Jurnal Hukum dan Peradilan

1-10

Authors: RM. Anton Suyatno

Penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial dilaksanakan dengan melibatkan bantuan Pengadilan. Proses penyelesaiannya dilakukan oleh perbankan selaku kreditor tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu. Perbankan langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, pemohon eksekusi (kreditor) harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat dalam pengajuan permohonan eksekusi. Eksekusi atas obyek jaminan Hak Tanggungan dalam praktiknya sering dilawan atas dasar ketidakjelasan status hukum kepemilikan obyek jaminan, atau jumlah utang yang belum pasti (fix). Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial mengalami hambatan dan membutuhkan waktu yang panjang. Pada Putusan No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. ditemukan bahwa diperlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun (1 Oktober 2007 sampai dengan 10 November 2011) bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan. Kenyataan ini tentu belum sejalan dengan tujuan dari UUHT yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti. Loan resolution through the execution of a security interest by title guarantee executorial implemented by involving the courts. The process of settlement is done by banks as creditors without filing a lawsuit first. Banking immediately submit the petition to the Chairman of the local District Court. In the petition Execution Mortgage, the petitioner (creditors) must attach the documents as a condition of submission of application execution. The execution of the object Mortgage guarantee in practice often fought on the basis of unclear legal status object ownership guarantees, or the amount of debt that is uncertain (fix). In some cases it was found that the resolution of bad loans through the execution of the object of the guarantee Encumbrance by title executorial obstacles and takes a long time. In Decision No. 383/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. found that it takes approximately four (4) years (October 1, 2007 to 10 November 2011) for the creditor to execute a guarantee Encumbrance. This fact is certainly not in line with the objectives of UUHT, one of which states that the execution Encumbrance implemented easily and surely.

25-36

Authors: Maftuh Effendi

Kompetensi absolut PTUN sangat sempit, hanya KTUN. Dengan kompetensi absolut seperti itu menjadikan PTUN sebagai peradilan tata usaha negara khusus, bahkan “super khusus” karena ternyata definisi KTUN menurut UU PTUN lebih sempit daripada konsep beschikking menurut AWb Belanda. Pertimbangan mengenai kompetensi absolut peradilan dalam putusan hakim, dari beberapa kasus belum menunjukkan kesatuan penafsiran, sehingga putusan-putusannya sulit diprediksikan. Perbedaan penafsiran itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menggoyahkan konsistensi putusan PTUN. Pada akhirnya membingungkan masyarakat pencari keadilan untuk memilih forum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum atas perbuatan pemerintahan, dan mendatangkan keraguan-raguan pemerintah dalam pelaksanaan putusan. Konsep yang ditawarkan untuk memperluas kompetensi absolut didasarkan pada metode dan tolok ukur untuk menentukan sengketa TUN. Metode yang digunakan adalah metode umum (general), sedangkan tolok ukurnya adalah tolok ukur subjek dan tolok ukur objek. Tolok ukur subjek, meliputi sengketa ekstern dan intern. Sedangkan tolok ukur objek, meliputi semua perbuatan pemerintahan yang bersumber dari wewenang hukum publik, baik berupa perbuatan hukum maupun perbuatan faktual, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are limited to the administrative decisions. It leads the courts as a special administrative court, even a “very special court”, because such definition of administrative decisions laid down on Law on Administrative Court is more narrow compared to the definition of administrative decision as laid down on the General Administrative Law Act of the Netherlands as it source. Most court decisions on the courts’ absolute jurisdiction vary in interpretations that make them unpredictable. They cause uncertainty and inconsistency in the application of administrative courts’ absolute jurisdiction. Furthermore, they create confusion to the society looking for appropriate forum dealing with administrative acts and bafflement to the administrations executing courts’ decisions. The concept offered to the expansion of Indonesian administrative courts’ absolute jurisdiction are based on the method and determination of administrative disputes. Method used is general method, while determination used is subjective and objective determinations. Subjective determination includes external and internal disputes, while objective determination includes all administrative acts in the field of public laws covered the legal and factual acts causing material or immaterial damages.

49-58

Authors: Muh. Risnain

Secara konstitusional kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga quasi-yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.Untuk memaksimalkan pelaksanaan kekuasaan yudisial lembaga-lembaga tersebut maka diperlukan kebijakan hukum untuk membagun hubungan fungsional-konstitusional antara KPPU sebagai lembaga quasi-peradilan dengan MA sebagai puncak organisasi kekuasaan kehakiman. Disamping itu perlu juga dilakukan upaya pengawasan terhadap perilaku komisioner KPPU untuk menghindari mafia peradilan dan menghidari abuse of power dari komisioner KPPU.Pengawasan dimaksud dilakukan dengan memasukan pengawasan komisioner KPPU menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan MA. Based on Indonesian Constitution 1945 the existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power.Article 24 subsection (3 ) of the constitution of the republic of indonesia 1945 and the law number 48 / 2009 about judicial power admitting quasi-yudicial institutionshas judicial powers. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between Commison for Supervion of Bussiness Competition and Supreme Court as top judicial power organization. Besides that needs to be done an effort to control the behavior commissioner of Commison For Supervion of Business Competition in avoiding abuse of power and moral hazard. These controlling must as part of power of Judicial Commission and Supreme Court.

69-84

Authors: Edi Hudiata

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam pertimbangan majelis hakim MKtersebut, kesembilan hakim MK sepakat menyatakan bahwa pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan norma induk (ideal norm) tidak mengandung permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional itu justeru ada pada penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Munculnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang substansinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada dasarnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak yang lazim dilakukan dalam hukum perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Since the verdict of the Constitutional Court (MK) Number 93/PUU-X/2012 pronounced on Thursday, August 29, 2013, concerning the judicial review of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, it is no longer dualism dispute resolution. The verdict as well as strengthen th e jurisdiction of Religious Court to resolve Islamic banking disputes. In consideration of the judges, judges agreed stating that Article 55 paragraph (2) and (3) of Law No. 21 of 2008 which is an ideal norm, contains no constitutional problems. The problem is the explanation of the constitutional article 55 paragraph (2) of the Act. The emergence of the Constitutional Court verdict No. 93/PUU-X/2012 which substantially states that the explanation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 does not have binding force, basically does not violate the principle of freedom of contract which is common in contract law. The parties are allowed to make a dispute resolution agreement out of religious court based on provisions as Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.