SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan

159-174

Authors: Abd Latif

RESUME: Pada pertengahan tahun 1824, Belanda tidak puas melihat Bone menjadi satu-satunya pemegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada Juli 1824, Gubernur Jenderal Belanda, yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta), datang ke Makassar untuk bermusyawarah dengan raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menetapkan struktur politik baru yang sebelumnya telah dirancang secara sepihak oleh Belanda. Dalam rancangan itu, Belanda diletakkan di atas puncak struktur politik, sedangkan Bone dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya berada di bawahnya. Kajian ini menggunakan analisis isi terhadap manuskrip lokal yang disebut “lontaraq” dan analisis terhadap beberapa sumber kedua. Kajian ini menemukan bahwa Sidenreng yang terletak di tengah Sulawesi Selatan, Gowa, dan kerajaan-kerajaan yang terletak di selatan Makassar menyetujui rancangan struktur politik, yang diputuskan dalam Kontrak Bungaya yang Diperbaharui pada 27 Agustus 1824. Kontrak Bungaya yang Diperbaharui ini memberi kesempatan kepada Sidenreng, Gowa, dan kerajaan-kerajaan kecil di selatan Makassar untuk menarik diri (merdeka) dari pengaruh politik Bone. Sebaliknya, Raja Bone, Raja Tanete, dan Raja Suppa tidak menyetujui Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, karena kontrak itu berakibat pada berkurangnya pengaruh politik Bone terhadap semua kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Diplomasi, Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, struktur politik, diplomasi, ekspedisi militer Belanda, kerajaan lokal, dan Sulawesi Selatan. ABSTRACT: “The Dutch Diplomacy and Military Expedition against the Three Local Kingdoms in South Sulawesi, 1824-1860”. In mid-1824, the Dutch was unhappy to see Bone became the sole political hegemony in South Sulawesi. Therefore, in July 1824, the Governor-General of the Netherlands, located in Batavia (now Jakarta), came to Makassar for consultation with the kings of the South Sulawesi to establish the new political structures that have previously been designed unilaterally by the Dutch. In the draft, the Dutch was placed as top of the political structure, while Bone and other local kingdoms beneath it. This study uses a content analysis of local manuscripts called "lontaraq" and analysis of some secondary sources. This study found that Sidenreng located in the center of South Sulawesi, Gowa, and kingdoms located in the southern Makassar approve the draft of political structure that be decided under the Bungaya Contract which was renewed on August 27, 1824. This revised Bungaya Contract gave an opportunity to Sidenreng, Gowa, and small kingdoms in the south of Makassar to withdraw (free) from the political influence of Bone. Instead, King of Bone, King of Tanete, and King of Suppa did not approve the renewed Bungaya Contract, because the contract resulted in minimising the political influence of Bone to all the local kingdoms in South Sulawesi. KEY WORD: Diplomacy, renewed Bungaya Contract, political structure, diplomacy, Netherlands military expedition, local kingdom, and South Sulawesi.

