Jurnal Hukum dan Peradilan

21-34

Authors: Herlambang P. Wiratraman

Dalam dekade terakhir pasca Soeharto, Good Governance (GG) telah sering mendengar seperti 'mantra' GG tampaknya mudah diucapkan banyak bicara, formal, dan tumbuh menjadi cita-cita politik yang dominan serta konstitusional dan publik wacana administrasi besar yang telah berakar dalam hukum, kebijakan, dan pendidikan tinggi. Seperti ayam yang berkokok di pagi hari, is terns berbicara di pagi hari, lebar kotak bibit 'governance', seperti 'tata kelola kehutanan yang baik', 'tata kelola keuangan yang baik', 'good university governance', dan banyak lainnya. GG, dalam konteks itu, tampaknya seperti nutrisi yang tepat untuk mengatasi kelemahan sistem hukum Indonesia, birokrasi yang korup, dan kepemimpinan politik predatoric. Dalam hal ini, harus dilihat lebih dekat, apa yang sebenarnya keunggulan yang dimiliki saat GG adalah berbicara? Jelas, hukum adalah salah satu alat untuk memastikan pengoperasian mantra dalam pelaksanaannya, dan didasarkan pada penelitian utama yang dilakukan pada tahun 2005-2006, dengan fokus pada isu Reformasi Hukum dengan menerapkan pendekatan sosio-legal. Akibatnya, penelitian ini memberikan fakta yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan cita-cita bangunan politik atau diformalkan atau terwujud hukum dan kebijakan. Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa GG dalam konteks reformasi hukum di Indonesia sebenarnya sangat menakutkan dan melemahnya jaminan hak asasi manusia. Hukum, khususnya produk legislasi dan lembaga, serta transmisi mesin yang dominan dalam mengadvokasi pasar bebas (pasar reformasi hukum ramah gratis). Mungkin, kesimpulan tidak populer di tengah-tengah pidato ejaan bising GG dan proyekproyeknya. Namun demikian, Indonesia saat ini menunjukkan kelanjutan dari korupsi besar-besaran, pelanggaran HAM, impunitas dan semua situasi non-perlindungan dalam sistem hukum Indonesia. In the last decade post Soeharto, Good Governance (GG) has been often heard like a `mantra'. GG seems easily uttered talkative, formalized, and grew into a dominant political ideals as well as major constitutional and public administration discourse which have rooted in law, policy, and higher education. Like a rooster crowing in the morning, he continued to speak out in the mornings, wide box spawn 'governance, such as 'good forestry governance, 'good financial governance, 'good university governance, and many others. GG, in that context, seems like an appropriate nutrition to overcome the weakness of the Indonesian legal system, corrupt bureaucracy, and the predatoric political leadership. In this regard, it should be viewed more closely, what is actually superiority owned when GG is talked? Obviously, the law is one of the tools to ensure the operation of the mantra in its implementation, and based on master research conducted in 2005-2006, focusing on the issue of the Law Reform by applying a socio-legal approach. As a result, this study gave the fact which is different or even contrary to the ideals of political buildings or formalized or materialized law and policy. For example, one study showed that the GG in the context of legal reform in Indonesia actually very sinister and weakening the guarantee of human rights. Law, especially product of legislation and institutions, as well as itsmachinery transmission are dominant in advocating free market (free market friendly legal reform). Perhaps, the conclusions is not popular in the middle of the noisy speechspelling of GG and its projects. However, Indonesia today shows the continuation of massive corruption, violation of human rights, impunity and all the non protection situation in the Indonesian legal system.

