Hasanuddin Law Review

17-26

Authors: I Gusti Bagus Suryawan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan, setiap desa di seluruh Indonesia mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang berbasis desa. Total dana yang dialokasikan tersebut mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Undang- Undang Desa sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melihat perubahan sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran diperhatikannya pula nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Desa menjadi landasan dan bagian dari pembaharuan pola pikir, pola tindak masyarakat desa. Undang-Undang Desa seyogianya juga merupakan instrumen untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

47-60

Authors: Antonius Maria Laot Kian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana credit/debit card fraud di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengelompokan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan tindak pidana credit/debit card fraud yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; selain itu digunakan pula Convention on Cybecrime 2001. Analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk menciptakan suatu ius constituendum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan credit/debit card fraud. Hasil penelitian menunjukan pengaturan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana credit/debit card fraud di Indonesia masih tergolong minim. Pertama, belum dikomodasinya ketentuan yang secara langsung mengatur mengenai computer related fraud. Kedua, belum diaturnya sanksi pidana berbentuk tindakan yang bersifat restitutif bagi pelakunya.

75-86

Authors: Jeffry Alexander Ch. Likadja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (rechstaat) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan mengggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Law diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (Rechtstaat) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervensi otoritas lainnya semisal politik. Implementasi kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya mengangap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Tujuan utama dari penerapan Rule of Law adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak (right centered jurisprudence).

101-113

Authors: Suwito

Gagasan hukum progresif merupakan konsep berhukum dengan cara menempatkan hukum sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan-tujuan sosialnya. Gagasan ini pula menekankan adanya penemuan hukum di setiap putusan hakim sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran hukum progresif ini telah teraplikasi pada beberapa putusan hakim di Indonesia. Salah satunya adalah pada perkara keperdataan yang dikenal dengan sebutan kasus “Pohon Mangga” yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Tujuan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara yuridis normatif salah satu putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berbasis hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan normatif dengan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan yuridis hakim yang berbasis hukum progresif pada putusan perkara tersebut, dimana hakim telah berhasil menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk kategori rumit dan abstrak. Kesimpulan pada kajian kasus ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa harus mengenyampingkan peraturan dengan tetap berpegang teguh pada kaidah untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai ciri dari hukum yang progresif.