189-196

Authors: Hannu T. Korhonen

ABSTRACT: The Council Regulation on the protection of animals during killing, No.1099/2009, came to apply from 1st January 2013 onwards. This regulation lays down rules for the killing of animals bred for the production of food, wool, fur, or other products as well as the killing of animals for the purpose of depopulation and for related operations. The Council Regulation also emphasizes the meaning of education, competence, and self-monitoring as means to improve the welfare of animals during killing. It encourages the making of guides to good practice in order to help business operator to plan and monitor the killing process accordingly. The Code of Good Practice (CGP) in humane killing of foxes is created for that purpose. The present CGP aims at providing the highest standards of welfare for farmed foxes (Blue fox Vulpes lagopus, Silver fox Vulpes vulpes, and their colour variants and crossings) in killing. The regulation states many acceptable killing methods for foxes. The key aspects and parameters affecting the humanity of killing of those methods are presented in CGP. However, more practical and detailed description of killing is given for the most used killing method – electrocution. As well as describes the key parameters, the CGP also gives examples of how and why these parameters are to be monitored. According to Council Regulation, all business operators are obligated to plan the killing procedures ahead by drawing up a Standard Operating Procedure (SOP). The CGP gives practical instructions for planning the content of SOP and examples of how the carrying out of SOP should be reported. KEY WORD: Council Regulation, protection of animals, guides to good practice, humane killing of foxes, standard operating procedure, and monitoring. RESUME: “Pembunuhan Perlahan Manusiawi pada Rubah yang Diternak”. Peraturan Dewan tentang perlindungan hewan selama pembunuhan, No.1099 / 2009, mulai berlaku dari 1 Januari 2013 ke depan. Peraturan ini menetapkan aturan pembunuhan hewan yang diternak untuk produksi makanan, wol, bulu, atau produk lainnya serta pembunuhan hewan untuk tujuan pengurangan jumlah dan operasi hewan berkenaan. Peraturan Dewan juga menekankan arti pentingnya pendidikan, kompetensi, dan pengawasan-diri sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan bagi hewan saat dibunuh. Hal ini mendorong pembuatan Petunjuk Praktek yang Baik (PPyB) dalam rangka membantu pelaksana lapangan dalam merancang dan memantau proses pembunuhan yang sesuai. PPyB dalam pembunuhan perlahan manusiawi pada rubah dibuat untuk tujuan tersebut. Keberadaan petunjuk itu bertujuan untuk memberikan standar yang tinggi bagi kebaikan rubah yang diternak (rubah berkulit biru “vulpes lagopus”, rubah berkulit perak “vulpes fox”, serta rubah dengan kulit belang dan warna-warni) saat dibunuh. Peraturan tersebut menyatakan bahwa banyak metode pembunuhan yang layak bagi rubah. Aspek dan parameter utama yang mempengaruhi metode pembunuhan manusiawi tersaji dalam PPyB tersebut. Namun, penjelasan yang lebih praktis dan rinci tentang pembunuhan diberikan untuk metode pembunuhan yang paling sering digunakan, yaitu disetrum listrik. Selain menjelaskan parameter utama, PPyB juga memberikan contoh tentang bagaimana dan mengapa parameter ini harus diawasi. Menurut Peraturan Dewan, semua pelaksana lapangan diwajibkan untuk merancang prosedur pembunuhan ke depan dengan menyusun Prosedur Pelaksanaan Baku (SOP). PPyB memberikan instruksi praktis untuk merencanakan isi prosedur dan contoh bagaimana pelaksanaan prosedur tersebut harus dilaporkan. KATA KUNCI: Peraturan Dewan, perlindungan hewan, petunjuk praktek yang baik, pembunuhan manusiawi rubah, prosedur pelaksanaan baku, dan pengawasan.

213-222

Authors: Ismail Mat Tahir & Shaharuddin Ahmad

RESUME: Tsunami adalah bencana yang mengancam pantai di seluruh dunia, yang berlaku dalam semua lautan di dunia, termasuk Mediterranean, Atlantik, India, Pasifik, dan juga di tasik-tasik besar. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti impak tsunami ke atas negara-negara di persisiran Lautan Pasifik. Data kajian diperolehi daripada NOAA (“National Oceanic and Atmospheric Administration” atau Pengurusan Atmosfir dan Lautan Kebangsaan) dalam “National Geophysical Data Center” atau Pusat Data Geofisik Kebangsaan. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan dianalisis menggunakan SPSS (“Statistical Package for the Social Sciences” atau Paket Statistik bagi Sains Sosial). Fokus analisis adalah pada data tsunami yang berlaku di 18 negeri di pesisiran Lautan Pasifik, yang mengalami kejadian gempa bumi dasar laut berukuran > 6.1 pada skala Richter. Hasil kajian mendapati bahawa skala magnitud yang paling tinggi pernah dicapai melebihi 9.0 pada skala Richter adalah pada tahun 2004 di kawasan Indonesia, yang mengakibatkan kadar kematian paling tinggi, iaitu 227,898 orang; diikuti negara Cina pada tahun 2008 seramai 87,652 kematian; dan pada tahun 2011 di Jepun seramai 18,537 kematian. Manakala Filipina mencatatkan jumlah bilangan kecederaan dan kematian yang paling rendah, iaitu hanya melibatkan seorang sahaja. Terdapat hubung-kait yang jelas antara skala magnitud dengan bilangan kecederaan dan kematian (t > 1.96, p < 0.05). Kejadian tsunami jelas boleh memberi kesan terhadap sistem demografik penduduk. KATA KUNCI: Lautan Pasifik, bencana, tsunami, gempa bumi, negara-negara di persisiran, kecederaan, kematian, dan sistem demografik penduduk. ABSTRACT: “The Impacts of Tsunami on the Coastal Countries of the Pacific Ocean”. Tsunami is a disaster that threatens beaches around the world that occurs in all oceans of the world, including the Mediterranean, the Atlantic, Indian, Pacific, and also in the great lakes. Therefore, this study aimed to identify the impact of tsunami on the rate of deaths occurring in several countries of the Pacific area. Data were derived from the NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in National Geophysical Data Center. This study is a descriptive study and analyzed using SPSS statistics version 22. The analysis focused on tsunami data that occurred in 18 countries around the Pacific region, which suffered major quake of more than 6.1 richter scale. The result showed that the scale of the highest magnitude ever recorded more than 9.0 richter scale was in 2004 in Indonesia, which carries the highest mortality rate of 227,898 people; followed by China in 2008 with total of deaths, 87,652; and Japan in 2011, around 18,537 deaths were recorded. While Philippines recorded a total number of injuries and deaths as low as only one victim involved in tsunami. There has been a relationship between magnitude scale and the number of death and injury (t > 1.96, p < 0.05). The tsunami tragedy clearly could affect population’s demographic system. KEY WORD: Pacific ocean, hazards, tsunami, earthquake, coastal countries, injury, death, and population’s demographic system.

