Jurnal Hukum dan Peradilan

1-18

Authors: Santhos Wachjoe Prijambodo

Praktek persidangan selalu mengacu kepada aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini sangat terasa bahwa Undang-Undang tersebut sudah sangat tertinggal, utamanya terhadap pengaturan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan. Makalah ini akan sedikit menguraikan mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Semoga makalah ini dapat memberikan pencerahan kepada Aparat Penegak Hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama di dalam proses persidangan. Court trials always refer to the rules contained in Law No. 8 1981 of the Criminal Code, which seem underdeveloped, mainly about the arrangements regarding evidence which can be used in the court. This paper outlines the use of a few electronic documents as evidence in the trial. Hopefully, this paper can provide enlightenment to the law enforcement authorities in carrying out their duties, particularly in the proceedings.

35-52

Authors: Tri Cahya Indra Permana

Undang-Undang Parpol mengatur bahwa perselisihan Parpol diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Di dalam praktek, pengaturan tersebut telah menjauhkan dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya sebaiknya direvisi yang mana perselisihan PAW, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik (termasuk keputusan untuk tidak memutuskan terhadap sesuatu hal) final dan mengikat dengan Putusan MPP. Sedangkan perselisihan kepengurusan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Political parties act stipulates that a political party dispute resolved internally by the Mahkamah Partai or other designation of that and externally resolved by the District Court and the Supreme Court. The dispute substance in Mahkamah Partai which is final and binding is about organization dispute, the other can be settled in District Court and the Supreme Court. In practice, that arrangement makes the decision apart from the sense of justice, legal certainty and utility. Therefore, these rules should be revised so that the regulation of PAW, violations of the rights of members of political parties, abuse of authority, financial liability, or an objection to the decision of political parties (including the decision not to decide on something) is final and binding through Mahkamah Partai decision. While the organization disputes can be submitted to the Constitutional Court for legal action.

73-90

Authors: Sri Gilang M. Sultan Rahma P.

Keanekaragaman hayati adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang berperan penting dalam membentuk ekosistem serta memberikan daya dukung bagi kehidupan di Bumi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kelestariannya. Islam sangat menyadari peran penting keanekaragaman hayati tersebut, oleh karena itu Islam turut berperan serta dalam melakukan perlindungan keanekaragaman hayati melalui hukum Islam. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam hukum Islam ditunjukkan melalui berbagai aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fatwa para ulama serta juga ditunjukkan dengan praktek keberadaan institusi konservasi yang dikenal dengan nama Hima dan Zona Harim. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan memanfaatkan tradisi hukum Islam dalam perlindungan keanekaragaman hayati dalam lingkup pengaturan hukum nasional guna meningkatkan partisipasi umat Islam secara global dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati. Biodiversity is one of the components of the environment which plays an important role in shaping the ecosystem that provides life support on Earth. For that reason, the efforts to provide protection is necessary. Islam is very much aware of the important role of biodiversity, therefore Islam have participated in biodiversity protection through Islamic law. The protection of biodiversity in Islamic law demonstrated by the various rules derived from the Quran, hadith and fatwas of the scholars as well as demonstrated by the existence of conservation institution known as Hima and Zone Harim. Indonesia as the country with the second greatest biodiversity in the world and a country with a largest Muslim majority population in the world have an important role to develop and utilize the Islamic legal tradition in the protection of biodiversity in the scope of the provisions of national in order to increase the participation of Muslims globally in protection and preservation activities of the environment, especially biodiversity.

113-134

Authors: Nurnaningsih Amriani

Kerahasiaan putusan arbitrase ICSID sudah mulai diterobos dengan keterbukaan putusan atas peluang yang diberikan oleh Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID dan Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules. Perubahan norma hukum dari kerahasiaan menjadi keterbukaan putusan arbitrase ICSID dengan membandingkan penerapannya antara negara Indonesia dengan Malaysia, Singapura dan Jepang, diharapkan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas termasuk didalamnya negara anggota ICSID. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan penting dan tidak menimbulkan masalah. Bahkan membantu mewujudkan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik. Melalui tulisan ini akan diketahui perlunya unifikasi hukum mengenai kewajiban publikasi putusan dan perlunya amandemen Undang-Undang Arbitrase di Indonesia. Confidentiality ICSID arbitration award already started breached by the transparency award on the opportunity provided by Article 48 paragraph (5) of the ICSID Convention and Rule 48 paragraph (4) of the ICSID Arbitration Rules. Changes in the legal norms of confidentiality to transparency of ICSID arbitration award by comparing its application in Indonesia, Malaysia, Singapore and Japan, are expected to provide great benefits for society include ICSID member countries. This dissertation research results prove that the ICSID arbitration ruling required transparency rather than confidentiality award for several important reasons and not cause problems. Even it helped realize the implementation of good governance principles. the article will note the need for unification of the laws regarding the responsibility of publication award and the need to amend the Arbitration Law in Indonesia.