Jurnal Sosial Humaniora

19 – 32

Authors: Sukamto

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasydin menunjukkan adanya peranan yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil (price intervencion) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain; persaingan sehat dan adil (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Jika nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.

57 – 71

Authors: Suprapti; Niken Prasetyawati; Ni Wayan Suarmini; Tony Hanoraga; Siti Zahrok

Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyak perubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakan pelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih; berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kaveling pojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yang dilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota. Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSB yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melalui pendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturan mengenai GSB. Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsi administrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB, sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuai ketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidak melakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentif berupa denda yang diberlakukan setiap tahun.

78 – 103

Authors: Rudy Haryanto

Modal usaha bagi UMKM merupakan permasalahan yang cukup pelik. Untuk mengatasi hal tersebut pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Untuk itu Bank BRI memiliki komitmen membantu mengembangkan UMKM melalui penyaluran kredit bantuan modal usaha berupa KUR. Pendekatan dalam penelitian ini secara kualitatif yang diarahkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama: UMKM yang berada di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah yang berjumlah 94 pengusaha semuanya telah mendapatkan KUR Mikro dari Bank BRI, hal ini menunjukan antusiasme pelaku UMKM dan kepedulian Bank BRI Cabang pamekasan; Kedua: Bank BRI sebagai penyalur/kreditur KUR Mikro langsung kepada UMKM melakukan evaluasi/monitoring kepada UMKM yang telah mendapatkan KUR Mikro yang dilakukan setiap tiga bulan selama masa kredit dengan focus terhadat asset, omset, modal dan persediaan barang yang dimiliki UMKM, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No 189/PMK.05/2010; Ketiga: Pada awalnya Bank BRI Pamekasan mengalami kendala tetapi saat ini tidak ada kendala yang cukup berarti dalam penyaluran KUR, karena informasi yang ditentang KUR sudah cukup memadadi bagi pelaku UMKM di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah; Keempat: Harapan Bank BRI cabang Pamekasan terhadap UMKM dan UMKM di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah khususnya adalah merealisasikan salah satu misi Bank BRI yaitu BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro.