Jurnal Hukum dan Peradilan

1-20

Authors: Abdul Latif

Sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi karena ada peraturanperaturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan hams dipulihkan. Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya khususnya hukum materiil maupun formil. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan, namun kini belum optimal berfungsi untuk menyelesaikan administrasi peradilan seperti masih bertumpuknya putusan-putusan yang belum sampai kepada para pencari keadilan. Hak pencari keadilan untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak, diperlakukan sama dengan sesama pencari keadilan, serta memperoleh putusan dalam waktu yang wajar, sederhana dan biaya ringan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pencari keadilan. Perlu adanya peningkatan ke arah terjadinya pembahan atau pergeseran dari "hakim terikat" ke arah "hakim bebas", dan "keadilan menurut undangundang" ke arah "keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusannya, dari berfikir dengan mengacu kepada sistem ke arah berfikir dengan mengacu kepada masalahnya. Indonesian justice system is not fully functioning because there-rules and regulations that do not run as it should and there is a need to ensure greater freedom sanction judges in performing their duties. Public confidence in the judiciary should be restored. To strengthen the justice system needs to be guaranteed freedom of judges. Human resources need to be increased both its integrity and mastery of knowledge in particular substantive legal or formal. Modernization of the administration of justice would be better facilitate the course of justice will grow back confidence to the judiciary, but now is not optimal functioning to complete the administration of justice as is the accumulation of decisions that have not come to those seeking justice. Justice seeker the right to obtain justice freely and impartially, to be treated the same as fellow seekers of justice, and to obtain a decision within a reasonable, simple and low cost is a basic need for every seeker of justice. There needs to be increased in the direction of the change or shift from "the judge is bound" to the "independent judge", of "justice under the law" toward "justice according to the judge as set out in its decision, of thinking with reference to the system in the direction of thinking with reference to the problem.

35-44

Authors: Muhammad Djafar Saidi

Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya din sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Berhubung karena kaidah hukum dalam UUKUP memberikan wewenang luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak mewujudkannya. Oleh karena itu, kaidah hukum dalam UUKUP memerlukan penataan kembali untuk mencegah tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Implementation of the tax law in casu UUKUP aims to educate taxpayers fulfill their rights and duties, but tax officials and tax officials to enrich themselves abused in the form of committing corruption in the field of taxation. Since the rule of law because of the tremendous UUKUP authorizes the tax authorities that tax officials to make it happen. Therefore, the rule of law in UUKUP require realignment to prevent corruption in the field of taxation.

67-84

Authors: Dina Sunyowati

Kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (pacta sunt servanda). Perjanjian internasional yang telah disepakati dan di sahkan dalam suatu ratifikasi oleh suatu negara, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua dan menjadi sumber hukum bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan. Hal ini berlaku juga di Indonesia. Setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang sudah tertuang dalam suatu persyaratan ratifikasi atau tidak, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Countries agreement contained in an international agreement in the form of bilateral agreements, regional and multilateral agreements that are binding on the parties and a law for that entered into an agreement (pacta sunt servanda). International agreements that have been agreed and validated in a ratification by a country, then the agreement is valid and binding upon all be a source of law for the enforcement of law in making decisions. This is true also in Indonesia. Any international agreement that has been followed by Indonesia, which is contained in a ratification requirement or not, still have the force of binding for both parties.

109-130

Authors: Budi Suhariyanto

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Secara normatif, pengaturan restitusi dalam hukum positif masih belum tersinergikan dengan baik. Implikasinya, dalam hal penerapannya mengalami kendala berupa ketidaksingkronan struktur hukum. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu, ketidakharmonisan substansi hukum dan ketidaksingkronan struktur hukum ini hares segera dibenahi. Pembenahan fundamental dilakukan melalui Re-Filosofi pemidanaan dengan menjadikan restitusi sebagai pidana pokok dan memberikan posisi barn bagi korban dalam sistem peradilan pidana mendatang berdasarkan filsafat restoratifjustice. Restitution is a form of legal protection form for victims of victim recovery oriented. Normatively, on the positive law, restitution has not been cooperated well yet. Consequenly, the application of the restitution had a problem, specifically unsynchronized legal structure. Under the integrated criminal justice system perspective, legal structure and legal substance disharmony need to be reorganized (regulated). A fundamental arrangement will be done by rephylosophy some punishment, than make restitution become a prinsipal (main)criminal and giving a new position for the victim to the later integrated criminal justice system based on the phylosophy of restoratifjustice.