231-240

Authors: Suryaman

RESUME: Pendidikan multibudaya diharapkan mampu membangun karakter siswa agar menjadi insan yang lebih menghargai perbedaan, menyadari kehidupan yang beragam, dan bersikap lebih humanis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tulisan ini mencoba mengedepankan sebuah konsep pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa SD (Sekolah Dasar), dengan pendekatan gemar belajar, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur untuk membentuk jiwa wirausaha sejak dini di Indonesia. Konsep belajar yang menyenangkan ini, bila berhasil diterapkan di SD, akan membangun karakter bangsa yang kuat, gigih, pantang menyerah, bertanggungjawab, dan inovatif dengan dasar jujur, adil, dan etis, serta mampu bekerjasama yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengembalikan kejayaan wirausaha di Indonesia, pelaksanaan metode belajar yang menyenangkan dan dikombinasikan dengan budaya wirausaha ini perlu terus dipupuk dan digalakkan sejak usia dini. Dalam implementasinya, bagaimanapun, tidak boleh melupakan latarbelakang sekolah, harus mendapatkan persetujuan orang tua dan yayasan atau pemilik sekolah, pemangku kepentingan, masyarakat, lokasi sekolah, dan tentu saja kemauan dari siswa itu sendiri agar mau dibentuk untuk menjadi sosok pribadi dengan jiwa wirausaha dan menghargai perbedaan budaya. KATA KUNCI: Pendidikan multibudaya, gemar belajar, kreatif, mandiri, berbudi luhur, siswa sekolah dasar, menghargai perbedaan, dan jiwa wirausaha. ABSTRACT: “Multicultural Education Concept Development Through the Joy of Learning, Creative, Independent, and Noble Character to Establish the Entrepreneurial Spirit in Indonesia”. Multicultural education is expected to build the character of students in order to become more appreciative in human diversity, recognizing the diverse life, and to be more humane in their daily lives. This paper attempts to put forward a concept of learning that is fun for Elementary School students, with approaches are eager to learn, creative, independent, and virtuous to establish an entrepreneurial spirit in early school age in Indonesia. The concept of fun learning, if this is successfully applied in the Elementary School, will build a strong national character, persistent, unyielding, responsible, and innovative on the basis of honesty, fairness, and ethical, as well as able to collaborate based on the faith and devotion to God Almighty. To restore the glory of entrepreneurs in Indonesia, implementation of fun learning method combined with this entrepreneurial culture needs to be cultivated and encouraged from an early school age. In the implementation, however, should not forget the background of the school, must obtain the consent from parental and foundation or school owners, stakeholders, community, school location, and of course the willingness of the students themselves who want to set up to be a private person with an entrepreneurial spirit and appreciate the cultural differences. KEY WORD: Multicultural education, eager to learn, creative, independent, virtuous, elementary school students, respect for diversity, and entrepreneurial spirit.

