Jurnal Hukum dan Peradilan

155-180

Authors: Santhos Wachjoe Prijambodo

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi. Korporasi didirikan dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari korporasi itu juga didirikan dengan tujuan dan pengelolaan untuk mencapai tujuannya yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, sering terdengar ada korporasi yang terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian khusus untuk menjerat korporasi ikut bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang melibatkan korporasi atau sebagai sarana dalam sebuah tindak pidana. The existence of corporation affects the state economy, the society where the corporation stands and the society where the business run. Not only the positive effect but also the negative effect. The corporation was build for some mission and the way it reaches the mission were different one another. It is possible that one or more corporation was build in some way that prohibited by law. For that reason, there is a corporation is involved in various criminal acts or as a means to commit the crimes. Therefore, special attention needs to arrange to snare corporations to take responsibility for an act involving a corporation or as a tool in a criminal offense.

195 - 208

Authors: A Zuhdi Muhdlor

Transplantasi hukum memiliki akar sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum berkembang kolonisasi oleh negara-negara barat. Tujuan utamanya adalah untuk menancapkan cengkeraman lebih mendalam terhadap negara jajahan di semua bidang, termasuk jika suatu saat negara jajahan tersebut telah merdeka. Namun di era global di mana organisasi kehidupan semakin bergeser dari lokal ke nasional, bahkan internasional dan semakin kontraktual, transplantasi hukum justru menjadi kebutuhan. Karena tanpa transplantasi, suatu bangsa bisa-bisa akan terisolasi dari masyarakat dunia. Tak terkecuali untuk hukum Islam, meskipun pada dasarnya menolak transplantasi, tetapi dengan berbagai pendekatan ijtihad, selalu ada jalan untuk menerima ide-ide baru sehingga tetap shalih li kulli zaman wal-makan. The adoption of a law has long historical roots, it was long before developing colonization by western countries. The ultimate goal is to sink deeper into the clutches of colonial country in all fields, including if one day the colonies are now independent. But in the global era where life organizations increasingly shifted from local to national, and even international, and increasingly contractual the adoption of a law precisely become a necessity. A nation might be isolated from the world community without the adoption of a law. No exception to Islamic law, although basically rejected the adoption, but with different approaches ijtihad, there is always a way to accept new ideas so as to keep shalih li kulli wal - makan.

227 - 248

Authors: Muh. Ridha Hakim

Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum sering kali menjadi dilema bagi para penegak hukum. Sisi kepastian hukum menjadi lebih mudah diterapkan sehingga kadang-kadang mengabaikan keadilan. Asas-asas hukum tidak mengenal hierarki karena tidak ada satu asas yang lebih superior sehingga dapat mengesampingkan asas hukum lainnya. Relevansi penerapan asas-asas hukum tersebut didasarkan pada situasi dalam permasalahan hukum yang terjadi. Menjawab tantangan tersebut berkembang paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang hidup pada ruang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (ibi societas ibi ius). Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalu upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan. The fundamental purpose of law is to create justice, legal certainty and utility. The contradiction between justice and legal certainty are dilemmatic for law enforcement officer. The legal certainty side is easier to be applied so that it neglect the justice itself. The law principle is unhierarchical, thus there is no superior principle which can ignore the other principle. The relevance of the application of legal principles is based on the situation in legal issues. Responding to these challenges appear paradigm of progressive law that the law is a scheme that is not final, it continues to move, to change, it follows the dynamics of human life. Therefore, the law is not seen as something that lives in a stagnation. Law is born from provision living in the society (ibi societas ibi ius). On that basis, the law must continue to be dissected and explored through progressive efforts to reach the ultimate truth for the sake of justice.

