestinya merdeka dan bebas dari pengaruh apapun. Permasalahan kedua adalah, mengenai pengawasan secara eksternal terhadap jalannya fungsi kekuasaan kehakiman, yang secara formal dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun pengawasan yang dikehendaki oleh DPR (sebagaimana dalam RUU Mahkamah Agung). Model pengawasan yang dijalankan oleh KY maupun yang dikehendaki oleh DPR sangat berpengaruh serius terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman bahkan menambah rumitnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga pelaksanaan kekuasaan kehaiman dianggap tidak mampu menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Tulisan ini dibatasi pada kajian terhadap dua permasalahan tersebut dalam rangka mempertegas komitmen kita untuk membangun penyelenggaraan peradilan yang sehat dan mandiri agar dapat memberikan akses keadilan kepada semua orang dan peradilan yang sehat hanya akan terwujud dalam satu hubungan timbal balik antara lingkungan peradilan dan lingkungan masyarakat. Efforts to support the creation of an independent judiciary as a constitutional mandate in its development has held several changes to the Judicial Authority Law, the last change is the Act Nomber 48 of 2009 on Judicial Authority. But these changes, when studied in depth is still set aside some very fundamental issues. The first is related to the function of law enforcement in the context of the criminal justice system. This concept requires that the law enforcement process should be integrated into a system of justice, but in fact the process of criminal justice, police and prosecutors are in a different scope of judicial power, so that the position can thus be ensured in the intervention process should be independent of law enforcement and free from any influence. The second problem is, of externally monitoring the functioning of the judicial power, which formally made by the Judicial Commission and the desired control by Parliament (as in the draft of the Supreme Court). Supervision models run by Judicial Commission nor desired by the House very serious effect on the performance of the functions of the judicial authorities even add complexity implementation of judicial power function itself, so that the implementation of judicial power considered not able t o guarantee legal certainty and justice for litigants. This paper is limited to the study of these two issues in order to reinforce our commitment to build a sound administration of justice and independent in order to provide access to justice for all people and a healthy justice will only be realized in a reciprocal relationship between the environment and the environmental justice community

269-280

Authors: Maskur Hidayat

Hukum adalah alat supaya manusia bisa mencapai keteraturan dan keterlindungan hak-hak dasar manusia. Antara lain hak untuk hidup serta perlindungan, baik perlindungan fisik/jasmani, perlindungan kehormatan serta kesusilaan dan perlindungan terhadap hak milik atau property. Ungkapan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan niscaya juga berlaku dalam dunia hukum. Setiap saat permasalahan manusia selalu berkembang, begitu juga metode penyelesaian konflik juga harus mengikuti perkembangan permasalahan yang berkembang. Hukum menjadi media yang berada ditengah tuntutan, yaitu antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di sisi kepastian hukum, tuntutan supaya keadilan bisa diletakkan secara pasti lebih disisi lain rasa keadilan juga menjadi tuntutan yang mengharuskan hakim untuk memberi sentuhan personal (kasus per kasus) dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam persidangan. Law is a tool that people can achieve order and the protection of basic human rights. Among others, the right to life and protection, both physical protection, protection of honor and decency and the protection of property rights or properties. The phrase that nothing is eternal except change undoubtedly also applies in the legal world. Every moment is always evolving human problems, as well as a method of conflict resolution must also keep abreast of developing issues. Became law at the center of media demands, namely the rule of law and sense of justice. On the side of the rule of law, justice demands that can be placed exactly over the other side into a sense of justice also demands that require judges to give a personal touch (case by case) in the face of any problems encountered in the trial.

