Jurnal Hukum dan Peradilan

189-202

Authors: Abdul Manan

Browse By Issue By Author By Title Indexed By: Notifications View Subscribe User Username Password Remember me Language Select Language Font Size Make font size smaller Make font size default Make font size larger Information For Readers For Authors For Librarians Open Journal Systems Current Issue Atom logo RSS2 logo RSS1 logo Template Jurnal Copyright Notice VISITORS StatCounter - Free Web Tracker and Counter Journal Help Home About Login Register Search Current Archives Announcements AIM & SCOPE AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARDS Home > Vol 2, No 2 (2013) > Manan PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA Abdul Manan Abstract Pada dasarnya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya mengunakan Teknik pengambilan putusan yang meliputi Tehnik Analitik, Tehnik Equatable, dan Tehnik Silogisme. The court essentially banned refused to examine, decide a case filed with no legal argument or less clear, but obliged to examine and judge ". Provisions of this chapter gives the sense that as major organs Court judge and as executor of judicial power is obligatory for the Judge to find the law in a case despite legal provisions do not exist or are less clear. Law No. 48 of 2009 Article 5 (1) explains that "Judges shall multiply, follow and understand the values of law and justice that lives within the community. the judges in the religious court in making decisions on matters that should be examined and judged using the technique of taking decisions which include Analytical Techniques, Technical equatable, and techniques syllogism.

225-246

Authors: Lilik Mulyadi

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanunbaik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-AwigDesa Adat (Pakraman) serta dari perspektif ius constituendumdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasanaatau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Kemudian dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Existence of indigenous Indonesian criminal law examined from the perspective of normative (ius constitutum) set forth in Article 18 B of the 1945 Amendment, Article 1, Article 5 paragraph (3) sub B Drt Law No. 1 of 1951, Article 5 paragraph (1), Article 10 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009. Then partial in certain areas such as Nanggroe Aceh Darussalam stipulated in Law No. 44 of 1999, Act No. 11 of 2006, the next is implemented in the form of Qanun both provincial and district levels. Next in Bali set up and implemented in the form of Awig - Awig Village People (Pakraman) as well as from the perspective of ius constituendum set out in Article 2 paragraph (1), (2) of the RUU KUHP of 2012. Then the level of principle set Ciwasasana book or book Purwadhigama, Book of Gajah Mada, Simbur Cahaya, Book Kuntara Raja Niti, Book Lontara 'ade' and Awig awig. In addition, examined from the perspective of theory, practice and procedures found in the form jurisprudence Mahkamah Agung RI as Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1966 Tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 and sanctions adat (traditional medicine) for recovery of the balance essentially magical nature, the cosmos recovery to restore the disturbed balance in order to be religio magic back. Later in the study of criminal law the existence of indigenous Indonesian criminal law is at the level of dogmatic law, legal theory and philosophy of law. Therefore customary criminal law holistically animates all levels of law in the practice of law so that the existence of the law -dimensional nature of criminal law isundoubtedly indigenous capabilities as a characteristic practice of law in Indonesia.

263-276

Authors: Ismail Rumadan

Berbagai persoalan kriminal yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukan bahwa tujuan mulia dibentuknya lembaga pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukannya sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Kondisi ini menggugah kita untuk kembali mengkaji ulang (reorientasi) model pemidanaan yang dugunakan dalam penegakan hukum pidana. Orientasi penegakan hukum pidana tidak semistinya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa, namun penjatuhan sanksi berupa sanksi sosial terhadap terdakwa dengan skala tindak pidana yang rekatif ringan perlu untuk dikedepankan atau diutamakan melalui pendekatan restoratif justice. Many criminal problems that occurred in the prison showed that noble goal penitentiary establishment initiated by Sahardjo since its inception as a coaching institute, ethics and honor. That the person who lost had to give him stock diayomi live as good citizens and useful in society to be a difficult thing to achieve. This condition inspires us to re-review the (re-orientation) models that are used in a criminal prosecution of criminal law enforcement. Criminal law enforcement orientation semistinya not end at the prison in the form of criminal sanctions against the defendant, but the imposition of sanctions in the form of social sanction against the defendant with the crime scale reactive light need to be prioritized or preferably through a restorative justice approach.

291-308

Authors: Agus Budi Susilo

Badan atau Pejabat pemerintahan mempunyai wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat maupun aparatur pemerintah ditingkat bawahnya, oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika, lembaga eksekutif secara politis dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, karena badan atau pejabat pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif, maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Kontrol yuridis oleh Peradilan TUN saat ini sangat sumir, karena dibatasi oleh undang-undang tentang Peradilan TUN yang sudah direvisi dua kali (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 51 Tahun 2009). Pengujian PTUN hanya terbatas pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam arti sempit. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang Peradilan TUN tersebut secara filosofis bertentangan dengan tujuan dibentuknya lembaga Peradilan TUN, yaitu menyelesaikan sengketa administrasi dalam arti luas. Oleh karenanya berdasarkan pemikiran yang futuristik perlu ditelaah lebih lanjut kewenangan abolut Peradilan TUN dalam melakukan kontrol atau pengujian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan. Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum administrasi negara oleh Peradilan TUN dan menyederhanakan semua penyelesaian sengketa administrasi negara berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Agency or government officials have broad authority in implementing government affairs. Broad authority was likely to be abused , causing loss and injustice in the society as well as lower level government officials , therefore there must be other institutions that control it . Based on the theory of triad politics , the executive is politically controlled by the legislature and are legally controlled by the judiciary , because the agency or government officials running the executive function , which controls the judiciary juridical is the State Administrative Court ( Judicial TUN ) . TUN judicial control by the Court at this time is so vague , because it is limited by the law on the Judiciary TUN revised twice (Law No. . 5 of 1986 which was later revised by Law No. . 9 of 2004 and Act No. . 51 of 2009 ) . Testing is limited to understanding the Administrative Court Administrative Decision ( KTUN ) in the strict sense . It can be said that the law on the Judiciary TUN philosophically opposed to the purpose of the establishment TUN Judicial institutions , namely resolve administrative disputes in a broad sense . Therefore, based on futuristic ideas that need to be explored further in the TUN Courts abolut authority to exercise control or testing for unlawful acts committed government agencies or officials . All this is nothing else aims to reposition back nature of administrative law enforcement by the state Judicial TUN and simplify all the administrative state dispute settlement based on the principles of effectiveness and efficiency.