Jurnal Sosioteknologi

4

Authors: Budi Raharjo

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital. Sebagai ilmu yang masih baru, masih dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menguasai ilmu ini. Penguasaan ilmu ini tidak hanya ditujukan pada kemampuan teknis semata tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Makalah ini menguraikan secara singkat mengenai forensik digital. Kata kunci: forensik, keamanan, teknologi informasi Digital forensic is considered a new field of study. It is a branch of forensic science encompassing the recovery and investigation of data found in digital devices. Digital forensic is needed to solve cyber crimes and related security problems. As a new field, awareness and skills are needed to master this field. Digital forensic is not only related to technical but also legal aspects. This paper describes digital forensic in a nut shell. Keywords: forensic, information technology, security

7

Authors: S Kunto Adi Wibowo

Forensik secara umum diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (expert witness) dari disiplin ilmu tertentu. Komunikasi forensik dalam tulisan ini merupakan bagian dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi. Forensik komunikasi digunakan sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. Ilmu dan riset komunikasi diaplikasikan dalam forensik dengan mengambil peran konsultan bagi jaksa, pengacara, dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung, misalnya dalam hal memberikan nasihat atau pertimbangan tentang publikasi kasus tersebut di media massa dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan. Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama oleh masyarakat umum. Kata kunci: forensic, komunikasi, pengadilan, kasus Forensic evidence is generally associated with the presence of a witness or expert of a particular discipline. Forensic communication in this paper follows the definition of forensic in relation with the use of scientific techniques methods of the communication discipline. Forensic communication is used as an application of expertise or skill on cases or issues in litigation in courts. Communication science and research are applied in Forensics in the form of consultancy provided for judges, lawyers, and the courts on a variety of strategies or procedures prior to and or during trial, for example, by giving advice or judgement about the publication of the cases in the mass media and the use of information and communication technology during the trial. Forensic Communication also plays a role in providing expertise on how the general public interpret messages and what message tendency is perceived by the readers, for example in the case of a warning label on products that are not similarly interpreted by the general public. Key words: forensic, communication, courts, cases.

16

Authors: Chairil N. Siregar

Kapal motor merupakan alat transportasi laut antarpulau yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan perusahaan kapal karena kelaikan kapal motor sangat menyangkut keselamatan penumpang agar terhindar dari kecelakaan laut. Kecenderungan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor sudah menjadi budaya masyarakat Maluku dan pemiliki kapal motor. Untuk mengetahui budaya, persepsi, dan upaya membangun masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor di Maluku dilakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa budaya masyarakat Maluku dalam menggunakan jasa transportasi kapal motor memiliki unsur positif dan negatif. Unsur positif ketika menunggu kapal motor terlambat datang serta kebersamaan sebagai penumpang membentuk budaya masyarakat yang sabar dan tolong menolong. Unsur negatif masih ada masyarakat yang tidak membeli tiket di tempat yang sudah ditentukan, membawa barang melebihi kapasitas, membuang sampah sembarangan, minum-minuman keras, dan banyak yang tidak mengerti tentang alat keselamatan sehingga membentuk budaya pelanggaran. Upaya yang harus dilakukan untuk membangun budaya tertib dan teratur adalah peningkatan faktor kenyamanan, keselamatan, ketertiban, dan keamanan melalui penegakan peraturan dan perbaikan manajemen perusahaan. Kata kunci: kapal motor, transportasi laut, budaya masyarakat, keselamatan penumpang. Motor boat is sea transportation between islands that needs attention from the government and the company's flagship because its reliability is closely related to passengers’ safety and thus to marine accident prevention. The tendency to break rules set by the government in using the motor boat transportation services has become a culture of some communities in Maluku and boat owners. To know the culture, perceptions, and community building efforts in using boat transportation services in Maluku, a study using qualitative research methods has been conducted. The results of this study revealed that the culture of the people of Maluku in using boat transport services had positive and negative elements. Positive elements include the attitude in waiting for the boat that comes late and the togetherness of the passengers that shape the culture of being patient and helping each other. The negative elements include the condition in which many people do not buy a ticket at the appointed places, exceed baggage capacity, littering, drinking, and many do not understand the importance of safety devices that may lead to the culture of violations. Efforts that should be made to build a culture of being orderly is enhancement of the factor of comfort, safety, order, and security through rule enforcement and improvement of companies’ management. Keywords: motor boat, marine transportation, culture, passengers, safety

25

Authors: Syarifudin Tippe

Sejak dimulainya proses integrasi ke wilayah NKRI pada tahun 1963 hingga kini, Papua tidak pernah luput dari konflik vertikal dan horizontal, yang implikasinya antara lain merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa yang cukup serius. Berbagai upaya pemerintah di semua aspek kehidupan telah dilaksanakan, namun belum berhasil. Penelitian CDBR (Center for Defence Boundary Research) Unhan (Universitas Pertahanan Indonesia) ini fokus pada implementasi kebijakan bela negara sebagai bagian penting dari kebijakan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengevakuasi cara implementasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memantapkan nasionalisme Indonesia bagi semua pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemecahan berbagai masalah di Papua. Grounded Theory yang digunakan sebagai metode penelitian ini berdasar pada deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, metode ini menghasilkan tiga isu atau tema yaitu: (1) politik NKRI vs politik abolisi; (2) pemberdayaan masyarakat; dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan; Ketiga tema tersebut mencerminkan dua hal: pertama merupakan fenomena yang lebih bernuansa sosial-budaya masyarakat Papua sehingga dibutuhkan pendekatan teori antropologi sosial budaya, kedua karena masalah pokok yang diteliti adalah masalah pertahanan, khususnya implementasi kebijakan bela negara, rujukan keilmuan yang lebih tepat adalah pertahanan. Berdasarkan temuan di atas, diperlukan proses sintesis antara ilmu pertahanan yang bernuansa sosial-budaya dan antropologi sosial budaya. Proses analisis dan sintesis di atas melahirkan sebuah teori baru yang disebut “antropologi pertahanan”. Artinya, teori tersebut sekaligus menunjukkan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua. Keywords: Implementasi kebijakan bela negara; masyarakat perbatasan Papua; antropologi pertahanan. Since the beginning of its integration into the Republic of Indonesia in 1963 until now, Papua has never been free from vertical and horizontal conflicts, the implications of which reflect serious threats of disintegration. Various efforts of the Government in all aspects of life have been implemented, but to no avail. CDBR (Center for Defense Boundary Research) of Unhan (Indonesian University of Defense) focuses on the implementation of the state defense policy as an important part of the policy of the Ministry of Defence, in particular in evacuating the method of implementation used. The goal is to strengthen Indonesian nationalism among all parties involved in order to provide support for solving various problems in Papua. Grounded Theory used as a research method is based on a qualitative descriptive analytical approach. Based on the research findings, this method produces three issues or Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013 417 themes, namely: (1) Indonesian homeland politics versus political abolition, (2) society empowerment, and (3) border safety and security. The three themes reflect two things: the first is a phenomenon that has more socio-cultural nuance of the Papuans and thus needs an approach of socio-cultural anthropological theory; the second is that as the subject matter studied is a matter of defense, in particular the implementation of the state defense policy, the more appropriate scientific references are those of defense. Based on the findings, a synthetical process between the science of defense with socio-cultural nuance and socio-cultural anthropology is needed. The analytical and synthetical process above results in a new theory called "Defense Anthropology". It means that the theory also shows the most appropriate way to implement the policy to defend the state in Papua. Keywords: Implementation of policies to defend the state; Papuan communities in the borders; defense anthropology.