101-116

Authors: Lilik Mulyadi

Praktek perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime di Negara Belanda, Jerman, dan Australia terhadap lembaga dan orientasi perlindungannya bersifat variatif dan parsial. Praktek perlindungan di Negara Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (Witness Agreements) yaitu perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi untuk memberikan kesaksian (testimoni) dengan penghargaan (reward) terutama terhadap kejahatan terorganisir (organized crime). Pada negara Jerman melalui undang-undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Pada hakikatnya, Zeugenschutzgesetz/ZschG mengatur dimensi untuk para saksi, baik saksi korban dan bukan saksi korban. Selain itu, juga diatur masalah hak-hak saksi baik sebelum proses persidangan maupun pada saat proses persidangan. Dalam aspek hak-hak saksi sebelum proses persidangan meliputi proses pemeriksaan saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, perahasiaan identitas saksi, dan perubahan identitas saksi. Kemudian hak saksi pada saat proses persidangan berupa pemeriksaan secara terpisah dari tersangka dan pemeriksaan dengan rekaman kamera. Kemudian pada negara Australia melalui Program Perlindungan Saksi Nasional (National Witness Protection Program) dengan cara identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pidana pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media. The practice of whistleblower and justice collaborator law protection especially in the effort to destroy the organized crime in Holland, Germany and Australia to the institution and the protect orientation is variation and partial. Protection practice in Holland uses witness agreements, it is the agreement between the public prosecutor and witness to give the testimony with reward, especially to organized crime. In Germany, trough Witness Protection Law In Process Criminal Investigation and Protection Against Victims (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Essentially, Zeugenschutzgesetz/ZschG rules the dimension for the witnesses, both witnesses and not the victims. Besides, it is also ruled about rights issues witnesses before the trial and during the trial process. On the aspect of witness rights before the trial include the examination of witnesses in the policemen and prosecution, the secret of witness identity and the changes of witness identity. Then, the witness right in the trial is separated examination of the suspect and inspection with a camera recording. Then in Australia trough the National witness Protection Program with a secret identity, no responsibility in criminal and civil, the protection from the defamation, the protection from criminal acts of retaliation and conditional protection if their names are published in the media.

127-136

Authors: Lucas Prakoso

Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomis manusia telah mengakibatkan kerusakan yang parah bagi ekosistem. Sadar bahwa sedang terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang semakin parah, berbagai upaya mulai dilakukan dengan mengadakan konvensi-konvensi internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, baik yang bersifat mengikat (hard law) maupun yang tidak mengikat (soft law). Negara-negara peserta konvensi mengadopsi aturan-aturan yang telah disepakati ke dalam legislasi mereka, dan bahkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang, norma-norma lingkungan hidup tersebut kemudian dimuat dalam konstitusi, termasuk konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 pasca amandemen. Efforts to meet the economic needs of humans has resulted in severe damage to the ecosystem. Being aware that there is damage to natural resources and ecosystem are getting worse, various efforts underway to hold international conventions in the field of environmental protection has resulted in agreements, both of which are binding (hard law) and non-binding (soft law). Participating countries adopted the convention rules agreed upon into their legislation, and even to strengthen the protection and enforcement of laws relating to environmental protection and the right to a good environment for the present and future generations, environmental norms are then contained in the constitution including the Indonesian constitution, namely the post-UUD 1945 amendment.

149-162

Authors: M. Nur Sholikin

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan produk proses politik dan birokratis memerlukan mekanisme pengawasan melalui kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi kewenangan untuk melakukan pengujiannya. Persoalan efektivitas prosedur pemeriksaan permohonan di Mahkamah Agung menjadi topik utama yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan tersebut dilakukan melalui penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan dan praktek pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung saat ini belum mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Regulations under Laws which is the output of political and bureaucratic processes need to be supervised with a review mechanism by judicial power. Supreme Court as a judicial body has an authority to conduct the judicial review. The issue of the effectiveness procedures for judicial review regulation under a law in the Supreme Court became the main topic of this research. This research is conducted through normative research method, descriptive by studied legislation and other relevant library materials. The study concluded that the regulation and implementation for the judicial review application in the Supreme Court do not support the principles of transparency and accountability. Therefore, it is necessary to make revisions to the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2011 on the Rights of the Judicial Review.

