Jurnal Hukum dan Peradilan

173 - 188

Authors: MUHAMMAD RIDWANSYAH

Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai membaik karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memuat tindak pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini seperti tercantum pada Pasal 98, 99, dan 100. Kendati demikian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum lingkungan dan fiqh al-bi’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian ini deskriptif analisis. Bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pendapat fiqh lingkungan secara akurat dan pandangan sanksi pidana yang digunakan kedua pengaturan tersebut. Penelitian ini memfokuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, apakah konsep Fiqh Al Bi’ah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini ialah tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum cukup mampu menjerat perusak lingkungan hidup, sehingga pemerintah diharapkan dapat merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah adanya kesamaan konsep antara fiqh al-bi’ah dengan pengaturan lingkungan yang ada di Indonesia. Konsep yang ditawarkan fiqh al-bi’ah merupakan bagian dari maqashidul syari’ah dimana Islam sangat menganjurkan menjaga lingkungan.

213 - 232

Authors: AFRIANTO SAGITA & YOSUA HAMONANGAN SIHOMBING

Indonesia memiliki laut yang luas mengandung sumber daya perikanan yang potensial untuk menunjang perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terjadinya tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan masih terdapat kelemahan dikarenakan kompleksnya permasalahan tindak pidana perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antar instansi penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang belum merata di seluruh wilayah pengadilan negeri. Dalam menyelesaikan problematika tersebut, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang terfokus kepada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung dalam penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

259 - 278

Authors: OKSIDELFA YANTO

Indonesia adalah negara terbesar ke empat dalam kapasitas jumlah penduduknya di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar berbagai macam persoalan sering menghinggapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah masalah penegakan hukum kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sampai hari ini Indonesia dihadapkan kepada peredaran narkoba yang begitu memprihatinkan. Kejahatan narkoba begitu merajalela dengan bebas dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba telah mengancam masa depan anak bangsa. Sudah banyak jatuh korban bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada fase yang sangat membahayakan. Tidak ada cara lain, pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada harus segera mengambil langkah serius dan sungguh-sungguh. Kasihan anak bangsa ini yang selalu menjadi korban peredaran narkoba oleh para sindikat. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena hukum adalah panglima tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga.

297 - 316

Authors: EDI HUDIATA

Regulasi mengenai pasar modal syariah mengikuti aturan yang terdapat dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal, Fatwa DSN MUI Nomor 40/IX/ 2003, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Nomor IX.A.14, dan Nomor II.K.1. Dari beberapa aturan tersebut, belum ada yang secara jelas mengatur penyelesaian sengketa pasar modal syariah baik secara litigasi maupun nonlitigasi sehingga menimbulkan kekosongan hukum (leemten in het recht). Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa pasar modal syariah, hanya terdapat dalam UU 3/2006. Melalui metode penelitian kuantitatif, penelitian ini berupaya mengharmoniskan aturan yang kosong sekaligus juga mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian berkesimpulan penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara litigasi diselesaikan di Pengadilan Agama, sementara secara nonlitigasi diselesaikan melalui BASYARNAS dan/atau sebagaimana sengketa perdata lainnya juga dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai UU 30/1999.