339-358

Authors: Imam Soebechi

Artikel yang berjudul “Mewujudkan Negara Hukum” ini merupakan studi tentang konsepsi negara hukum Indonesia yang membedakannya dengan konsepsi negara hukum lain. meski mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran, tetapi konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rule of law dan rechtsstaat. Hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, dan hak asasi manusia. Terdapat enam unsur utama negara hukum indonesia, yaitu : 1) Pancasila; 2) supremasi hukum; 3) demokratis; 4) pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara; 5) kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri; 6) perlindungan hak asasi manusia. Dengan penguatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum. This Article entitled " the State law of Indonesian" is the result of a study on the conception of the characteristic of law states of Indonesian that distinguish the conception of the state laws in other countries. Based on the research results, can be explained even get the effect of various thoughts, but the conception of law state of Indonesian different with conception the rule of law and rechtstaat. This can be searched from basic of philosophy, the nature of sovereignty, the powers of state organs, and human rights. There are six main elements of Indonesian law states, namely: 1) Pancasila; 2) supremacy of law;; 3) democratic 4) restrictions and dispersal of state power; 4) independent judiciary; 6) protection of human rights. the statement of Indonesia as a democratic rule of law based on Pancasila then should all forms of civic and social action must be based on the law.

379-398

Authors: Rena Yulia

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Perlindungan yang diberikan merupakan tanggungjawab negara yang dimanifestasikan dalam sebuah politik hukum pidana. Tujuan akhir dari politik hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik hukum pidana di Indonesia termuat dalam kebijakan kriminal yang diimplementasikan melalui pembentukan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang organik lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di dalamnya. Politik hukum pidana berasal dari politik hukum yang diintegrasikan ke dalam kebijakan kriminal sehingga diwujudkan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana. Penulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimanakah politik hukum pidana di Indonesia yang selama ini diterapkan, serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini, kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban kejahatan sudah diatur tetapi dari ketentuan perundang-udangan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Hal itu dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih memberikan perlindungan terhadap tersangka dari pada perlindungan terhadap korban. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih melindungi saksi dibanding korban. Ini karena undang-undang itu muncul untuk memberikan perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi. Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy. Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statue such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions. This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime. It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses in corruption cases.