171-190

Authors: Budi Suhariyanto

Terdapat perbedaan pola promosi dan mutasi kepaniteraan pada lingkungan peradilan Umum (SK KMA No: 140/KMA/SK/VIII/2013) dan Agama (SK Dirjen Badilag No. 2246/DJA/OT.01.3/SK/XI /2013). Menyikapi perbedaan tersebut, maka upaya harmonisasi pengaturan pola promosi dan mutasi kepaniteraan antar lingkungan peradilan (khususnya Lingkungan Peradilan Umum dengan Agama) di bawah Mahkamah Agung adalah cukup urgen. Perlu dipertimbangkan beberapa upaya yaitu: (1). Sinkronisasi kedudukan peraturan atau jenis ketentuan yang mengatur tentang pola promosi dan mutasi kepaniteraan (disetarakan dalam SK KMA); (2). Kebijakan pemisahan pengaturan pola promosi dan mutasi Hakim dengan kepaniteraan dalam SK KMA yang berbeda; (3). Harmonisasi ketentuan dalam pengaturan promosi dan mutasi kepaniteraan. There is a different registrar promotion pattern and mutation on general to religious court. Accordingly, important to get promotion pattern harmony and mutation to taking on this differences among of court (in particular general to religious court) under the supreme of court. Some efforts to consider are: (1). the equality of regulation or types of regulation on registrar promotion pattern and mutation (which is synchronized on the head decision supreme of court. (2). the regulatory separation promotion pattern and judges mutation to registrar on the head decision supreme of court. (3). Regulatory harmony on the registrar promotion and mutation.

1-10

Authors: RM. Anton Suyatno

Penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial dilaksanakan dengan melibatkan bantuan Pengadilan. Proses penyelesaiannya dilakukan oleh perbankan selaku kreditor tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu. Perbankan langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, pemohon eksekusi (kreditor) harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat dalam pengajuan permohonan eksekusi. Eksekusi atas obyek jaminan Hak Tanggungan dalam praktiknya sering dilawan atas dasar ketidakjelasan status hukum kepemilikan obyek jaminan, atau jumlah utang yang belum pasti (fix). Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial mengalami hambatan dan membutuhkan waktu yang panjang. Pada Putusan No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. ditemukan bahwa diperlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun (1 Oktober 2007 sampai dengan 10 November 2011) bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan. Kenyataan ini tentu belum sejalan dengan tujuan dari UUHT yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti. Loan resolution through the execution of a security interest by title guarantee executorial implemented by involving the courts. The process of settlement is done by banks as creditors without filing a lawsuit first. Banking immediately submit the petition to the Chairman of the local District Court. In the petition Execution Mortgage, the petitioner (creditors) must attach the documents as a condition of submission of application execution. The execution of the object Mortgage guarantee in practice often fought on the basis of unclear legal status object ownership guarantees, or the amount of debt that is uncertain (fix). In some cases it was found that the resolution of bad loans through the execution of the object of the guarantee Encumbrance by title executorial obstacles and takes a long time. In Decision No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. found that it takes approximately four (4) years (October 1, 2007 to 10 November 2011) for the creditor to execute a guarantee Encumbrance. This fact is certainly not in line with the objectives of UUHT, one of which states that the execution Encumbrance implemented easily and surely.

25-36

Authors: Maftuh Effendi

Kompetensi absolut PTUN sangat sempit, hanya KTUN. Dengan kompetensi absolut seperti itu menjadikan PTUN sebagai peradilan tata usaha negara khusus, bahkan “super khusus” karena ternyata definisi KTUN menurut UU PTUN lebih sempit daripada konsep beschikking menurut AWb Belanda. Pertimbangan mengenai kompetensi absolut peradilan dalam putusan hakim, dari beberapa kasus belum menunjukkan kesatuan penafsiran, sehingga putusan-putusannya sulit diprediksikan. Perbedaan penafsiran itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menggoyahkan konsistensi putusan PTUN. Pada akhirnya membingungkan masyarakat pencari keadilan untuk memilih forum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum atas perbuatan pemerintahan, dan mendatangkan keraguan-raguan pemerintah dalam pelaksanaan putusan. Konsep yang ditawarkan untuk memperluas kompetensi absolut didasarkan pada metode dan tolok ukur untuk menentukan sengketa TUN. Metode yang digunakan adalah metode umum (general), sedangkan tolok ukurnya adalah tolok ukur subjek dan tolok ukur objek. Tolok ukur subjek, meliputi sengketa ekstern dan intern. Sedangkan tolok ukur objek, meliputi semua perbuatan pemerintahan yang bersumber dari wewenang hukum publik, baik berupa perbuatan hukum maupun perbuatan faktual, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are limited to the administrative decisions. It leads the courts as a special administrative court, even a “very special court”, because such definition of administrative decisions laid down on Law on Administrative Court is more narrow compared to the definition of administrative decision as laid down on the General Administrative Law Act of the Netherlands as it source. Most court decisions on the courts’ absolute jurisdiction vary in interpretations that make them unpredictable. They cause uncertainty and inconsistency in the application of administrative courts’ absolute jurisdiction. Furthermore, they create confusion to the society looking for appropriate forum dealing with administrative acts and bafflement to the administrations executing courts’ decisions. The concept offered to the expansion of Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are based on the method and determination of administrative disputes. Method used is general method, while determination used is subjective and objective determinations. Subjective determination includes external and internal disputes, while objective determination includes all administrative acts in the field of public laws covered the legal and factual acts causing material or immaterial damages.