277 - 298

Authors: Sriti Hesti A

Artikel berikut ini bertujuan untuk mengkritisi cakupan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. Sejatinya kepailitan adalah bagian dari hukum perdata. Namun beberapa kasus kepailitan dapat menjadi masalah pidana saat seorang kurator kepailitan yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mendata kasus kepailitan diposisikan sebagai tergugat dan dituduh melakukan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang Kurator yang terbukti tidak independen selama persidangan kepailitan dapat didakwa dengan Hukum Pidana. This article aimed to criticize the juridical basis of the scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004, focuses on the criminal responsibility of a Curator based on independence principle of Bankruptcy Law. Essentially, bankruptcy is a part of Civil Law. However, some bankruptcy cases eventually evolve into criminal matters when a Bankruptcy Curator who is responsible for handling and administering bankruptcy case is positioned as Defendant charged with conducting criminal acts. As stated in Article 234 verse (2) of Law Number 37 of 2004, a Curator who is proven not independent during bankruptcy court may be charged with Criminal Law.

1-18

Authors: Santhos Wachjoe Prijambodo

Praktek persidangan selalu mengacu kepada aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini sangat terasa bahwa Undang-Undang tersebut sudah sangat tertinggal, utamanya terhadap pengaturan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan. Makalah ini akan sedikit menguraikan mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Semoga makalah ini dapat memberikan pencerahan kepada Aparat Penegak Hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama di dalam proses persidangan. Court trials always refer to the rules contained in Law No. 8 1981 of the Criminal Code, which seem underdeveloped, mainly about the arrangements regarding evidence which can be used in the court. This paper outlines the use of a few electronic documents as evidence in the trial. Hopefully, this paper can provide enlightenment to the law enforcement authorities in carrying out their duties, particularly in the proceedings.

35-52

Authors: Tri Cahya Indra Permana

Undang-Undang Parpol mengatur bahwa perselisihan Parpol diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Di dalam praktek, pengaturan tersebut telah menjauhkan dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya sebaiknya direvisi yang mana perselisihan PAW, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik (termasuk keputusan untuk tidak memutuskan terhadap sesuatu hal) final dan mengikat dengan Putusan MPP. Sedangkan perselisihan kepengurusan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Political parties act stipulates that a political party dispute resolved internally by the Mahkamah Partai or other designation of that and externally resolved by the District Court and the Supreme Court. The dispute substance in Mahkamah Partai which is final and binding is about organization dispute, the other can be settled in District Court and the Supreme Court. In practice, that arrangement makes the decision apart from the sense of justice, legal certainty and utility. Therefore, these rules should be revised so that the regulation of PAW, violations of the rights of members of political parties, abuse of authority, financial liability, or an objection to the decision of political parties (including the decision not to decide on something) is final and binding through Mahkamah Partai decision. While the organization disputes can be submitted to the Constitutional Court for legal action.

73-90

Authors: Sri Gilang M. Sultan Rahma P.

Keanekaragaman hayati adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang berperan penting dalam membentuk ekosistem serta memberikan daya dukung bagi kehidupan di Bumi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kelestariannya. Islam sangat menyadari peran penting keanekaragaman hayati tersebut, oleh karena itu Islam turut berperan serta dalam melakukan perlindungan keanekaragaman hayati melalui hukum Islam. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam hukum Islam ditunjukkan melalui berbagai aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fatwa para ulama serta juga ditunjukkan dengan praktek keberadaan institusi konservasi yang dikenal dengan nama Hima dan Zona Harim. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan memanfaatkan tradisi hukum Islam dalam perlindungan keanekaragaman hayati dalam lingkup pengaturan hukum nasional guna meningkatkan partisipasi umat Islam secara global dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati. Biodiversity is one of the components of the environment which plays an important role in shaping the ecosystem that provides life support on Earth. For that reason, the efforts to provide protection is necessary. Islam is very much aware of the important role of biodiversity, therefore Islam have participated in biodiversity protection through Islamic law. The protection of biodiversity in Islamic law demonstrated by the various rules derived from the Quran, hadith and fatwas of the scholars as well as demonstrated by the existence of conservation institution known as Hima and Zone Harim. Indonesia as the country with the second greatest biodiversity in the world and a country with a largest Muslim majority population in the world have an important role to develop and utilize the Islamic legal tradition in the protection of biodiversity in the scope of the provisions of national in order to increase the participation of Muslims globally in protection and preservation activities of the environment, especially biodiversity.

