Jurnal Hukum dan Peradilan

181-194

Authors: Nelsa Fadilla

Data temuan yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat 410 kasus, ditahun 2011 terdapaat 480 kasus dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus sebanyak 673 kasus. Meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif tetapi juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) bahkan sampai setelah selesainya proses peradilan pidana dengan tujuan untuk memulihkan masa depan anak. The data findings by the Indonesia Child Protection Commission (KPAI) reported that child trafficking tends to increase during the period of 2010 to 2012. In 2010 there were 410 cases, in 2011 there were 480 cases and in 2012 the case increased again up to 673 cases. The increasing cases of child trafficking have become a serious concern in the attempt of human trafficking eradication, especially children. The business not only in the form of law enforcement, preventively, repressively, and responsively but also related to the restoration or protection of children who become the victims of human trafficking (child trafficking) even after the completion of criminal proceedings with a view of restoring the child future.

209 - 226

Authors: Ismail Rumadan

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang melakukan fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering berbenturan dengan fungsi pengawasan secara internal yang diakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini saling berbenturan sehingga tidak sedikit energi yang digunakan untuk mengurusi konflik antar kedua lembaga ini. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu suatu sinergi dan harmoni dalam membangun kerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Pada posisi ini tentu para pihak harus memahami posisi dan kewenangan masingmasing, dan saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan secara harmoni terutama dalam masalah yang berkaitan dengan teknis yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. The existence of Judicial Commission, a state institution function as an external control for ethic code and judges code of conduct, often collide with an internal control function which carried out by Supreme Court. Both institutions were overlapping so that many energy been wasted for handling the problem raised. Both parties have to realize each position and area. They have to coordinate to do controlling function harmoniously in judicial technical context for honor, dignity and judges behavior.

249 - 276

Authors: Sunarto

Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. Paradigma umum dalam melihat hukum acara perdata menempatkan Hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun begitu terdapat keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata. Hal itu dapat terlihat pada penerapan Pasal 119 HIR pada saat Ketua Pengadilan Negeri memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Selain itu, Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, diwajibkan agar Ketua Pengadilan Negeri berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya pada Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG, Hakim memiliki peranan aktif untuk menginformasikan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan. The Justice must be firmly maintained. This demand can not be modified due to it was closely related to the rights enforcement. The common paradigm in civil code perception makes judges passively work in civil cases handling. It can be seen in Article 119 HIR when the general court chief judge give a support as advice and help related to the formality or the terms of the lawsuit for the strike to be acceptable and meets the requirements of formality lawsuit against the plaintiff or attorney. Moreover, Article 130 HIR / RBG Article 154, required that general court chief judge attempted to reconcile the two parties litigant. Furthermore, in Article 132 HIR / RBG Article 156, the Judge has an active role to inform both litigants and provide an explanation to the litigants of their rights to take legal actions and the right to submit evidence on the court.

299 - 318

Authors: Agus Budi Susilo

Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Khusus mengenai upaya hukum kasasi, semenjak diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Mahkamah Agung, ditentukan bahwa tidak semua sengketa tata usaha negara dapat diajukan upaya hukum kasasi. Pembatasan upaya hukum kasasi menimbulkan permasalahan hukum bagi pencari keadilan. Penulisan ini bertujuan mengkaji problematika pengaturan pembatasan hak kasasi dan solusinya agar pengaturannya tidak merugikan bagi pencari keadilan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tidak tegas atau tidak jelas mengatur secara procedural dan substansial dalam pembatasan hak kasasi di Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga perlu ada langkah hukum agar pengaturan pembatasan hak kasasi memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Oleh karenanya, pengaturan pembatasan upaya hukum kasasi harus memperhatikan aspek kualitas maupun jenis perkaranya. There were appeal legal effort, cassation and judicial review on Administrative Court. After the Supreme Court Act article 45A paragraph (2) letter c was applied, it was determined that not all administrative settlement dispute can be filled to cassation legal effort. The setting restriction poses legal problems to justice seekers. This article aims to study the solution of cassation rights setting restrictions so that it can be mutual for administrative justice seekers. Based on the analysis that has been done it can be concluded that the regulation on Supreme Court Act article 45A paragraph (2) letter c Act number 5 2014 was not clear in procedures and substantive. Thus the setting restriction in cassation legal effort has to consider the aspect of quality and cases type.