49-58

Authors: Muh. Risnain

Secara konstitusional kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga quasi-yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.Untuk memaksimalkan pelaksanaan kekuasaan yudisial lembaga-lembaga tersebut maka diperlukan kebijakan hukum untuk membagun hubungan fungsional-konstitusional antara KPPU sebagai lembaga quasi-peradilan dengan MA sebagai puncak organisasi kekuasaan kehakiman. Disamping itu perlu juga dilakukan upaya pengawasan terhadap perilaku komisioner KPPU untuk menghindari mafia peradilan dan menghidari abuse of power dari komisioner KPPU.Pengawasan dimaksud dilakukan dengan memasukan pengawasan komisioner KPPU menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan MA. Based on Indonesian Constitution 1945 the existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power.Article 24 subsection (3 ) of the constitution of the republic of indonesia 1945 and the law number 48 / 2009 about judicial power admitting quasi-yudicial institutionshas judicial powers. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between Commison for Supervion of Bussiness Competition and Supreme Court as top judicial power organization. Besides that needs to be done an effort to control the behavior commissioner of Commison For Supervion of Business Competition in avoiding abuse of power and moral hazard. These controlling must as part of power of Judicial Commission and Supreme Court.

69-84

Authors: Edi Hudiata

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam pertimbangan majelis hakim MKtersebut, kesembilan hakim MK sepakat menyatakan bahwa pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan norma induk (ideal norm) tidak mengandung permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional itu justeru ada pada penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Munculnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang substansinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada dasarnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak yang lazim dilakukan dalam hukum perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Since the verdict of the Constitutional Court (MK) Number 93/PUU-X/2012 pronounced on Thursday, August 29, 2013, concerning the judicial review of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, it is no longer dualism dispute resolution. The verdict as well as strengthen th e jurisdiction of Religious Court to resolve Islamic banking disputes. In consideration of the judges, judges agreed stating that Article 55 paragraph (2) and (3) of Law No. 21 of 2008 which is an ideal norm, contains no constitutional problems. The problem is the explanation of the constitutional article 55 paragraph (2) of the Act. The emergence of the Constitutional Court verdict No. 93/PUU-X/2012 which substantially states that the explanation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 does not have binding force, basically does not violate the principle of freedom of contract which is common in contract law. The parties are allowed to make a dispute resolution agreement out of religious court based on provisions as Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

325-336

Authors: Muh. Risnain

Kebijakan Hukum dengan melakukan kriminalisasi hakim melalui undang-undang merupakan kebijakan hukum yang bertentangan dengan prinsip judicial independence dan mengancam keberadaan negara hukum yang telah dijamin konstitusi. Disamping itu juga menunjukkan ketidakjelasan politik hukum kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dua langkah yang dapat ditempuh : pertama, hendaknya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam penyusunan Undang-undang meletakkan prinsip judicial indepennce sebagai salah satu pilar negara hukum harus dipertimbangkan secara matang dalam mengambil kebijakan hukum. kedua, hendaknya ada kejelasan politik kriminalisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga jelas perbuatan apa yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Legal policy throught criminalization ofjudge by the law are abuse of judicial indpence and threat of rule of law principle while regulate by the constitution. And it is shown that quo vadis of criminalization policy when drafting the law. To solve this problem, there are two step, firstly, House of representative and President as state organs who have authority to arrange the law must pay attention principle of judicial indepence and rule of law, second, reorientation of criminal policy.

