Jurnal Hukum dan Peradilan

319 - 330

Authors: RANDY PRADITYO

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian dikenal dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, hendaknya prinsip the best interest of the children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

351 - 370

Authors: MUL IRAWAN

Dari sudut pandang syariah, pasar modal adalah produk muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang sedemikian pesat, akan turut meningkatkan jumlah dan ragam potensi masalah hukum yang mungkin terjadi di pasar modal syariah. Setidaknya, diperlukan dua upaya hukum dalam penguatan kerangka hukum pasar modal syariah, yaitu pertama, upaya preventif yang dapat meminimalisir terjadinya masalah-masalah hukum, seperti perlunya pembentukan regulasi yang merujuk kepada syariah Islam agar tercipta kestabilan dan suasana kondusif bagi penegakan hukum di pasar modal syariah, Kedua, upaya penyelesaian sengketa pasar modal syariah dilakukan melalui dukungan terhadap pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata pasar modal syariah, perlunya peningkatan kompetensi hakim dan aparatur pengadilan agama serta perlunya pedoman, yurisprudensi dan referensi sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Indonesia.

391 - 406

Authors: BUDI SUHARIYANTO

Pada umumnya jabatan fungsional dikelola dan dibina secara terpadu dalam satu sistem kepegawaian secara nasional oleh satu instansi pembina fungsionalnya. Tidak demikian dengan jabatan fungsional panitera pengganti yang pengelolaan dan pembinaan kepegawaiannya berbeda sesuai lembaga peradilannya masing-masing yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perbedaan kedudukan dan syarat jabatan fungsional dari ketiga lembaga peradilan ini menjadi salah satu kendala tidak memungkinkannya sistem pembinaan panitera pengganti disatukan. Misalnya sebagian (Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung) mensyaratkan PNS tetapi selainnya (Mahkamah Agung) adalah seorang hakim. Persoalan kurang linier dan sinkronnya sistem kepegawaian dan pembinaannya menyebabkan “kurang jelas” dan proporsionalnya jabatan fungsional panitera pengganti. Pengembangan karier ke samping melalui penerapan angka kredit sebagai konsekuensi jabatan fungsional keahlian perlu dirumuskan sehingga kedudukan dan pola kariernya tidak semata mengarah vertikal ke arah struktural Panitera Muda dan Panitera saja. Rekonstruksi jabatan fungsional keahlian panitera pengganti perlu juga dilakukan dengan cara menerapkan syarat dan sistem pembinaan yang sama secara nasional sehingga semakin baik performance dan meningkat profesionalisme pejabatnya.

431 - 446

Authors: RIDWAN MANSYUR

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.