Jurnal Hukum dan Peradilan

319 - 330

Authors: RANDY PRADITYO

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian dikenal dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, hendaknya prinsip the best interest of the children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

351 - 370

Authors: MUL IRAWAN

Dari sudut pandang syariah, pasar modal adalah produk muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang sedemikian pesat, akan turut meningkatkan jumlah dan ragam potensi masalah hukum yang mungkin terjadi di pasar modal syariah. Setidaknya, diperlukan dua upaya hukum dalam penguatan kerangka hukum pasar modal syariah, yaitu pertama, upaya preventif yang dapat meminimalisir terjadinya masalah-masalah hukum, seperti perlunya pembentukan regulasi yang merujuk kepada syariah Islam agar tercipta kestabilan dan suasana kondusif bagi penegakan hukum di pasar modal syariah, Kedua, upaya penyelesaian sengketa pasar modal syariah dilakukan melalui dukungan terhadap pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata pasar modal syariah, perlunya peningkatan kompetensi hakim dan aparatur pengadilan agama serta perlunya pedoman, yurisprudensi dan referensi sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Indonesia.

391 - 406

Authors: BUDI SUHARIYANTO

Pada umumnya jabatan fungsional dikelola dan dibina secara terpadu dalam satu sistem kepegawaian secara nasional oleh satu instansi pembina fungsionalnya. Tidak demikian dengan jabatan fungsional panitera pengganti yang pengelolaan dan pembinaan kepegawaiannya berbeda sesuai lembaga peradilannya masing-masing yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perbedaan kedudukan dan syarat jabatan fungsional dari ketiga lembaga peradilan ini menjadi salah satu kendala tidak memungkinkannya sistem pembinaan panitera pengganti disatukan. Misalnya sebagian (Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung) mensyaratkan PNS tetapi selainnya (Mahkamah Agung) adalah seorang hakim. Persoalan kurang linier dan sinkronnya sistem kepegawaian dan pembinaannya menyebabkan “kurang jelas” dan proporsionalnya jabatan fungsional panitera pengganti. Pengembangan karier ke samping melalui penerapan angka kredit sebagai konsekuensi jabatan fungsional keahlian perlu dirumuskan sehingga kedudukan dan pola kariernya tidak semata mengarah vertikal ke arah struktural Panitera Muda dan Panitera saja. Rekonstruksi jabatan fungsional keahlian panitera pengganti perlu juga dilakukan dengan cara menerapkan syarat dan sistem pembinaan yang sama secara nasional sehingga semakin baik performance dan meningkat profesionalisme pejabatnya.

431 - 446

Authors: RIDWAN MANSYUR

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

155-180

Authors: Santhos Wachjoe Prijambodo

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi. Korporasi didirikan dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari korporasi itu juga didirikan dengan tujuan dan pengelolaan untuk mencapai tujuannya yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, sering terdengar ada korporasi yang terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian khusus untuk menjerat korporasi ikut bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang melibatkan korporasi atau sebagai sarana dalam sebuah tindak pidana. The existence of corporation affects the state economy, the society where the corporation stands and the society where the business run. Not only the positive effect but also the negative effect. The corporation was build for some mission and the way it reaches the mission were different one another. It is possible that one or more corporation was build in some way that prohibited by law. For that reason, there is a corporation is involved in various criminal acts or as a means to commit the crimes. Therefore, special attention needs to arrange to snare corporations to take responsibility for an act involving a corporation or as a tool in a criminal offense.