357-378

Authors: Candra Hayatul Iman

Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Anak berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga anak yang melakukan kenakalan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perlindungan Anak pada kenyataannya masih banyak yang belum mengakomodir prinsip-prinsip instrument internasional. Pada pengadilan anak masih ditemukan pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undangundang No. 3 Tahun l997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip the best interest of the childdalam sistem peradilan pidana anak, sehingga secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan hukum terhadap anak. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip the best interest of the childdengan adanya diversi. Namun belum ditemukan prinsip ketersediaan bantuan hukum dalam konteks diversi dan prinsip adanya kontrol terhadap kewenangan diversi. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip the best interest of the childantara lain dengan menitik beratkan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum melalui tindakan diversi dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Kebijakan aplikasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menyangkut masalah substansial, struktural dan kultural. Paradigma sistem peradilan yang retributif masih menjadi ide dalam Undangundang Nomor 3 tahun 1997. Juvenile Delinquency is an anti-social behavior can be disturbing public society, but it is recognized as a common phenomenon that must be accepted as a social fact. Children based on their physical, mental and social have a weak position compared with adults, so that children who committed needs to be special treatment. Therefore, the treatment of juvenile delinquents should be different with the treatment of adults. Child Protection infact there are still many who have not accommodate the principles of international instruments. In the juvenile court still found violations of children's rights in the implementation of the handling of children in conflict with the law. Research it can be concluded that the formulation of policies for the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in Indonesia is regulated in Law No. 3 Year l997 on Juvenile Court has not accommodated the principle of the bestinterest of the child in the juvenile justice system, so it is normative in the formulation did not reflect the level of the basic idea of the protection of children. Thus, the level of normative formulation does not reflect the basic idea of the child protection law. Formulation studies to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in accordance with Law No. 11 Year 2012 has been to accommodate the principle of the best interest of the child with the diversion. Yet undiscovered principles of availability of legal aid in the context of the principle of diversion and diversion control authority. Formulation studies to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in accordance with Law No. 11 Year 2012 has been to accommodate the principle of the best interest of the child, among others, by focusing on the handling of children in conflict with the law through diversion measures to promote restorative justice approach. Application policy to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system involves substantial problems, structural and cultural. Paradigm of retributive justice system is still an idea in Act No. 3 of 1997

405-426

Authors: Asril Sitompul

Saat ini di Indonesia penyelenggara telekomunikasi selular telah mencapai jumlah 9 operator pemilik izin penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator– MNO) dan beberapa operator yang tidak memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan banyaknya perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon selular dan telepon fixed wirelessdan meningkatnya pemakai internet yang diselenggarakan oleh Internet Service Provider (“ISP”) melalui jaringan nirkabel dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, maka kebutuhan akan spektrum frekuensi radio semakin meningkat. Upaya untuk mengatasi kelangkaan spektrum frekuensi dilakukan dengan pengembangan teknologi penggunaan spektrum frekuensi, diantaranya dengan sistem multiple access(penggandaan akses). Penggandaan akses ini dapat dilakukan dengan pembagian waktu (time), frekuensi, ataupun kode. Selain itu telah ditemukan cara penggunaan spektrum frekuensi radio dengan konsep Mobile Virtual Network Operator(“MVNO”) yaitu dengan menjalin hubungan dengan penyelenggara pemilik izin penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain dengan sistem penyewaan. Di Indonesia, belum ada regulasi yang menampung keberadaan MVNO ini, yaitu mengenai apakah MVNO termasuk dalam kategori pengguna spektrum frekuensi dan apakah wajib memiliki izin penggunaan frekuensi dan wajib untuk membayar BHP Frekuensi. Untuk itu perlu diadakan perubahan regulasi yang ada, untuk memperjelas kedudukan dan keberadaan operator yang tidak memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio seperti MVNO. Meanwhile there are nine telecommunications operators in Indonesia have the license to use radio frequency spectrum(Mobile Network Operator – MNO) and some operators that did not have the license. With the increase of the cellular and fixed wireless operators and the increase of users of the internet provided by Internet Service Provider (“ISP”) through wireless networks using radio frequency spectrum, then the need of Radio frequency spectrum also increased. The effort to overcome the rare radio frequency spectrum conducted by development of radio frequency spectrum technology, among others by using multiple access system. This system may be conducted by division of time, frequency, or code. Other system is by using the concept of Mobile Virtual Network Operator (“MVNO”) by relationship between the licensed and unlicensed operators, i.e. by leasing of the spectrum. In Indonesia, there was no regulation regarding MVNO, so there was a question about whether the MVNOs include in the category of radio frequency spectrum users and whether or not the MVNO required to have license and pay the BHP for the use of frequency. Therefore it is necessary to have a change in the existing regulations to make clear the status and the existence of the unlicensed users of radio frequency spectrum as the MVNOs.