417-434

Authors: Moch. Iqbal

Cakupan, pengertian dan pemahaman illegal fishing yang dipahami dan dianut dalam hukum positif Indonesia adalah pencurian ikan yang berdampak dan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Oleh karenanya esensi regulasi dan penindakan terhadap illegal fishing di Indonesia seharusnya dipahami pada penindakan pencurian ikan yang berskala besar, yang pada umumnya dilakukan oleh armada-armada asing, kapal-kapal asing yang illegal, yang telah pula berakibat merugikan perekonomian negara (Indonesia) triliunan rupiah tiap tahunnya. Dengan model dan jenis pencurian yang berskala besar dan membahayakan perekonomian nasional tersebut, penanganan regulasinya patut diarahkan pada atau untuk mengatasi kejahatan-kejahatan berskala besar dan rumit (sophisticated), yang tergolong dalam jenis kejahatan white collar crime atau kejahatan korporasi. Mengenal dan memahami seluk beluk serta keberadaan kejahatan korporasi, bagi para penegak hukum adalah sebuah keharusan di era modern ini, oleh karenanya tulisan ini memfokuskan pada dua kata kunci (key word) illegal fishing dan corporate crime. Mengetahui dan memahami konsep dan regulasi seputar illegal fishing serta kejahatan korporasi menjadi kontribusi penting dalam proses penegakan hukum. Dengan pemahaman atas illegal fishing dan kejahatan korporasi akan menjadi landasan yang kuat bagi setiap praktisi hukum, khususnya penegak hukum dalam berproses acara maupun menentukan jenis dan klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang tepat dan benar bagi penegak hukum khususnya para hakim agar berani dan tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelaku illegal fishing atau pelaku kejahatan korporasi. Dengan hukuman yang tegas dan jelas serta pasti, para penegak hukum tidak saja menegakkan hukum dan keadilan melainkan juga telah menyelamatkan perekonomian negara, dengan mencegah potensi kehilangan kekayaan nasional, sebagai pelaksanaan dari fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Coverage, insight, and understanding of illegal fishing are understood and adhered to in Indonesian positive law is stealing fish and have a big impact on the economy of the country. Therefore, the essence of regulation and prosecution of illegal fishing in Indonesia should be understood in the prosecution of large-scale illegal fishing, which is generally carried out by foreign fleets, foreign vessels are illegal, which has also resulted in harming the country's economy (Indonesia) trillions of dollars each year. With the model and the type of large-scale theft and harm the national economy, the handling of the regulations should be directed at / to overcome the evils of large-scale and complicated (sophisticated), which belong to the type of crime white collar crime or corporate crime. Know and understand the ins and outs as well as the existence of corporate crime, for law enforcement is a necessity in this modern era, this paper, therefore, focuses on two keywords (key word) illegal fishing and corporate crime. Knowing and understanding the concepts and regulations surrounding corporate crime and illegal fishing be an important contribution to the process of law enforcement. With the understanding of illegal fishing and corporate crime will be a strong foundation for any legal practitioner, especially of law enforcement in the event proceeds and determine the type and classification of appropriate criminal and law enforcement especially true for judges to dare and did not hesitate to impose sanctions on each involved in illegal fishing or corporate offenders. With a firm and clear sentences, and certainly, the law enforcement officers not only enforce the law and justice but also has saved the country's economy, by preventing potential loss of national wealth, as the implementation of the function of law as an instrument of social engineering.

463-486

Authors: Komari

Hukum kewarisan dalam Islam, harus dipatuhi oleh setiap muslim, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam penerapan hukum kewarisan Islam dapat berbeda dengan norma hukum Islam itu sendiri, yang dilakukan dengan cara islah atau perdamaian, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Namun penerapan seperti ini melalui metode interprestasi. Interprestasi dalam penerapan hukum kewarisan dimungkinkan apabila pemahaman para ahli waris adanya alternatif lain yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kedamaian diantara para ahli waris dan keluarga. Islamic law of inheritance is, to be followed by all Muslims, but its implementation is not in accordance with the provisions of Islamic law, this is caused by lack of understanding of Islamic inheritance law. In the application of the Islamic law of inheritance can be different from the norms of Islamic law itself, which is done by reconciliation or peace, which is not in accordance with the provisions of Islamic law, but through the application of such a method of interpretation. Interpretation in the application of the law of inheritance is possible in an understanding of the heirs any other alternative that contains the values of justice and peace among the heirs and families.