195 - 208

Authors: A Zuhdi Muhdlor

Transplantasi hukum memiliki akar sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum berkembang kolonisasi oleh negara-negara barat. Tujuan utamanya adalah untuk menancapkan cengkeraman lebih mendalam terhadap negara jajahan di semua bidang, termasuk jika suatu saat negara jajahan tersebut telah merdeka. Namun di era global di mana organisasi kehidupan semakin bergeser dari lokal ke nasional, bahkan internasional dan semakin kontraktual, transplantasi hukum justru menjadi kebutuhan. Karena tanpa transplantasi, suatu bangsa bisa-bisa akan terisolasi dari masyarakat dunia. Tak terkecuali untuk hukum Islam, meskipun pada dasarnya menolak transplantasi, tetapi dengan berbagai pendekatan ijtihad, selalu ada jalan untuk menerima ide-ide baru sehingga tetap shalih li kulli zaman wal-makan. The adoption of a law has long historical roots, it was long before developing colonization by western countries. The ultimate goal is to sink deeper into the clutches of colonial country in all fields, including if one day the colonies are now independent. But in the global era where life organizations increasingly shifted from local to national, and even international, and increasingly contractual the adoption of a law precisely become a necessity. A nation might be isolated from the world community without the adoption of a law. No exception to Islamic law, although basically rejected the adoption, but with different approaches ijtihad, there is always a way to accept new ideas so as to keep shalih li kulli wal - makan.

227 - 248

Authors: Muh. Ridha Hakim

Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum sering kali menjadi dilema bagi para penegak hukum. Sisi kepastian hukum menjadi lebih mudah diterapkan sehingga kadang-kadang mengabaikan keadilan. Asas-asas hukum tidak mengenal hierarki karena tidak ada satu asas yang lebih superior sehingga dapat mengesampingkan asas hukum lainnya. Relevansi penerapan asas-asas hukum tersebut didasarkan pada situasi dalam permasalahan hukum yang terjadi. Menjawab tantangan tersebut berkembang paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang hidup pada ruang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (ibi societas ibi ius). Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalu upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan. The fundamental purpose of law is to create justice, legal certainty and utility. The contradiction between justice and legal certainty are dilemmatic for law enforcement officer. The legal certainty side is easier to be applied so that it neglect the justice itself. The law principle is unhierarchical, thus there is no superior principle which can ignore the other principle. The relevance of the application of legal principles is based on the situation in legal issues. Responding to these challenges appear paradigm of progressive law that the law is a scheme that is not final, it continues to move, to change, it follows the dynamics of human life. Therefore, the law is not seen as something that lives in a stagnation. Law is born from provision living in the society (ibi societas ibi ius). On that basis, the law must continue to be dissected and explored through progressive efforts to reach the ultimate truth for the sake of justice.

277 - 298

Authors: Sriti Hesti A

Artikel berikut ini bertujuan untuk mengkritisi cakupan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. Sejatinya kepailitan adalah bagian dari hukum perdata. Namun beberapa kasus kepailitan dapat menjadi masalah pidana saat seorang kurator kepailitan yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mendata kasus kepailitan diposisikan sebagai tergugat dan dituduh melakukan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang Kurator yang terbukti tidak independen selama persidangan kepailitan dapat didakwa dengan Hukum Pidana. This article aimed to criticize the juridical basis of the scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004, focuses on the criminal responsibility of a Curator based on independence principle of Bankruptcy Law. Essentially, bankruptcy is a part of Civil Law. However, some bankruptcy cases eventually evolve into criminal matters when a Bankruptcy Curator who is responsible for handling and administering bankruptcy case is positioned as Defendant charged with conducting criminal acts. As stated in Article 234 verse (2) of Law Number 37 of 2004, a Curator who is proven not independent during bankruptcy court may be charged with Criminal Law.

1-18

Authors: Santhos Wachjoe Prijambodo

Praktek persidangan selalu mengacu kepada aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini sangat terasa bahwa Undang-Undang tersebut sudah sangat tertinggal, utamanya terhadap pengaturan mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan. Makalah ini akan sedikit menguraikan mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Semoga makalah ini dapat memberikan pencerahan kepada Aparat Penegak Hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama di dalam proses persidangan. Court trials always refer to the rules contained in Law No. 8 1981 of the Criminal Code, which seem underdeveloped, mainly about the arrangements regarding evidence which can be used in the court. This paper outlines the use of a few electronic documents as evidence in the trial. Hopefully, this paper can provide enlightenment to the law enforcement authorities in carrying out their duties, particularly in the proceedings.

