Jurnal Hukum dan Peradilan

117-126

Authors: Upi Komariah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syariah. (Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama Waqf is a legal act wakif to separate and / or give up some of their wealth either permanently or for a specified period in accordance with its importance for religious purposes and / or general welfare according to sharia. (Article 1, paragraph 1 of Law No. 41 of 2004 on Waqf). Religious Court duty and authority to examine, decide, and resolve the matter in the first instance between people who are Muslims in the field; a). Marriage; b). Inheritance; c). Wills; d). Grants; e). Endowments; f). zakat; g). infaq; h). Sadaqah; and i). Shariah economy. (Article 49 paragraph (1) of Law No. 7 of 1989 as amended by Act No. 3 of 2006 on the Religious Courts). In the event of a dispute endowments, the remedies are done first is through the efforts of deliberation, new if done then of deliberation not come to fruition, the solution sought by the Religious Courts

137-148

Authors: Teguh Satya Bhakti

DPR mengajukan usul inisiatifnya untuk mengubah kembali RUU MA karena 3 (tiga) landasan yaitu: pertama, adanya keinginan DPR untuk membentuk MA yang dapat mengemban kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara, kedua, Undang-Undang tentang MA yang berlaku saat ini, dipandang masih terdapat kelemahan. ketiga, perlunya kepedulian atas harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU MA yang akan disusun dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan yang harus berbanding searah dengan kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Menurut hasil analisa, materi muatan RUU MA inisiatif DPR belum sesuai dengan prinsip-prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya menyangkut: Pertama, Pengawasan DPR Terhadap MA; Kedua, Pengaturan tentang substansi putusan MA (pasal 97) yang tidak hanya melanggar independensi peradilan, namun juga mengenyampingkan prinsip negara berdasarkan hukum; Ketiga, Kriminalisasi Hakim jika hakim melanggar atau mengabaikan Pasal 94 jo. Pasal 96; Keempat, struktur organisasi kesekretariatan MA (pasal 35) menyebabkan penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar pada Sekretariat MA; Kelima, Hukum Acara Hak Uji Materiil (pasal 90 ayat (8)) yang tidak dijelaskan lebih lanjut; Keenam, Pembagian Kamar Perkara yang menyebabkan terjadinya penggemukan sumber daya manusia dalam tingkat dan dengan tugas dan fungsi yang sama di Kepaniteraan MA; dan Ketujuh, Batasan Usia Minimal Hakim Agung. Parliament proposed initiative to change back the bill MA for three (3) foundation: first, the desire of the House to form a Supreme Court that can carry judicial power to realize the state of law and achieve the objectives of the state, second, the Law on the current MA , seen there are still weaknesses. Third, awareness of the need for harmonization and synchronization with the MA bill to be prepared with due regard to the interests of law enforcement and justice must be directly in line with the interests of law and public justice. According to the analysis, the substance of the bill by parliament yet the Supreme Court in accordance with the principles of independent judicial power, especially concerning: First, the House Oversight Against MA; Second, the Supreme Court decision setting about substance (Article 97), which not only violates the independence of the judiciary, but also waives the rule of law; Third, criminalization judge if the judge violated or ignored the Article 94 jo. Article 96; Fourth, the organizational structure of the secretariat of the Supreme Court (Article 35) causes a buildup of duties, functions, and authority of the Secretariat tremendous MA; Fifth, the Material Test Procedure Law Rights (Article 90 paragraph (8)) are not further described; Sixth, Room Sharing Case that cause fattening of human resources in the rate and with the same duties and functions by the Clerk of the Supreme Court; and Seventh, Minimum Age Limits for Supreme Court Justices.

163-176

Authors: Enrico Simanjuntak

Posisi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) masih belum optimal sebagaimana ditandai banyaknya putusan yang diabaikan. Mengacu kepada pendekatan sistem hukum, di mana antara PERATUN dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sama-sama bertujuan untuk mendorong terwujudnya good governance serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan hukum publik administrasi pemerintahan, maka ORI sangat memungkinkan untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai eksekutor independen putusan PERATUN. Dalam pada itu, ORI perlu diberi kewenangan untuk mendorong, mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PERATUN maupun terhadap pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan putusan PERATUN. The position and function of Administrative Court so weak that the verdict is much neglected. Referring to the approach of the legal system, where the Administrative Court and Ombudsmen of Republic of Indonesia (ORI) equally aims to promote good governance and ensure the legal protection of the public from the actions of public administration law, the ORI is possible to be handed the duties and responsibilities as independent executor PERATUN decision. In the meantime, the Ombudsmen should be given the authority to promote, supervise and impose sanctions against the defendant who is not willing to implement the decision PERATUN or against other parties who obstruct the implementation of the decision PERATUN.

191-202

Authors: Asmuni

Saksi adalah orang atau pihak yang mendengar dan mengetahui sendiri apa yang menjadi kesaksiannya. Akan tetapi, ada juga saksi yang disebut testimonium de auditu yaitu kesaksian dari pendengaran orang lain, artinya keterangan yang didapat dari orang lain atau tidak diketahui secara langsung. Kesaksian ini menurut fiqh disebut dengan Syahādah al Istifāḍah dan ada pula yang menyebutnya dengan al-Syahâdah bi al-Tasâmu’i. Secara teoritis, testimonium de auditu menjadi masalah karena berseberangan dengan makna saksi yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam penerapannya terutama di kalangan para fuqaha’ terjadi silang pendapat. Berangkat dari silang pendapat ini, permasalahan kekuatan kesaksian testimoni dibahas dalam dua perspektif yaitu dalam hukum acara perdata dan fiqh. Dari telaah eksploratif ini ditemukan bahwa testimonium de audit tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, akan tetapi kesaksian de audit dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan oleh hakim. Sedangkan Syahādah al Istifāḍah dalam hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan dan bahkan kekuatannya bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu semisal kepemilikan dan penetapan keturunan. Bahkan para fuqahâ’ lebih jauh menyatakan bahwa kekuatan kesaksian testimonium ini lebih kuat dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. The witness is the person or party who hear and know themselves what the testimony. However, there are also witnesses called testimonium de auditu namely hearing the testimony of others, meaning that the information obtained from another person or not known directly. This testimony is called the Shahadah according to fiqh al Istifāḍah and some are calling it the bi al-Shahada al-Tasâmu'i. Theoretically, testimonium de auditu be a problem as opposed to the actual meaning of the witness. Therefore in practice, especially among the jurists' disagreement occurs. Departing from this disagreement, the problems discussed in the testimony of the strength of the testimony of two perspectives: in civil law and jurisprudence. From this exploratory study found that testimonium de auditu cannot be used as direct evidence in the trial, but a testimony de auditu can be constructed by a judge as an allegation by a judge. While Shahada al Istifāḍah in Islamic civil law has the power and strength are perfect even on specific issues such as ownership and determination of offspring. Even the jurists' further states that the strength of this testimonium stronger testimony of two witnesses who qualify formal and material requirements.