Jurnal Hukum dan Peradilan

399-418

Authors: Subiharta

Moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai. Hukum praktis sebagai keutamaan bersendikan moral, memberikan keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat. Praksis hukum adalah hukum bukan berbicara hitam dan putih tetapi mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat, berdimensi etis, mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

419-442

Authors: Tri Cahya Indra Permana

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas access to justice bagi pencari keadilan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara membuka “ruang-ruang hampa” yang sebelumnya tidak dapat dimasuki oleh pencari keadilan. Oleh karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah membuka access to justice, maka Hakim sebagai figur sentral penegak hukum dan keadilan sepatutnya juga terbuka terhadap perubahan dan perkembangan termasuk perubahan dan perkembangan hukum di bidang Administrasi Pemerintahan. Access to justice merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin pelaksanaannya, bukan sekedar memindahkan kewenangan absolut peradilan lain ke Peradilan Tata Usaha Negara. Upayanya dengan menutup ruang kosong/ruang hampa yang tidak dapat diisi oleh Peradilan Tata Usaha Negara maupun lingkungan peradilan lain. Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak sepatutnya lagi mempersempit wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalih obyek sengketa tidak individual, belum final, sengketa perdata terlebih karena obyek sengketa merupakan keputusan deklaratif. Hakim tentu harus melaksanakan isi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015. Untuk menghindari kegaduhan hukum, maka hukum yang baru tersebut diterapkan dengan beberapa strategi penerapan yaitu memahami sungguh-sungguh apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk aturan pelaksanaannya. Namun demikian jika didalam Peraturan Mahkamah Agung dirasakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ataupun kebutuhan praktek persidangan, maka Hakim dapat melakukan upaya constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi atau sementara mengesampingkannya sambil menunggu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015.

485-500

Authors: Ketut Darmika

Illegal fishing merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya dan merugikan secara ekonomi bagi negara. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (4) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tindakan khusus ini dilakukan tidak sewenang-wenang akan tetapi dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal ikan asing tersebut telah melakukan tindak pidana perikanan. Bagi Komandan KRI tindakan penembakan dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing harus memenuhi persyaratan adanya kondisi dimana kapal-kapal tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan proses pengejaran, penangkapan, pemeriksaan dan penyelidikan. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindakan penembakan atau penenggelamankapal dan pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI dalam praktek dapat dilakukan dengan cara pengejaran seketika, dalam proses penyidikan dan melaksanakan penetapan pengadilan. Akibat penenggelaman kapal tersebut tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan NKRI dengan negara terkait serta akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya. Tindakan tegas Pemerintah terhadap para pelaku illegal fishing dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

519-536

Authors: Tommy Hendra Purwaka

Hukum secara umum dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur masyarakat dan seluruh kegiatannya demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan. Hukum tersebut ditegakkan oleh aparataparat penegak hukum dengan memakai upaya-upaya penaatan dan penindakan atau paksaan. Disamping pemahaman yang bersifat umum tersebut, pemahaman terhadap hukum juga dapat diperoleh dengan menerapkan beberapa pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan cara tersebut, pemahaman tentang hukum dapat diperkaya dan ditingkatkan bagi upaya-upaya penegakkan dan penaatan hukum.