257-268

Authors: Muzani

ABSTRACT: Mangrove ecosystems have the important ecological, economic, and social functions that need consideration in coastal development. Mangrove forests provide essential functions and services to coastal populations, such as protection of the coastal zone and a variety of timber and non-timber forest products. However, mangroves in Tangerang coastal district, Banten, Indonesia are being degraded by human activities brought about by a range of stakeholders. The complexity of stakeholders creates problems through various government departments having overlapping jurisdictions. This study aimed to develop strategies to increase the role of stakeholders in the management of mangrove ecosystems in Tangerang Regency. Stakeholders were identified from interviews obtained through a snowball sampling method. In the coastal district of Tangerang, there are 12 different types of stakeholders involved in mangrove management from government to local people. Each of these stakeholders has an interest and influence in mangrove management. Lack of coordination among stakeholders often results in the variety of management activities. The study recommends the strategies to increase the role of stakeholders through improved coordination, information, and collaboration among stakeholders. KEY WORD: Stakeholder, management, mangrove, Tangerang coastal district, government, local people, coordination, information, and collaboration. RESUME: “Analisis Pemangku Kepentingan tentang Pengelolaan Hutan Bakau di Daerah Pesisir Tangerang, Banten, Indonesia”. Ekosistem hutan bakau memiliki fungsi penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan daerah pesisir. Hutan bakau berfungsi dan melayani secara esensial bagi masyarakat pesisir, seperti perlindungan wilayah pantai serta variasi produk hutan timber dan bukan timber. Bagaimanapun, hutan bakau di daerah pesisir Tangerang mengalami kerusakan oleh aktivitas manusia. Banyaknya jumlah pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan hutan bakau sering menciptakan masalah melalui lembaga-lembaga pemerintah dan mengakibatkan tumpang-tindih kewenangan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi untuk meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem hutan bakau di Kabupaten Tangerang. Para pemangku kepentingan diidentifikasi dari wawancara yang diperoleh melalui sebuah metode sampel efek bola salju. Di daerah pesisir Tangerang, terdapat 12 pihak pemangku kepentingan berbeda-beda, yang terlibat dalam pengelolaan hutan bakau mulai dari pemerintah hingga masyarakat setempat. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan hutan bakau. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan sering menyebabkan keragaman dalam kegiatan pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan peran para pemangku kepentingan melalui peningkatan koordinasi, informasi, dan kolaborasi diantara mereka. KATA KUNCI: Pemangku kepentingan, pengelolaan, hutan bakau, daerah pesisir Tangerang, pemerintah, masyarakat setempat, koordinasi, informasi, dan kolaborasi.

279-292

Authors: Ana Andriani

RESUME: Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, menjadi lembaga yang diharapkan mampu mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di kalangan peserta didik. Sekolah harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan sikap demokratis peserta didik, sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan demokrasi selayaknya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali kepada peserta didik yang akan mewarisi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Demokrasi dapat diupayakan melalui pendidikan, baik pendidikan formal dan informal, maupun pendidikan non-formal. Penelitian ini membahas tentang pengembangan model simulasi sosial dalam rangka meningkatkan sikap demokratis siswa terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Model yang dikembangkan memiliki nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, karena dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan. Peserta didik dan guru di lima SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi subjek dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian ini, model simulasi sosial pada pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) konteks IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) terbukti dapat meningkatkan sikap demokratik peserta didik. KATA KUNCI: Model simulasi sosial, pengajaran dan pembelajaran, PKn konteks IPS, siswa sekolah menengah, dan sikap demokratis. ABSTRACT: “Developing the Social Simulation Model in Learning Civics of Social Studies Context: An Increasing Effort of Democratic Attitudes to Students”. School, as a formal educational institution, is becoming an institution that is expected to develop and sustain democratic values among the learners. School should be able to contribute the improvement of democratic attitudes of learners, according to the expectations of family, community, nation, and state. Democratic education should be disseminated to the entire community, not exception to the learners who will inherit this nation in the future. Democracy can be achieved through education, both formal and informal education, as well as non-formal education. The research discussed about the development of social simulation model in order to improve the students’ democratic attitude to the learning of civics. The model is being developed having the educational values, particularly democratic education. The study used research and development method, since it is suitable with the research objectives. Participants in this research are teachers and students of the five of Senior High Schools by using experiment approach. Based on the results of this research, the model of the teaching and learning Civics of Social Studies educational context was proved it can improve the learners’ democratic attitude. KEY WORD: Social model simulation, teaching and learning, civics of social studies educational context, students of secondary school, and democratic attitude.