171-188

Authors: Eman Suparman

Berlakunya kaidah hukum positif suatu negara memang dibatasi oleh batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan hukum yang berlangsung antar anggota masyarakat bangsa-bangsa senantiasa terjadi dan melampaui batas-batas teritorial kedaulatan hukum negara. Oleh karena itu, hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar mampu menjawab berbagai persoalan transnasional yang ada. Upaya tersebut tentu saja bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara berdaulat, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah hukum perdata internasionalnya. Sedangkan penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara. Dalam rangka mengakomodasi kenyataan tersebut, merupakan conditio sine qua non bagi Indonesia untuk mempertimbangkan upaya membuat kesepakatan internasional guna memperkaya kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri. Persoalannya, menghadapi berlakunya AFTA mendatang setidaknya di kawasan ASEAN harus terjadi harmonisasi antar sistem hukum di antara masing-masing negara anggota ASEAN. Jika tidak, kesulitan demi kesulitan akan dihadapi setiap negara, tatkala tuntutan hak berupa eksekusi putusan yang dijatuhkan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara berdaulat lainnya. Keadaan tersebut tentu saja kurang meguntungkan dari sisi kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, model pembentukan hukum bagi sebuah kawasan dalam bentuk konvensi yang pernah diupayakan oleh negara-negara di kawasan Eropa, sewajarnya dipertimbangkan untuk dijadikan model dalam penyusunan konvensi ASEAN. Paling tidak upaya tersebut akan mendukung objektif negara-negara serumpun untuk mewujudkan harmonisasi hukum antar negara-negara di kawasan ASEAN. Applicability of the rules of the positive law of a country is limited by territorial boundaries that country. While the legal relationship that lasted between members of the community of nations always occurs and exceeds the limits of the territorial sovereignty of the state law. Therefore, the national law of the countries should continue to be pursued in order to be able to answer a variety of transnational issues that exist. The effort is certainly not intended to be uniform throughout the internal legal system of sovereign states, but merely an attempt to harmonize the rules of international private law. While problem-solving for issues specific civil law will be made by the judicial bodies of each country. In order to accommodate this reality, is a conditio sine qua non for Indonesia to consider measures to make international agreements in order to enrich the rules of the civil procedure law court. The problem, at least to face the coming force of AFTA in the ASEAN region should be harmonization between the legal systems of the individual ASEAN member countries. If not, the difficulty for the difficulties to be faced every country, when the demands of the right form of execution verdict handed down in a country can not be implemented in other sovereign nations. The situation is certainly less beneficial terms of economic cooperation. Therefore, the establishment of a model law for a convention in the form of the ever pursued by countries in the European region, reasonably considered to be a model in drafting the ASEAN convention. At least these efforts will support the objective of allied countries to achieve harmonization of laws between countries in the ASEAN region.

207-234

Authors: Slamet Tri Wahyudi

Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan pada tiga pilar hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan pula melanggar hak asasi manusia. Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penerapan pidana mati terdapat permasalahan hukum yang serius, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of the law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that do not represent the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.

249-274

Authors: Budi Suhariyanto

Noktah hitam peradilan berupa oknum hakim yang melakukan korupsi peradilan telah memaksa publik untuk menuntut akuntabilitas putusan pengadilan. Tuntutan tersebut semakin mengemuka seiring diajukannya RUU MA yang memuat klausul pemidanaan terhadap hakim. Menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui pemidanaan terhadap hakim layak untuk dipertanyakan relevansinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klausul kriminalisasi hakim yang diatur RUU MA tidak memenuhi prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang baik, bahkan jika dipaksakan untuk diformulasikan maka akan terjadi the crisis of overreach of the criminal law (krisis pelampauan batas dari hukum pidana). Judiciary corruption of some judges become the black stain of justice, then because of that public has been forced to demand accountability court ruling. The claim is becoming more and more as the filing of RUU MA, that includes a clause of punishment for the judges, and this is a reasonable question. This research is a legal normative juridical approach, using the secondary data than analyzed with qualitative juridical analysis methods. Based on the result of this research, we can conclude that a clause of punishment for the judges (criminalizing judge) on RUU MA regulated, were not based on the principles of criminal policy. In fact, the crisis of overreach of the criminal law is what happens when the regulated repeatedly compel.