113-134

Authors: Nurnaningsih Amriani

Kerahasiaan putusan arbitrase ICSID sudah mulai diterobos dengan keterbukaan putusan atas peluang yang diberikan oleh Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID dan Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules. Perubahan norma hukum dari kerahasiaan menjadi keterbukaan putusan arbitrase ICSID dengan membandingkan penerapannya antara negara Indonesia dengan Malaysia, Singapura dan Jepang, diharapkan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas termasuk didalamnya negara anggota ICSID. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan penting dan tidak menimbulkan masalah. Bahkan membantu mewujudkan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik. Melalui tulisan ini akan diketahui perlunya unifikasi hukum mengenai kewajiban publikasi putusan dan perlunya amandemen Undang-Undang Arbitrase di Indonesia. Confidentiality ICSID arbitration award already started breached by the transparency award on the opportunity provided by Article 48 paragraph (5) of the ICSID Convention and Rule 48 paragraph (4) of the ICSID Arbitration Rules. Changes in the legal norms of confidentiality to transparency of ICSID arbitration award by comparing its application in Indonesia, Malaysia, Singapore and Japan, are expected to provide great benefits for society include ICSID member countries. This dissertation research results prove that the ICSID arbitration ruling required transparency rather than confidentiality award for several important reasons and not cause problems. Even it helped realize the implementation of good governance principles. the article will note the need for unification of the laws regarding the responsibility of publication award and the need to amend the Arbitration Law in Indonesia.

361-384

Authors: Yulius

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang selalu tumbuh dan berkembang dalam ranah hukum publik. Konsep ini merupakan alat uji yang penting, bagi jalannya roda pemerintahan. Karena, tindakan dan/atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan bukan otoritas yang tanpa batas. Perlu adanya pembatasan atau lembaga yang mengawasi tindakan dan/atau keputusan pemerintahan tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Pasca dinormakannya penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (khususnya Pasal 21), ada pandangan yang berbeda dalam menyikapi penegakan hukumnya. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut lembaga peradilan, yaitu PTUN dan Peradilan Umum (Pidana/Tipikor). Untuk itu, perlu ada kejelasan makna dalam norma yang mengatur penyalahgunaan wewenang tersebut. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam implementasinya. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman makna penyalahgunaan wewenang dengan mengkajinya dari sudut perkembangan pemikiran dan pengaturannya dari perspektif hukum administrasi negara.

399-418

Authors: Catur Irianto

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaan utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya.

443-462

Authors: Noor Ichwan Ichlas Ria Adha

Dalam RKUHAP termuat lembaga baru yaitu Hakim Komisaris, tentang Hakim Komisaris ini terdapat perbedaan pandangan ada yang mengatakan perlu keberadaan Hakim Komisaris sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi konvensi ICCPR, dimana dalam pasal 9 harus ada Hakim Komisaris. Dan ada pihak lain yang merasa tidak perlu karena kewenangan Hakim Komisaris tersebut sudah termuat dalam lembaga praperadilan karenanya untuk itu yang diperlukan penguatan dalam lembaga praperadilan saja. Namun bila kita melihat kepentingan korban belum banyak terakomodir baik dalam KUHAP maupun KUHP sekarang ini, penulis melihat dalam RKUHAP perlu mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat tempat terjadinya tindak pidana. Kemudian setelah mengkaji pelaksanaan Hukum Acara Pidana baik pada Hukum Islam maupun Hukum Adat maka penulis memandang perlu ada Hakim Komisaris dalam RKUHAP namun dengan kewenangan menjembatani kepentingan korban dan kepentingan pelaku pidana serta masyarakatnya.