449-470

Authors: Agus Budi Susilo

Esensi penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila di terapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial-budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya. The essence of the rule of law is justice. Justice has many meanings, depending on the perspective. Every country often arise various problems, related to the administration of justice in the realm of law. The concept of justice that have been established in a country is not necessarily better when applied to other countries. However, it is possible to mutual influenced or be integrated between each other thinking about the meaning of justice, particularly those having a universal nature. At the philosophical level, each country has own thoughts of the roots, depending on the basic norms and socio-cultural life of the nation. Thus, about the meaning of justice from the view of philosophy, the proper tools are used is hermeneutic. Search justice in the perspective of hermeneutics in the context of law enforcement should also be framed by the perspective ofjurisprudence, in order to obtain the intersection and its implementation easier.

189-202

Authors: Abdul Manan

Browse By Issue By Author By Title Indexed By: Notifications View Subscribe User Username Password Remember me Language Select Language Font Size Make font size smaller Make font size default Make font size larger Information For Readers For Authors For Librarians Open Journal Systems Current Issue Atom logo RSS2 logo RSS1 logo Template Jurnal Copyright Notice VISITORS StatCounter - Free Web Tracker and Counter Journal Help Home About Login Register Search Current Archives Announcements AIM & SCOPE AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARDS Home > Vol 2, No 2 (2013) > Manan PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA Abdul Manan Abstract Pada dasarnya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya mengunakan Teknik pengambilan putusan yang meliputi Tehnik Analitik, Tehnik Equatable, dan Tehnik Silogisme. The court essentially banned refused to examine, decide a case filed with no legal argument or less clear, but obliged to examine and judge ". Provisions of this chapter gives the sense that as major organs Court judge and as executor of judicial power is obligatory for the Judge to find the law in a case despite legal provisions do not exist or are less clear. Law No. 48 of 2009 Article 5 (1) explains that "Judges shall multiply, follow and understand the values of law and justice that lives within the community. the judges in the religious court in making decisions on matters that should be examined and judged using the technique of taking decisions which include Analytical Techniques, Technical equatable, and techniques syllogism.

225-246

Authors: Lilik Mulyadi

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanunbaik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-AwigDesa Adat (Pakraman) serta dari perspektif ius constituendumdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasanaatau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Kemudian dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Existence of indigenous Indonesian criminal law examined from the perspective of normative (ius constitutum) set forth in Article 18 B of the 1945 Amendment, Article 1, Article 5 paragraph (3) sub B Drt Law No. 1 of 1951, Article 5 paragraph (1), Article 10 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009. Then partial in certain areas such as Nanggroe Aceh Darussalam stipulated in Law No. 44 of 1999, Act No. 11 of 2006, the next is implemented in the form of Qanun both provincial and district levels. Next in Bali set up and implemented in the form of Awig - Awig Village People (Pakraman) as well as from the perspective of ius constituendum set out in Article 2 paragraph (1), (2) of the RUU KUHP of 2012. Then the level of principle set Ciwasasana book or book Purwadhigama, Book of Gajah Mada, Simbur Cahaya, Book Kuntara Raja Niti, Book Lontara 'ade' and Awig awig. In addition, examined from the perspective of theory, practice and procedures found in the form jurisprudence Mahkamah Agung RI as Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1966 Tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 and sanctions adat (traditional medicine) for recovery of the balance essentially magical nature, the cosmos recovery to restore the disturbed balance in order to be religio magic back. Later in the study of criminal law the existence of indigenous Indonesian criminal law is at the level of dogmatic law, legal theory and philosophy of law. Therefore customary criminal law holistically animates all levels of law in the practice of law so that the existence of the law -dimensional nature of criminal law isundoubtedly indigenous capabilities as a characteristic practice of law in Indonesia.