293-310

Authors: Asril, Dimas Prasidi

Tingginya angka tunggakan perkara di Mahkamah Agung pada awal tahun 2000an mendorong MA melalui Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung tahun 2003 untuk meminta diaturnya pembatasan perkara kasasi dalam undang-undang. Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi sebagian oleh DPR dan Pemerintah. Pada tahun 2004 DPR dan Pemerintah merevisi UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui UU No. 5 Tahun 2004. Dalam UU tersebut diatur terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang tidak dapat dikasasi, yaitu praperadilan, perkara pidana yang ancaman pidananya paling tinggi 1 tahun penjara dan perkara Tata Usaha Negara dimana keputusan pejabat TUN yang dipermasalahkan yang daya jangkaunya hanya di daerah tersebut. Namun setelah UU tersebut disahkan ternyata arus perkara yang masuk ke MA bukannya menurun namun semakin tinggi. Banyak faktor memang yang menyebabkan semakin tingginya arus perkara tersebut, akan tetapi evaluasi atas efektivitas aturan pembatasan perkara dirasa tetap perlu dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan tersebut. Dalam penelitian sederhana ini peneliti mencoba menguji sebagian ketentuan pembatasan perkara, yaitu pembatasan perkara atas perkara pidana yang ancaman pidananya paling tinggi 1 tahun penjara dan/atau denda. The high of arrears cases at the Supreme Court in the early 2000s pushed through the Blueprint for Reform Supreme Court in 2003 to require the regulation limiting the appeal court in law. The request was eventually fulfilled in part by the Parliament and the Government. In 2004 the Parliament and the Government to revise Law. 14 of 1985 on the Supreme Court through Law no. 5 of 2004. In law, there is a set of 3 (three) types of cases that can not be appealed, the pretrial, the threat of criminal highest 1 year in prison and a case in which the decision of the State Administrative TUN officials disputed that its range is only in the area. But after the law was passed that the case turns into flows MA instead of decreasing but increasing. Many factors are causing the higher the current case, but an evaluation of the effectiveness of regulations limiting case still deemed necessary. This study is intended for this purpose. In this simple study , researchers tried to test some of the provisions limiting case, that restrictions on criminal cases the threat of criminal highest 1 year in prison and / or fines.

1-34

Authors: Lilik Mulyadi

Ketentuan Hukum Positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap korbankejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam KUHP, KUHAP, maupun di luarKUHP dan KUHAP. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu KUHAP dan KUHPuntuk pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai pelapor,pengadu, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, dan pihak yang dirugikan. Padaprakteknya permohonan PK dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksikorban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa PenuntutUmum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan olehPenuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan (Putusan PK Nomor: 4PK/PID/2000 tanggal 28 November 2001) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agungsedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon saksi korban(Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003), atau saksi pelapor olehMahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitasmelakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoretis ternyata MahkamahAgung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Psl. 263 ayat (1) KUHAPyaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh PenuntutUmum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnyapermohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksipelapor dinyatakan tidak dapat diterima. Positive Legal Indonesia provides protection against crime victims who are not directly in the Penal Code, Criminal Procedure Code, as well as outside the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Later in the Code of Criminal Procedure formulatif policies and bylaws to understanding the victim used different terminology, namely the complainant, the complainant, witnesses, interested third parties and the injured party. In practice, the request made by the applicant with the PK as the quality of the witnesses, interested third parties, the Legal Adviser or by the Public Prosecutor and apparently only remedy reconsideration made by the Public Prosecutor and Third Party concerned (Judicial Review Decision No. 4 PK / PID/2000 November 28 2001), which was granted by the Supreme Court while the petition for judicial review filed applicant witnesses (Judicial Review Decision No. 11 PK/PID/2003 August 6, 2003), or the reporting witness stated by the Supreme Court was not accepted by because the applicant is not qualified to appeal judicial review. From the theoretical dimension turns doing different interpretations of the Supreme Court as provided Art. 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code that the applicant is granted a judicial review conducted by the Public Prosecutor and the Third Party concerned on the one hand while on the other side of the applicant's application for judicial review of quality reporting victims or witnesses can not be accepted.

