Jurnal Hukum dan Peradilan

339-358

Authors: Imam Soebechi

Artikel yang berjudul “Mewujudkan Negara Hukum” ini merupakan studi tentang konsepsi negara hukum Indonesia yang membedakannya dengan konsepsi negara hukum lain. meski mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran, tetapi konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rule of law dan rechtsstaat. Hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, dan hak asasi manusia. Terdapat enam unsur utama negara hukum indonesia, yaitu : 1) Pancasila; 2) supremasi hukum; 3) demokratis; 4) pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara; 5) kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri; 6) perlindungan hak asasi manusia. Dengan penguatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum. This Article entitled " the State law of Indonesian" is the result of a study on the conception of the characteristic of law states of Indonesian that distinguish the conception of the state laws in other countries. Based on the research results, can be explained even get the effect of various thoughts, but the conception of law state of Indonesian different with conception the rule of law and rechtstaat. This can be searched from basic of philosophy, the nature of sovereignty, the powers of state organs, and human rights. There are six main elements of Indonesian law states, namely: 1) Pancasila; 2) supremacy of law;; 3) democratic 4) restrictions and dispersal of state power; 4) independent judiciary; 6) protection of human rights. the statement of Indonesia as a democratic rule of law based on Pancasila then should all forms of civic and social action must be based on the law.

379-398

Authors: Rena Yulia

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Perlindungan yang diberikan merupakan tanggungjawab negara yang dimanifestasikan dalam sebuah politik hukum pidana. Tujuan akhir dari politik hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik hukum pidana di Indonesia termuat dalam kebijakan kriminal yang diimplementasikan melalui pembentukan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang organik lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di dalamnya. Politik hukum pidana berasal dari politik hukum yang diintegrasikan ke dalam kebijakan kriminal sehingga diwujudkan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana. Penulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimanakah politik hukum pidana di Indonesia yang selama ini diterapkan, serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini, kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban kejahatan sudah diatur tetapi dari ketentuan perundang-udangan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Hal itu dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih memberikan perlindungan terhadap tersangka dari pada perlindungan terhadap korban. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih melindungi saksi dibanding korban. Ini karena undang-undang itu muncul untuk memberikan perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi. Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy. Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statue such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions. This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime. It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses in corruption cases.

417-434

Authors: Moch. Iqbal

Cakupan, pengertian dan pemahaman illegal fishing yang dipahami dan dianut dalam hukum positif Indonesia adalah pencurian ikan yang berdampak dan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Oleh karenanya esensi regulasi dan penindakan terhadap illegal fishing di Indonesia seharusnya dipahami pada penindakan pencurian ikan yang berskala besar, yang pada umumnya dilakukan oleh armada-armada asing, kapal-kapal asing yang illegal, yang telah pula berakibat merugikan perekonomian negara (Indonesia) triliunan rupiah tiap tahunnya. Dengan model dan jenis pencurian yang berskala besar dan membahayakan perekonomian nasional tersebut, penanganan regulasinya patut diarahkan pada atau untuk mengatasi kejahatan-kejahatan berskala besar dan rumit (sophisticated), yang tergolong dalam jenis kejahatan white collar crime atau kejahatan korporasi. Mengenal dan memahami seluk beluk serta keberadaan kejahatan korporasi, bagi para penegak hukum adalah sebuah keharusan di era modern ini, oleh karenanya tulisan ini memfokuskan pada dua kata kunci (key word) illegal fishing dan corporate crime. Mengetahui dan memahami konsep dan regulasi seputar illegal fishing serta kejahatan korporasi menjadi kontribusi penting dalam proses penegakan hukum. Dengan pemahaman atas illegal fishing dan kejahatan korporasi akan menjadi landasan yang kuat bagi setiap praktisi hukum, khususnya penegak hukum dalam berproses acara maupun menentukan jenis dan klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang tepat dan benar bagi penegak hukum khususnya para hakim agar berani dan tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelaku illegal fishing atau pelaku kejahatan korporasi. Dengan hukuman yang tegas dan jelas serta pasti, para penegak hukum tidak saja menegakkan hukum dan keadilan melainkan juga telah menyelamatkan perekonomian negara, dengan mencegah potensi kehilangan kekayaan nasional, sebagai pelaksanaan dari fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Coverage, insight, and understanding of illegal fishing are understood and adhered to in Indonesian positive law is stealing fish and have a big impact on the economy of the country. Therefore, the essence of regulation and prosecution of illegal fishing in Indonesia should be understood in the prosecution of large-scale illegal fishing, which is generally carried out by foreign fleets, foreign vessels are illegal, which has also resulted in harming the country's economy (Indonesia) trillions of dollars each year. With the model and the type of large-scale theft and harm the national economy, the handling of the regulations should be directed at / to overcome the evils of large-scale and complicated (sophisticated), which belong to the type of crime white collar crime or corporate crime. Know and understand the ins and outs as well as the existence of corporate crime, for law enforcement is a necessity in this modern era, this paper, therefore, focuses on two keywords (key word) illegal fishing and corporate crime. Knowing and understanding the concepts and regulations surrounding corporate crime and illegal fishing be an important contribution to the process of law enforcement. With the understanding of illegal fishing and corporate crime will be a strong foundation for any legal practitioner, especially of law enforcement in the event proceeds and determine the type and classification of appropriate criminal and law enforcement especially true for judges to dare and did not hesitate to impose sanctions on each involved in illegal fishing or corporate offenders. With a firm and clear sentences, and certainly, the law enforcement officers not only enforce the law and justice but also has saved the country's economy, by preventing potential loss of national wealth, as the implementation of the function of law as an instrument of social engineering.

463-486

Authors: Komari

Hukum kewarisan dalam Islam, harus dipatuhi oleh setiap muslim, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam penerapan hukum kewarisan Islam dapat berbeda dengan norma hukum Islam itu sendiri, yang dilakukan dengan cara islah atau perdamaian, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Namun penerapan seperti ini melalui metode interprestasi. Interprestasi dalam penerapan hukum kewarisan dimungkinkan apabila pemahaman para ahli waris adanya alternatif lain yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kedamaian diantara para ahli waris dan keluarga. Islamic law of inheritance is, to be followed by all Muslims, but its implementation is not in accordance with the provisions of Islamic law, this is caused by lack of understanding of Islamic inheritance law. In the application of the Islamic law of inheritance can be different from the norms of Islamic law itself, which is done by reconciliation or peace, which is not in accordance with the provisions of Islamic law, but through the application of such a method of interpretation. Interpretation in the application of the law of inheritance is possible in an understanding of the heirs any other alternative that contains the values of justice and peace among the heirs and families.