Jurnal Hukum dan Peradilan

337-360

Authors: Agus Riwanto & Seno Wibowo Gumbira

Konsep negara dalam praktik ketatanegaraan menurut konstruksi konstitusi terbagi dalam dua kutub yang berlawanan, yaitu negara kesejahteraan (welfare state) dan negara liberal (liberal state). Keduanya berbeda, yang pertama menuntut fungsi negara yang kuat dan luas dalam mengatur keadilan ekonomi, sedang yang kedua sebaliknya mempercayakan pada pasar bebas dalam perekonomian, sehingga fungsi negara harus dipinggirkan. Berdasarkan metode penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal) sesuai Pasal 33 UUD 1945 Pasca amandemen Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan. Namun secara sosiologis dalam praktiknya berkecenderungan menganut negara liberal yang tak menyejahterakan rakyat. Tantangan negara kesejahteraan Indonesia adalah negara liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Pilihan yang tersedia untuk melawan sistem ekonomi kapitalis adalah dengan melakukan aneka usaha politik hukum (legal policy), yakni: Pertama, memfungsikan kembali peran fungsi negara dalam pengaturan dan pengendalian ekonomi. Kedua, memperbesar penghasilan negara melalui pajak dan diimbangi dengan belanja sosial yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

379-398

Authors: Enrico Simanjuntak

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah mengadopsi konsepsi Lex Silencio Positivo yakni suatu mekanisme hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu tertentu dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu. Sebagai suatu konsep hukum baru, kaidah lex silentio positivo yang dalam khasanah hukum administrasi Indonesia lebih dikenal sebagai keputusan/tindakan fiktif positif (fictitious approval atau tacit authorisation) memerlukan kajian, harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan hukum terdahulu, yakni konsep keputusan fiktif negatif. Tulisan ini bermaksud mendiskusikan beberapa masalah pokok menyangkut konsepsi fiktif positif dalam hukum administrasi Indonesia.

421-446

Authors: Zahermann Armandz Muabezi

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Plato memiliki konsep bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik, hal ini disebut dengan istilah nomoi. Dalam perkembangannya konsep cita negara hukum Plato dan Aristoteles oleh Rudolf von Gneist dinamakan dengan rechtsstaat dimana sebelumnya oleh Albert Venn Dicey dinamakan dengan rule of law. Pada prinsipnya rechtsstaat atau rule of law bertujuan untuk membatasi penguasa (pemerintah dalam artian luas) dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya. Doktrin rechtsstaat atau rule of law hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi. Tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir hanyalah paham totaliter, fasis, absolut dan represif. Politik jadi panglima dimana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Wujud seperti inilah yang dinamakan negara kekuasaan (machtsstaat). Tulisan ini mencoba menggunakan pisau analisa hukum empiris (empirical analysis). Doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut negara modern dari sebuah sistem politik yang dibangun lebih dari dua abad yang lalu. Transformasi transisi demokrasi memastikan bahwa kekuasaan otoriter menjadi demokrasi berdasar supremasi hukum menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang diberi peran masing-masing dan kesempatan secara bersama sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal.

463-486

Authors: Ramiyanto

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam functional equivalent approach dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai lex generalis, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Hal itu didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.