Jurnal Hukum dan Peradilan

31-50

Authors: Indriyanto Seno Adji

Kemerdekaan Pers yang dianut oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan aksentuasi dari sistem Libertarian Press yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Previlege Right Absolut dari Pers memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan –moral hazard- atas dasar Interest of justice atau national security atau for prevention of disorder or crime yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria Sub Judice Rule ataupun Disobeying a Court Order dari pranata Contempt of Court. suatu pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “prejudicial”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “misleading conclusion and opinion” serta telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers Libertarian) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara ethik norma maupun hukumnya.

65-82

Authors: Siti Nurjannah

Status jabatan Hakim telah ditegaskan sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya pada beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai pejabat negara dan PNS. Pembiaran atas status ganda tersebut, senyatanya telah menimbulkan berbagai masalah serius baik dari segi manajerial maupun terkait dengan potensi reduksi independensi peradilan. Jika independensi mulai tereduksi maka implikasi dari problematika jabatan Hakim ini adalah menghambat upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

101-132

Authors: Lilik Mulyadi

Artikel ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003. Terdapat 2 pertanyaan mendasar yang menjadi obyek penelitian, pertama: sejauh mana pergeseran beban pembuktian telah dilaksanakan di pengadilan pidana tentang kasus korupsi, dan kedua, untuk sejauh mana kebijakan legislasi berlaku untuk pergeseran beban pembuktian dalam kaitannya dengan UNCAC 2003. Artikel ini menggunakan penelitian normatif berupa regulasi, konseptual, kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian tersebut menekankan interpretasi dan konstruksi hukum untuk memperoleh beberapa norma hukum, konsepsi, daftar peraturan dan implementasinya dalam kasus nyata. Peraturan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui, keberadaan, konsistensi dan harmonisasi mengenai pergeseran beban pembuktian atas tindak pidana korupsi dalam tubuh Undang-Undang. Pendekatan kasus menggunakan perbandingan hukum mengenai beban pembalikan pembuktian atas korupsi offencer antara Indonesia dan negara-negara lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian tidak pernah diterapkan untuk kasus korupsi di Indonesia. Pengalaman mereka tidak sama dengan pengalaman melawan korupsi di Hong Kong dan India, wihich menerapkan beban pembalikan pembuktian dengan menggunakan beberapa pendekatan yang disebut probabilitas seimbang prinsip dalam kaitannya dengan properti atau aset yang berasal dari terdakwa. Kebijakan regulasi korupsi Indonesia, khususnya pasal 12B, 37, 37A, 38B ternyata itu tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pungutan langsung warisan pergeseran beban formulasi bukti sehubungan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Jadi, diperlukan (kebutuhan) dari modifikasi biaya pergeseran beban pembuktian formulasi yang preventif, represif dan restoratif.

153-170

Authors: Budi Suhariyanto

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur).