Jurnal Hukum dan Peradilan

203-212

Authors: Muhamad Isna Wahyudi

Tension between Islamic legal tradition and the modern nation state’s role in establishing dan reforming law has become the global controversies and conflicts in Muslim countries over the last decades including Indonesia. Since the enactment of Law No.1/1974 on Marriage, then Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) under President Instruction No.1/1991, dualism of the validity of marriage has been arising in Indonesian Muslim society. The dualism has led to ambivalence towards law enforcement among judges of religious courts in dealing with the petitions for the legalization of marriage while the Law restricts the petitions to marriages before the enactment of Law No.1/1974. In this case, judges of religious court have deviated from the state law by granting legalization to marriages occurred after the enactment of Law No.1/1974. Such deviation is known as judge’s discretion. Despite judges of religious courts seem to adhere to the Islamic legal tradition than the State law in the case of legalization of marriage; they have deviated from Islamic legal tradition or state law in terms of the fulfillment of divorced wife’s rights, joint property, custody, and inheritance. Their discretion is merely to provide the justice to the litigants when the application the letter of the law is contradictory to justice. In this way, they have also taken a part in reforming the Islamic Family Law.

223-236

Authors: Miko Susanto Ginting

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dapat disangkal marak dilakukan dengan alasan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Keberadaan klausula baku didasarkan pada persetujuan terhadap perjanjian sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat-pendapat yang menentang adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian, terutama dengan didasarkan pada asas keseimbangan serta keadilan dalam berkontrak. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, penulis ingin menjawab sejauh mana keberlakuan dan ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian. Selain itu, turut pula dijabarkan beberapa putusan pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus adanya klausula baku dalam perjanjian. Pada akhirnya, baik pendapat sarjana hukum maupun putusan pengadilan masih cukup beragam dalam memandang pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Meskipun, perbedaan pandangan tersebut, sudah coba dicari titik temunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pencantuman klausula baku tidak dilarang sepanjang tidak memuat klausul-klausul yang menurut substansi dan bentuknya bertentangan dengan undang-undang. Inclusion of standardized clause in contract should not be denied often done by reason of effectiveness and efficiency in the transaction. The existence of standardized clause based on approval towards contract so that applies as a Law for the parties. However, at the other side, there are arguments who opposed inclusion of the standardized clause in contract, especially based on the balance and fairness principles in contract. By using descriptive analytical method and juridical normative approach, I am trying to answer validity or invalidity of standardized clause in contract. In addition, also elaborated some decisions of the court in considering and deciding the standardized clause in contract. In the end, either scholar’s opinions or court decisions was still quite varied in viewing inclusion of standardized clause in contract. Nevertheless, toward that difference view already tried to find the meeting point through Law No. 8/1999 on Consumer Protection, where the standardized clause inclusion in contract is not prohibited, along do not contain substance or shape contrary with the Law.

243-252

Authors: Ismail Rumadan

Upaya untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai amanat konstitusi dalam perkembangannya telah diadakan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perubahan terakhir adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Namun perubahan tersebut, apabila dikaji secara mendalam masih menyisihkan beberapa permasalahan yang sangat mendasar. Pertama adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum dalam konteks criminal justice system. Konsep ini menghendaki bahwa dalam proses penegakan hukum harus terpadu dalam suatu sistem peradilan, namun pada kenyataanya dalam proses peradilan pidana, Polisi dan Jaksa berada dalam lingkup kekuasaan yang berbeda peradilan, sehingga dalam posisi demikian dapat dipastikan adanya intervensi dalam proses penegakan hukum yang semestinya merdeka dan bebas dari pengaruh apapun. Permasalahan kedua adalah, mengenai pengawasan secara eksternal terhadap jalannya fungsi kekuasaan kehakiman, yang secara formal dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun pengawasan yang dikehendaki oleh DPR (sebagaimana dalam RUU Mahkamah Agung). Model pengawasan yang dijalankan oleh KY maupun yang dikehendaki oleh DPR sangat berpengaruh serius terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman bahkan menambah rumitnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga pelaksanaan kekuasaan kehaiman dianggap tidak mampu menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Tulisan ini dibatasi pada kajian terhadap dua permasalahan tersebut dalam rangka mempertegas komitmen kita untuk membangun penyelenggaraan peradilan yang sehat dan mandiri agar dapat memberikan akses keadilan kepada semua orang dan peradilan yang sehat hanya akan terwujud dalam satu hubungan timbal balik antara lingkungan peradilan dan lingkungan masyarakat. Efforts to support the creation of an independent judiciary as a constitutional mandate in its development has held several changes to the Judicial Authority Law, the last change is the Act Nomber 48 of 2009 on Judicial Authority. But these changes, when studied in depth is still set aside some very fundamental issues. The first is related to the function of law enforcement in the context of the criminal justice system. This concept requires that the law enforcement process should be integrated into a system of justice, but in fact the process of criminal justice, police and prosecutors are in a different scope of judicial power, so that the position can thus be ensured in the intervention process should be independent of law enforcement and free from any influence. The second problem is, of externally monitoring the functioning of the judicial power, which formally made by the Judicial Commission and the desired control by Parliament (as in the draft of the Supreme Court). Supervision models run by Judicial Commission nor desired by the House very serious effect on the performance of the functions of the judicial authorities even add complexity implementation of judicial power function itself, so that the implementation of judicial power considered not able t o guarantee legal certainty and justice for litigants. This paper is limited to the study of these two issues in order to reinforce our commitment to build a sound administration of justice and independent in order to provide access to justice for all people and a healthy justice will only be realized in a reciprocal relationship between the environment and the environmental justice community

269-280

Authors: Maskur Hidayat

Hukum adalah alat supaya manusia bisa mencapai keteraturan dan keterlindungan hak-hak dasar manusia. Antara lain hak untuk hidup serta perlindungan, baik perlindungan fisik/jasmani, perlindungan kehormatan serta kesusilaan dan perlindungan terhadap hak milik atau property. Ungkapan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan niscaya juga berlaku dalam dunia hukum. Setiap saat permasalahan manusia selalu berkembang, begitu juga metode penyelesaian konflik juga harus mengikuti perkembangan permasalahan yang berkembang. Hukum menjadi media yang berada ditengah tuntutan, yaitu antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di sisi kepastian hukum, tuntutan supaya keadilan bisa diletakkan secara pasti lebih disisi lain rasa keadilan juga menjadi tuntutan yang mengharuskan hakim untuk memberi sentuhan personal (kasus per kasus) dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam persidangan. Law is a tool that people can achieve order and the protection of basic human rights. Among others, the right to life and protection, both physical protection, protection of honor and decency and the protection of property rights or properties. The phrase that nothing is eternal except change undoubtedly also applies in the legal world. Every moment is always evolving human problems, as well as a method of conflict resolution must also keep abreast of developing issues. Became law at the center of media demands, namely the rule of law and sense of justice. On the side of the rule of law, justice demands that can be placed exactly over the other side into a sense of justice also demands that require judges to give a personal touch (case by case) in the face of any problems encountered in the trial.

101-116

Authors: Lilik Mulyadi

Praktek perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime di Negara Belanda, Jerman, dan Australia terhadap lembaga dan orientasi perlindungannya bersifat variatif dan parsial. Praktek perlindungan di Negara Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (Witness Agreements) yaitu perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi untuk memberikan kesaksian (testimoni) dengan penghargaan (reward) terutama terhadap kejahatan terorganisir (organized crime). Pada negara Jerman melalui undang-undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Pada hakikatnya, Zeugenschutzgesetz/ZschG mengatur dimensi untuk para saksi, baik saksi korban dan bukan saksi korban. Selain itu, juga diatur masalah hak-hak saksi baik sebelum proses persidangan maupun pada saat proses persidangan. Dalam aspek hak-hak saksi sebelum proses persidangan meliputi proses pemeriksaan saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, perahasiaan identitas saksi, dan perubahan identitas saksi. Kemudian hak saksi pada saat proses persidangan berupa pemeriksaan secara terpisah dari tersangka dan pemeriksaan dengan rekaman kamera. Kemudian pada negara Australia melalui Program Perlindungan Saksi Nasional (National Witness Protection Program) dengan cara identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pidana pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media. The practice of whistleblower and justice collaborator law protection especially in the effort to destroy the organized crime in Holland, Germany and Australia to the institution and the protect orientation is variation and partial. Protection practice in Holland uses witness agreements, it is the agreement between the public prosecutor and witness to give the testimony with reward, especially to organized crime. In Germany, trough Witness Protection Law In Process Criminal Investigation and Protection Against Victims (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Essentially, Zeugenschutzgesetz/ZschG rules the dimension for the witnesses, both witnesses and not the victims. Besides, it is also ruled about rights issues witnesses before the trial and during the trial process. On the aspect of witness rights before the trial include the examination of witnesses in the policemen and prosecution, the secret of witness identity and the changes of witness identity. Then, the witness right in the trial is separated examination of the suspect and inspection with a camera recording. Then in Australia trough the National witness Protection Program with a secret identity, no responsibility in criminal and civil, the protection from the defamation, the protection from criminal acts of retaliation and conditional protection if their names are published in the media.

127-136

Authors: Lucas Prakoso

Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomis manusia telah mengakibatkan kerusakan yang parah bagi ekosistem. Sadar bahwa sedang terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang semakin parah, berbagai upaya mulai dilakukan dengan mengadakan konvensi-konvensi internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, baik yang bersifat mengikat (hard law) maupun yang tidak mengikat (soft law). Negara-negara peserta konvensi mengadopsi aturan-aturan yang telah disepakati ke dalam legislasi mereka, dan bahkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang, norma-norma lingkungan hidup tersebut kemudian dimuat dalam konstitusi, termasuk konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 pasca amandemen. Efforts to meet the economic needs of humans has resulted in severe damage to the ecosystem. Being aware that there is damage to natural resources and ecosystem are getting worse, various efforts underway to hold international conventions in the field of environmental protection has resulted in agreements, both of which are binding (hard law) and non-binding (soft law). Participating countries adopted the convention rules agreed upon into their legislation, and even to strengthen the protection and enforcement of laws relating to environmental protection and the right to a good environment for the present and future generations, environmental norms are then contained in the constitution including the Indonesian constitution, namely the post-UUD 1945 amendment.

149-162

Authors: M. Nur Sholikin

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang merupakan produk proses politik dan birokratis memerlukan mekanisme pengawasan melalui kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi kewenangan untuk melakukan pengujiannya. Persoalan efektivitas prosedur pemeriksaan permohonan di Mahkamah Agung menjadi topik utama yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan tersebut dilakukan melalui penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan dan praktek pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung saat ini belum mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Regulations under Laws which is the output of political and bureaucratic processes need to be supervised with a review mechanism by judicial power. Supreme Court as a judicial body has an authority to conduct the judicial review. The issue of the effectiveness procedures for judicial review regulation under a law in the Supreme Court became the main topic of this research. This research is conducted through normative research method, descriptive by studied legislation and other relevant library materials. The study concluded that the regulation and implementation for the judicial review application in the Supreme Court do not support the principles of transparency and accountability. Therefore, it is necessary to make revisions to the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2011 on the Rights of the Judicial Review.

171-190

Authors: Budi Suhariyanto

Terdapat perbedaan pola promosi dan mutasi kepaniteraan pada lingkungan peradilan Umum (SK KMA No: 140/KMA/SK/VIII/2013) dan Agama (SK Dirjen Badilag No. 2246/DJA/OT.01.3/SK/XI /2013). Menyikapi perbedaan tersebut, maka upaya harmonisasi pengaturan pola promosi dan mutasi kepaniteraan antar lingkungan peradilan (khususnya Lingkungan Peradilan Umum dengan Agama) di bawah Mahkamah Agung adalah cukup urgen. Perlu dipertimbangkan beberapa upaya yaitu: (1). Sinkronisasi kedudukan peraturan atau jenis ketentuan yang mengatur tentang pola promosi dan mutasi kepaniteraan (disetarakan dalam SK KMA); (2). Kebijakan pemisahan pengaturan pola promosi dan mutasi Hakim dengan kepaniteraan dalam SK KMA yang berbeda; (3). Harmonisasi ketentuan dalam pengaturan promosi dan mutasi kepaniteraan. There is a different registrar promotion pattern and mutation on general to religious court. Accordingly, important to get promotion pattern harmony and mutation to taking on this differences among of court (in particular general to religious court) under the supreme of court. Some efforts to consider are: (1). the equality of regulation or types of regulation on registrar promotion pattern and mutation (which is synchronized on the head decision supreme of court. (2). the regulatory separation promotion pattern and judges mutation to registrar on the head decision supreme of court. (3). Regulatory harmony on the registrar promotion and mutation.

1-10

Authors: RM. Anton Suyatno

Penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial dilaksanakan dengan melibatkan bantuan Pengadilan. Proses penyelesaiannya dilakukan oleh perbankan selaku kreditor tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu. Perbankan langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, pemohon eksekusi (kreditor) harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat dalam pengajuan permohonan eksekusi. Eksekusi atas obyek jaminan Hak Tanggungan dalam praktiknya sering dilawan atas dasar ketidakjelasan status hukum kepemilikan obyek jaminan, atau jumlah utang yang belum pasti (fix). Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial mengalami hambatan dan membutuhkan waktu yang panjang. Pada Putusan No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. ditemukan bahwa diperlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun (1 Oktober 2007 sampai dengan 10 November 2011) bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan. Kenyataan ini tentu belum sejalan dengan tujuan dari UUHT yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti. Loan resolution through the execution of a security interest by title guarantee executorial implemented by involving the courts. The process of settlement is done by banks as creditors without filing a lawsuit first. Banking immediately submit the petition to the Chairman of the local District Court. In the petition Execution Mortgage, the petitioner (creditors) must attach the documents as a condition of submission of application execution. The execution of the object Mortgage guarantee in practice often fought on the basis of unclear legal status object ownership guarantees, or the amount of debt that is uncertain (fix). In some cases it was found that the resolution of bad loans through the execution of the object of the guarantee Encumbrance by title executorial obstacles and takes a long time. In Decision No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. found that it takes approximately four (4) years (October 1, 2007 to 10 November 2011) for the creditor to execute a guarantee Encumbrance. This fact is certainly not in line with the objectives of UUHT, one of which states that the execution Encumbrance implemented easily and surely.

25-36

Authors: Maftuh Effendi

Kompetensi absolut PTUN sangat sempit, hanya KTUN. Dengan kompetensi absolut seperti itu menjadikan PTUN sebagai peradilan tata usaha negara khusus, bahkan “super khusus” karena ternyata definisi KTUN menurut UU PTUN lebih sempit daripada konsep beschikking menurut AWb Belanda. Pertimbangan mengenai kompetensi absolut peradilan dalam putusan hakim, dari beberapa kasus belum menunjukkan kesatuan penafsiran, sehingga putusan-putusannya sulit diprediksikan. Perbedaan penafsiran itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menggoyahkan konsistensi putusan PTUN. Pada akhirnya membingungkan masyarakat pencari keadilan untuk memilih forum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum atas perbuatan pemerintahan, dan mendatangkan keraguan-raguan pemerintah dalam pelaksanaan putusan. Konsep yang ditawarkan untuk memperluas kompetensi absolut didasarkan pada metode dan tolok ukur untuk menentukan sengketa TUN. Metode yang digunakan adalah metode umum (general), sedangkan tolok ukurnya adalah tolok ukur subjek dan tolok ukur objek. Tolok ukur subjek, meliputi sengketa ekstern dan intern. Sedangkan tolok ukur objek, meliputi semua perbuatan pemerintahan yang bersumber dari wewenang hukum publik, baik berupa perbuatan hukum maupun perbuatan faktual, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are limited to the administrative decisions. It leads the courts as a special administrative court, even a “very special court”, because such definition of administrative decisions laid down on Law on Administrative Court is more narrow compared to the definition of administrative decision as laid down on the General Administrative Law Act of the Netherlands as it source. Most court decisions on the courts’ absolute jurisdiction vary in interpretations that make them unpredictable. They cause uncertainty and inconsistency in the application of administrative courts’ absolute jurisdiction. Furthermore, they create confusion to the society looking for appropriate forum dealing with administrative acts and bafflement to the administrations executing courts’ decisions. The concept offered to the expansion of Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are based on the method and determination of administrative disputes. Method used is general method, while determination used is subjective and objective determinations. Subjective determination includes external and internal disputes, while objective determination includes all administrative acts in the field of public laws covered the legal and factual acts causing material or immaterial damages.

49-58

Authors: Muh. Risnain

Secara konstitusional kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga quasi-yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.Untuk memaksimalkan pelaksanaan kekuasaan yudisial lembaga-lembaga tersebut maka diperlukan kebijakan hukum untuk membagun hubungan fungsional-konstitusional antara KPPU sebagai lembaga quasi-peradilan dengan MA sebagai puncak organisasi kekuasaan kehakiman. Disamping itu perlu juga dilakukan upaya pengawasan terhadap perilaku komisioner KPPU untuk menghindari mafia peradilan dan menghidari abuse of power dari komisioner KPPU.Pengawasan dimaksud dilakukan dengan memasukan pengawasan komisioner KPPU menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan MA. Based on Indonesian Constitution 1945 the existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power.Article 24 subsection (3 ) of the constitution of the republic of indonesia 1945 and the law number 48 / 2009 about judicial power admitting quasi-yudicial institutionshas judicial powers. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between Commison for Supervion of Bussiness Competition and Supreme Court as top judicial power organization. Besides that needs to be done an effort to control the behavior commissioner of Commison For Supervion of Business Competition in avoiding abuse of power and moral hazard. These controlling must as part of power of Judicial Commission and Supreme Court.

69-84

Authors: Edi Hudiata

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam pertimbangan majelis hakim MKtersebut, kesembilan hakim MK sepakat menyatakan bahwa pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan norma induk (ideal norm) tidak mengandung permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional itu justeru ada pada penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Munculnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang substansinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada dasarnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak yang lazim dilakukan dalam hukum perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Since the verdict of the Constitutional Court (MK) Number 93/PUU-X/2012 pronounced on Thursday, August 29, 2013, concerning the judicial review of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, it is no longer dualism dispute resolution. The verdict as well as strengthen th e jurisdiction of Religious Court to resolve Islamic banking disputes. In consideration of the judges, judges agreed stating that Article 55 paragraph (2) and (3) of Law No. 21 of 2008 which is an ideal norm, contains no constitutional problems. The problem is the explanation of the constitutional article 55 paragraph (2) of the Act. The emergence of the Constitutional Court verdict No. 93/PUU-X/2012 which substantially states that the explanation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 does not have binding force, basically does not violate the principle of freedom of contract which is common in contract law. The parties are allowed to make a dispute resolution agreement out of religious court based on provisions as Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.