263-276

Authors: Ismail Rumadan

Berbagai persoalan kriminal yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukan bahwa tujuan mulia dibentuknya lembaga pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukannya sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Kondisi ini menggugah kita untuk kembali mengkaji ulang (reorientasi) model pemidanaan yang dugunakan dalam penegakan hukum pidana. Orientasi penegakan hukum pidana tidak semistinya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa, namun penjatuhan sanksi berupa sanksi sosial terhadap terdakwa dengan skala tindak pidana yang rekatif ringan perlu untuk dikedepankan atau diutamakan melalui pendekatan restoratif justice. Many criminal problems that occurred in the prison showed that noble goal penitentiary establishment initiated by Sahardjo since its inception as a coaching institute, ethics and honor. That the person who lost had to give him stock diayomi live as good citizens and useful in society to be a difficult thing to achieve. This condition inspires us to re-review the (re-orientation) models that are used in a criminal prosecution of criminal law enforcement. Criminal law enforcement orientation semistinya not end at the prison in the form of criminal sanctions against the defendant, but the imposition of sanctions in the form of social sanction against the defendant with the crime scale reactive light need to be prioritized or preferably through a restorative justice approach.

291-308

Authors: Agus Budi Susilo

Badan atau Pejabat pemerintahan mempunyai wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat maupun aparatur pemerintah ditingkat bawahnya, oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika, lembaga eksekutif secara politis dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, karena badan atau pejabat pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif, maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Kontrol yuridis oleh Peradilan TUN saat ini sangat sumir, karena dibatasi oleh undang-undang tentang Peradilan TUN yang sudah direvisi dua kali (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 51 Tahun 2009). Pengujian PTUN hanya terbatas pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam arti sempit. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang Peradilan TUN tersebut secara filosofis bertentangan dengan tujuan dibentuknya lembaga Peradilan TUN, yaitu menyelesaikan sengketa administrasi dalam arti luas. Oleh karenanya berdasarkan pemikiran yang futuristik perlu ditelaah lebih lanjut kewenangan abolut Peradilan TUN dalam melakukan kontrol atau pengujian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan. Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum administrasi negara oleh Peradilan TUN dan menyederhanakan semua penyelesaian sengketa administrasi negara berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Agency or government officials have broad authority in implementing government affairs. Broad authority was likely to be abused , causing loss and injustice in the society as well as lower level government officials , therefore there must be other institutions that control it . Based on the theory of triad politics , the executive is politically controlled by the legislature and are legally controlled by the judiciary , because the agency or government officials running the executive function , which controls the judiciary juridical is the State Administrative Court ( Judicial TUN ) . TUN judicial control by the Court at this time is so vague , because it is limited by the law on the Judiciary TUN revised twice (Law No. . 5 of 1986 which was later revised by Law No. . 9 of 2004 and Act No. . 51 of 2009 ) . Testing is limited to understanding the Administrative Court Administrative Decision ( KTUN ) in the strict sense . It can be said that the law on the Judiciary TUN philosophically opposed to the purpose of the establishment TUN Judicial institutions , namely resolve administrative disputes in a broad sense . Therefore, based on futuristic ideas that need to be explored further in the TUN Courts abolut authority to exercise control or testing for unlawful acts committed government agencies or officials . All this is nothing else aims to reposition back nature of administrative law enforcement by the state Judicial TUN and simplify all the administrative state dispute settlement based on the principles of effectiveness and efficiency.