35-52

Authors: Tri Cahya Indra Permana

Undang-Undang Parpol mengatur bahwa perselisihan Parpol diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Di dalam praktek, pengaturan tersebut telah menjauhkan dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya sebaiknya direvisi yang mana perselisihan PAW, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik (termasuk keputusan untuk tidak memutuskan terhadap sesuatu hal) final dan mengikat dengan Putusan MPP. Sedangkan perselisihan kepengurusan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Political parties act stipulates that a political party dispute resolved internally by the Mahkamah Partai or other designation of that and externally resolved by the District Court and the Supreme Court. The dispute substance in Mahkamah Partai which is final and binding is about organization dispute, the other can be settled in District Court and the Supreme Court. In practice, that arrangement makes the decision apart from the sense of justice, legal certainty and utility. Therefore, these rules should be revised so that the regulation of PAW, violations of the rights of members of political parties, abuse of authority, financial liability, or an objection to the decision of political parties (including the decision not to decide on something) is final and binding through Mahkamah Partai decision. While the organization disputes can be submitted to the Constitutional Court for legal action.

73-90

Authors: Sri Gilang M. Sultan Rahma P.

Keanekaragaman hayati adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang berperan penting dalam membentuk ekosistem serta memberikan daya dukung bagi kehidupan di Bumi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kelestariannya. Islam sangat menyadari peran penting keanekaragaman hayati tersebut, oleh karena itu Islam turut berperan serta dalam melakukan perlindungan keanekaragaman hayati melalui hukum Islam. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam hukum Islam ditunjukkan melalui berbagai aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fatwa para ulama serta juga ditunjukkan dengan praktek keberadaan institusi konservasi yang dikenal dengan nama Hima dan Zona Harim. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan memanfaatkan tradisi hukum Islam dalam perlindungan keanekaragaman hayati dalam lingkup pengaturan hukum nasional guna meningkatkan partisipasi umat Islam secara global dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati. Biodiversity is one of the components of the environment which plays an important role in shaping the ecosystem that provides life support on Earth. For that reason, the efforts to provide protection is necessary. Islam is very much aware of the important role of biodiversity, therefore Islam have participated in biodiversity protection through Islamic law. The protection of biodiversity in Islamic law demonstrated by the various rules derived from the Quran, hadith and fatwas of the scholars as well as demonstrated by the existence of conservation institution known as Hima and Zone Harim. Indonesia as the country with the second greatest biodiversity in the world and a country with a largest Muslim majority population in the world have an important role to develop and utilize the Islamic legal tradition in the protection of biodiversity in the scope of the provisions of national in order to increase the participation of Muslims globally in protection and preservation activities of the environment, especially biodiversity.

113-134

Authors: Nurnaningsih Amriani

Kerahasiaan putusan arbitrase ICSID sudah mulai diterobos dengan keterbukaan putusan atas peluang yang diberikan oleh Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID dan Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules. Perubahan norma hukum dari kerahasiaan menjadi keterbukaan putusan arbitrase ICSID dengan membandingkan penerapannya antara negara Indonesia dengan Malaysia, Singapura dan Jepang, diharapkan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas termasuk didalamnya negara anggota ICSID. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan penting dan tidak menimbulkan masalah. Bahkan membantu mewujudkan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik. Melalui tulisan ini akan diketahui perlunya unifikasi hukum mengenai kewajiban publikasi putusan dan perlunya amandemen Undang-Undang Arbitrase di Indonesia. Confidentiality ICSID arbitration award already started breached by the transparency award on the opportunity provided by Article 48 paragraph (5) of the ICSID Convention and Rule 48 paragraph (4) of the ICSID Arbitration Rules. Changes in the legal norms of confidentiality to transparency of ICSID arbitration award by comparing its application in Indonesia, Malaysia, Singapore and Japan, are expected to provide great benefits for society include ICSID member countries. This dissertation research results prove that the ICSID arbitration ruling required transparency rather than confidentiality award for several important reasons and not cause problems. Even it helped realize the implementation of good governance principles. the article will note the need for unification of the laws regarding the responsibility of publication award and the need to amend the Arbitration Law in Indonesia.