63-88

Authors: Slamet Tri Wahyudi

Intersepsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu kewenangan intersepsi hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitasnya kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian menyimpang dari ketentuan yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanan kewenangan intersepsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi maka kedudukannya dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan Intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 47 UU ITE. Interception is an act that violates human rights is therefore authorized the interception can only be done by law enforcement officers. In reality interception authority by police to deviate from the provisions that have been mandated by law. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on this study it can be concluded that the juridical consequences of the actions of police conduct authority lapses in implementing the interception an act that is against the law and may be subject to criminal sanctions, it is based on a systematic interpretation of Article 31 paragraph (3), the law enforcement officers who perform deviation authority interception the position equivalent to ordinary people who do the interception as stipulated in Article 31 paragraph (1). So the police action could be sanctioned as provided for in Article 31, paragraph 1 in conjunction with Article 47 of Law ITE.

113-146

Authors: Irfan Fachruddin

kualitas promosi dan mutasi dengan kinerja dan perilaku para hakim. Promosi dan mutasi yang tidak menimbulkan kesulitan keluarga akan meningkatkan semangat kerja dan kinerja, sebaliknya promosi dan mutasi yang menyulitkan kehidupan keluarga membuat hakim frustrasi dan menurunnya semangat kerja dan kinerja. Kemudian promosi dan mutasi yang diperjuangkan dengan materi tidak mendorong tumbuhnya profesionalisme hakim dan prestasi kerja. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan normatif yang mengatur mekanisme promosi dan mutasi untuk menjadi landasan pelaksanaan promosi dan mutasi yang berkeadilan. Disusun pola promosi dan mutasi dengan menggunakan sistem region/wilayah dengan pembagian wilayah propinsi, wilayah regional (beberapa propinsi), wilayah nasional. Klasifikasi ulang pengadilan dengan menambahkan kriteria kompleksitas kasus dan dinamika ekonomi disamping unsur substantif, keadaan perkara dan unsur penunjang, penduduk, kepadatan penduduk, serta komunikasi dan transportasi. Diberlakukan status fungsional murni. Kenaikan jabatan hakim/golongan pegawai negeri sipil tidak terhalang karena pimpinan sama jabatan hakimnya atau lebih rendah golongan hakimnya dari hakim yang bersangkutan. Selain itu perlu untuk memperkecil perbedaan fasilitas antara pimpinan dengan hakim, agar hakim tidak perlu memburu jabatan pimpinan dan dengan nyaman melaksanakan tugas pada posisinya. Keterbukaan terbatas, semacam inspraak dan hearing, yaitu suatu kesempatan untuk turut menentukan kebijakan otoritas oleh hakim yang menjadi objek promosi dan mutasi. Promotion and Implementation of the consequences of mutations causing a correlation between the quality of promotion and transfer to the performance and behavior of judges. Promotions and mutations that do not cause trouble families would improve morale and performance, instead of the promotion and transfer of judges to make family life difficult and frustrating declining morale and performance. Then the fight promotion and transfer to the material does not encourage the growth of professionalism of judges and job performance. Hence the need for normative policy governing promotion and transfer mechanisms for the basic implementation equitable promotion and transfer. Compiled promotion and transfer patterns using the system region / territory with the division of the province, the region (some provinces), the national territory. Reclassification of the court by adding criteria case complexity and dynamics of the economy in addition to the substantive elements, circumstances of the case and supporting elements, population, population density, as well as communication and transportation. Imposed purely functional status. Promotion of judges / class Civil servants is not hampered by the same leadership position the judge or judges of the lower classes of the judge concerned. It was also necessary to minimize the differences between leaders facility with the judge, so the judge does not have to hunt comfortably leadership positions and perform tasks on its position. Openness is limited, such in prank and hearing, an opportunity to participate in determining the policy of the authority by a judge that the object of promotion and transfer.