45-66

Authors: Asmuni

Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi atau daman. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina'iya.h untuk sebutan tanggung jawab pidana. Akan tetapi sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-qz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (baca: daman), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: `uqubah diyat, arusy dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. Daman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut daman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut daman `udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku. The idea of daman towards both criminal and justice victims, from early time, has been mentioned in the nash of both Al-Quran and Al-Hadith. From the nash, Ulemas have formulated various fiqh forms concerning daman (compensation). In fact, from early time the Islamic Jurists have not applied the terms masuliyah madaniyah for justice responsibility, and masuliyah al ina'iyah for criminal one. However, several thinkers of classical Islamic law mainly al-Qurafi and al- `Iz Ibn Abdi Salam have introduced the term al-jawabir for justice conpensation (read: daman) and al-zawajir for criminal compensation (read: 'uqubah diyat, arus, etc.). Although in its development, up to recent time, Islamic Jurists often use the term masuliyah that is because of the Western work influences. Daman could occur because of deviation on akad (agreement) namely daman al-aqdi, and could happen because of violation namely daman `udwan. In determining the compensation, the esential elements are darar or lost on the victims. Darar could occur on physical, material or things and service aspects; and it could also be on moral and emotional destruction or called darar adabi including name-reputation damage. The standard for the compensation either on quality or quantity must be similar to darar suffered by the victims. Although in certain cases, the multiplying compensation may happen based on the victims' condition

85-108

Authors: Bunyamin Alamsyah, Uu Nurul Huda

Selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan dan tentu kekurangan, di satu segi pembangunan insfrastruktur dan supra struktur berkembang secara pesat, namun perjalanan pemerintahan mengalami penurunan fungsi dan perannya bahkan stagnan. Oleh karena itu, terjadilah reformasi tahun 1998 dalam berbagai bidang. Sebagai jawaban menurunnya funsgi dan peran pemerintahan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945, terdapat lah pendapat dengan pembentukan organisasi barn di luar pemerintahan. Gagasan-gagsan tersebut diwujudkan dengan pembentukan komisi-komisi yang memerlukan anggaran Negara yang tidak sedikit, bahkan kadang-kadang terjadi benturan kewenangan antara komisi-komisi juga dengan lembaga pemerintahan. Pembentukan komisi-komisi tersebut tidak lepas dari politik hukum. During the 32 years of the New Order government certainly has its advantages and disadvantages, in terms of the development of infrastructure and supra-structure growing rapidly, but the journey has decreased function of government and its role even stagnant. Therefore, there was the Reform of 1998 in a variety of fields. In reply funsgi decline and the role of government under the Constitution of 1945, there was an opinion with the formation of a new organization outside the government. Gagsan ideas are realized with the establishment of committees that do not require the State budget a little, sometimes a clash of authority between committees also with government agencies. Committees should not be separated from the politics of law.

131-150

Authors: Harto Juwono

Pada saat ini, persoalan kepemilikian tanah diantara penduduk menjadi hal yang rumit dan sering mengakibatkan terjadinya konflik, baik individual maupun kelompok (massal). Adanya ketidakjelasan status tanah memerlukan suatu kajian dengan pendekatan historis atas pengaturan hukum atas tanah, yang berubah mengikuti rezim hukum, yang mengakibatkan perubahan pada hak dan status kepemilikan tanah tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah akibat ketidakjelasan dari pemerintah dalam menerangkan rezim hukum mana yang diberlakukan pada saat ini. Sebagian besar masyarakat masih bertahan dengan pemahaman tentang hak kepemilikan (bezitzrecht) atau hak penguasaan (beschikkingsrecht) atas tanah, yang berbeda dengan konsep hak milik atas tanah (eigendom). Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan konsep hak atas tanah (eigendom) dan hak-hal atas tanah lainnya yang diberlakukan pada saat ini sehingga tidak lagi terjadi konflik mengenai hak kepemilikan atas tanah. Nowadays, land ownership's issues become complicated and often result in conflict to nation, either individually or groups (mass). Lack of clarity of the status of the land requires a historical approach to the study of the legal regulation of land that changed following regime, which resulted in changes to the rights and status of land ownership. Results of this study concluded that the problems came out from an incomprehensive notice from the regulator/government, in order to clarify which regime used by now. Most of the people are sticking with the understanding ofproperty rights (bezitzrecht) or tenure (beschikkingsrecht) of land, which is different from the concept of land title rights (eigendom). Therefore, the Government is expected to socialize the concept of land title rights (eigendom) and other present land rights so the conflicts will decrease or subside.