501-518

Authors: Henny Nuraeny

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (migrant worker) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik legal ataupun illegal. Pengiriman Tenaga Kerja Migran illegal selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban guna mendapatkan keuntungan. Sekalipun berbagai rencana strategis dalam upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Migran. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua Komponen dalam masyarakat, aparat penegak hukum dan Pemerintah.

189-198

Authors: Bagir Manan

Pers adalah perwujudan public soverignty terhadap kekuasaan. Fungsi kontrol pers meliputi mengkritik, menilai dan menyampaikan kepada publik agar semua kegiatan berbagai cabang kekuasaan sesuai dengan kehendak dan harapan publik. Kebebasan pers dibatasi oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Kebebasan pers tidak dapat digunakan untuk mempermalukan, melecehkan, atau mencampuri proses peradilan. Pers harus menghormati lembaga dan independensi peradilan.

223-240

Authors: Abdul Manan

Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan. Tetapi tampaknya peraturanperaturan tersebut berdiri sendiri, tidak ada aktivitas dan efektivitasnya. Cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu secara serasi dan integral menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial agar terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis sehingga tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini. Diantara prinsipprinsip tersebut yaitu persamaan, keseimbangan, kemaslahatan, kegotongroyongan dan keadilan. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan aturan tentang lingkungan hidup yang telah ditetapkan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

257-266

Authors: Sareh Wiyono M.

UU tentang Penghindaan dalam Persidangan perlu segera dibentuk disertai restriksi terhadap perbuatan mana yang termasuk penghinaan dalam persidangan dan perbuatan mana yang tidak. Para hakim wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

275-298

Authors: Lilik Mulyadi

UU Contempt of Court merupakan kebutuhan yang bersifat urgent, segera dan mendesak, sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian secara kritis, akademis dan bersifat komprehensif untuk menjaga keluhuran dan menegakkan martabat dan wibawa peradilan.

323-334

Authors: Asep Nursobah

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronis saja. Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan.

1-16

Authors: Moh. Mahfud MD

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Agung (MA) baik dalam filosofi universalnya maupun dalam sejarah dan perdebatan partikularnya. Menjadi wajar jika dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa titik singgung kewenangan yang harus diselesaikan bukan saja secara akademis tetapi secara yuridis. Jika kewenangan-kewenangan MK itu dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan MA maka tampak ada persilangan kewewenangan antara kedua lembaga tersebut. MK mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun MA juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundang-undangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.

51-64

Authors: Philipus M Hadjon

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1.1 adalah tata lakasana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Jika dibandingkan dengan Algemene wet Bestuursrecht (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas. AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (bestuursrecht) sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi, namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU AP merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar. Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi.

83-100

Authors: Ridwan Mansyur

Sebagai lembaga publik dibidang peradilan, Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dalam konteks transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

133-152

Authors: Agus Budi Susilo

Dalam rangka melakukan tindakan hukum, pejabat publik sering melakukan tindakan di luar ketentuan hukum tertulis. Keadaan ini sebagai suatu konsekuensi logis, bahwa Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya seringkali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman, perubahan nilai, dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan kemajuan yang dicapainya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan “diskresi” sebagai sarana pengembangannya. Ironisnya, tidak jarang penggunaan diskresi oleh pejabat publik dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, justru mengorbankan hak-hak masyarakat baik secara individu pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Untuk mengantisipasinya, perlu ada konsep lain yang mengendalikan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik, dan konsep tersebut adalah good governance, yang sering diartikan tata pemerintahan yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip utama dari tata pemerintahan yang baik itu sendiri, diharapkan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dapat diterapkan sesuai rel hukum (rechtmatigheid van regering).

171-188

Authors: Isnandar Syahputra Nasution

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah layanan pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan serta penyedian Posbakum Pengadilan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Posbakum ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Posbakum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.