Jurnal Hukum dan Peradilan

25 - 40

Authors: NUZUL QUR’AINI MARDIYA

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan etika profesinya. Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi perilaku hakim konstitusi dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya terkait pengawasan perilaku hakim konstitusi oleh dewan etik. Revisi UU MK dalam Prolegnas merupakan momentum penting untuk melakukan penguatan kelembagaan Dewan Etik dan mematangkan posisi Majelis Kehormatan Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

67 - 90

Authors: DWI MARTINI; HAYYANUL HAQ; BUDI SUTRISNO

Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (milestone) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat Sasak, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT Sasak mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam babon (kitab) tetamba/oat dan lontar usada. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan misappropriation. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan sui generis mengenai perlindungan POT.

105 - 128

Authors: SLAMET SARWO EDY

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer. Ketua pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. Dalam konteks itu maka penyidik adalah polisi militer yang terdiri AD, AL dan AU, bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan oleh oditur militer yang bertanggung jawab kepada Orjen TNI. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan terdakwa. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah MARI sebagaimana diatur dalam undang-undang.

145 - 172

Authors: HASWANDI

Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberantasannya, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya tersebut sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Masalah utama dalam penelitian disertasi ini adalah mengenai bagaimana konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.