Jurnal Sosial Humaniora

132 – 145

Authors: Syukrianti Mukhtar

Berbagai upaya untuk menciptakan keunggulan daya saing suatu wilayah tidak pernah berhenti dan terus menghasilkan pendekatan - pendekatan baru dalam konsep pengembangan wilayah. Pendekatan yang menjadi state of the art dari konsep pengembangan wilayah dewasa ini adalah pendekatan pembangunan yang mengarah pada penciptaan keunggulan daya saing wilayah yang berkelanjutan. Upaya ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam membangun suatu wilayah. Diantaranya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah terhadap penciptaan dan peningkatan peranan teknologi. Gagasan mengenai konsep pengembangan wilayah berbasis teknologi (Technology Based Regional Development) muncul sejak adanya pergeseran paradigma dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu dari konsep pengembangan wilayah yang semula mengandalkan sumber-sumber keunggulan komparatif (Comparative Advantage) menuju kepada konsep pengembangan wilayah yang mengarah pada penciptaan keunggulan daya saing (Competitive Advantage). Trilogi pembangunan yang selama ini dijadikan pedoman dasar dalam pola dan arah pembangunan kita (pertumbuhan, pemerataan, kestabilan) kini mengandung dimensi tambahan dalam arti bahwa trilogi pembangunan harus ditempatkan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memelopori kebijakan strategi dalam hal pembangunan yang berkelajutan. Pemerintah telah menggariskan beberapa ciri pokok dalam kebijakan negara untuk mendukung strategi pembangunan yang berkelajutan. Selain itu ditetapkan langkah-langkah kebijakan di berbagai bidang tertentu yang berkenaan dengan masalah lingkungan hidup. Namun tidak dapat disangkal bahwa masih banyak yang harus dilakukan, terutama mengenai pelaksanaan efektif perubahan perundang-undangan dan ketentuan dalam rangka kebijakan yang telah ditentukan itu. Berdasarkan pengalaman pembangunan selama ini, menonjolkan beberapa kelompok permasalahan yang harus terus dipantau dan diperhatikan dalam perkembangan dimasa datang: (1). Pembangunan akan semakin ditandai oleh perkembangan industri. Hal ini harus mengandalkan berbagai jenis sumberdaya alam yang mendasar, pemanfataan, pengamanan, dan pemeliharaan sumber daya alam merupakan tiga dimensi yang tidak terlepas satu dari yang lainnya dalam rangka kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. (2). Sebagai akibat perkembangan industri dan transportasi, kita akan menghadapi bahaya pencemaran di kota-kota besar. Hal itu akan membahayakan kesehatan manusia dan masyarakat pada umumnya. (3). Masalah keadilan dalam memikul beban biaya untuk menanggulangi kerusakan sumber daya alam dan pencemaran kota-kota menjadi masalah sosial politik.

158 – 192

Authors: Buna’i

Artikel hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang manajemen pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan. Ada 3 (tiga) fokus penelitian yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana perencanaan pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan? (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan? dan (3) Bagaimana evaluasi pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan?. Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi tentang: (1) perencanaan pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan, (2) pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan, dan (3) evaluasi pembelajaran al-Qur’an Hadits di MAN Pamekasan, yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits.

206 – 217

Authors: Moh. Saifulloh; Zainul Muhibbin; Hermanto

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Institusi pendidikan juga tidak ketinggalan dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secara berkelanjutan sehingga guru menjadi profesional yang mempunyai kemampuan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya peningkatan mutu pendidikan akan terwujud dan menjadi kenyataan. Artikel ini membahas faktor-faktor peningkatan mutu pendidikan, unsur-unsur peningkatatan mutu pendidikan serta strategi peningkatan mutu pendidikan.

19 – 32

Authors: Sukamto

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasydin menunjukkan adanya peranan yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil (price intervencion) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain; persaingan sehat dan adil (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Jika nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.

57 – 71

Authors: Suprapti; Niken Prasetyawati; Ni Wayan Suarmini; Tony Hanoraga; Siti Zahrok

Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyak perubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakan pelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih; berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kaveling pojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yang dilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota. Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSB yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melalui pendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturan mengenai GSB. Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsi administrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB, sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuai ketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidak melakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentif berupa denda yang diberlakukan setiap tahun.

78 – 103

Authors: Rudy Haryanto

Modal usaha bagi UMKM merupakan permasalahan yang cukup pelik. Untuk mengatasi hal tersebut pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Untuk itu Bank BRI memiliki komitmen membantu mengembangkan UMKM melalui penyaluran kredit bantuan modal usaha berupa KUR. Pendekatan dalam penelitian ini secara kualitatif yang diarahkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama: UMKM yang berada di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah yang berjumlah 94 pengusaha semuanya telah mendapatkan KUR Mikro dari Bank BRI, hal ini menunjukan antusiasme pelaku UMKM dan kepedulian Bank BRI Cabang pamekasan; Kedua: Bank BRI sebagai penyalur/kreditur KUR Mikro langsung kepada UMKM melakukan evaluasi/monitoring kepada UMKM yang telah mendapatkan KUR Mikro yang dilakukan setiap tiga bulan selama masa kredit dengan focus terhadat asset, omset, modal dan persediaan barang yang dimiliki UMKM, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No 189/PMK.05/2010; Ketiga: Pada awalnya Bank BRI Pamekasan mengalami kendala tetapi saat ini tidak ada kendala yang cukup berarti dalam penyaluran KUR, karena informasi yang ditentang KUR sudah cukup memadadi bagi pelaku UMKM di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah; Keempat: Harapan Bank BRI cabang Pamekasan terhadap UMKM dan UMKM di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah khususnya adalah merealisasikan salah satu misi Bank BRI yaitu BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro.