Jurnal Hukum dan Peradilan

171-188

Authors: Eman Suparman

Berlakunya kaidah hukum positif suatu negara memang dibatasi oleh batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan hukum yang berlangsung antar anggota masyarakat bangsa-bangsa senantiasa terjadi dan melampaui batas-batas teritorial kedaulatan hukum negara. Oleh karena itu, hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar mampu menjawab berbagai persoalan transnasional yang ada. Upaya tersebut tentu saja bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara berdaulat, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah hukum perdata internasionalnya. Sedangkan penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara. Dalam rangka mengakomodasi kenyataan tersebut, merupakan conditio sine qua non bagi Indonesia untuk mempertimbangkan upaya membuat kesepakatan internasional guna memperkaya kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri. Persoalannya, menghadapi berlakunya AFTA mendatang setidaknya di kawasan ASEAN harus terjadi harmonisasi antar sistem hukum di antara masing-masing negara anggota ASEAN. Jika tidak, kesulitan demi kesulitan akan dihadapi setiap negara, tatkala tuntutan hak berupa eksekusi putusan yang dijatuhkan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara berdaulat lainnya. Keadaan tersebut tentu saja kurang meguntungkan dari sisi kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, model pembentukan hukum bagi sebuah kawasan dalam bentuk konvensi yang pernah diupayakan oleh negara-negara di kawasan Eropa, sewajarnya dipertimbangkan untuk dijadikan model dalam penyusunan konvensi ASEAN. Paling tidak upaya tersebut akan mendukung objektif negara-negara serumpun untuk mewujudkan harmonisasi hukum antar negara-negara di kawasan ASEAN. Applicability of the rules of the positive law of a country is limited by territorial boundaries that country. While the legal relationship that lasted between members of the community of nations always occurs and exceeds the limits of the territorial sovereignty of the state law. Therefore, the national law of the countries should continue to be pursued in order to be able to answer a variety of transnational issues that exist. The effort is certainly not intended to be uniform throughout the internal legal system of sovereign states, but merely an attempt to harmonize the rules of international private law. While problem-solving for issues specific civil law will be made by the judicial bodies of each country. In order to accommodate this reality, is a conditio sine qua non for Indonesia to consider measures to make international agreements in order to enrich the rules of the civil procedure law court. The problem, at least to face the coming force of AFTA in the ASEAN region should be harmonization between the legal systems of the individual ASEAN member countries. If not, the difficulty for the difficulties to be faced every country, when the demands of the right form of execution verdict handed down in a country can not be implemented in other sovereign nations. The situation is certainly less beneficial terms of economic cooperation. Therefore, the establishment of a model law for a convention in the form of the ever pursued by countries in the European region, reasonably considered to be a model in drafting the ASEAN convention. At least these efforts will support the objective of allied countries to achieve harmonization of laws between countries in the ASEAN region.

207-234

Authors: Slamet Tri Wahyudi

Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan pada tiga pilar hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan pula melanggar hak asasi manusia. Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penerapan pidana mati terdapat permasalahan hukum yang serius, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of the law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that do not represent the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.

249-274

Authors: Budi Suhariyanto

Noktah hitam peradilan berupa oknum hakim yang melakukan korupsi peradilan telah memaksa publik untuk menuntut akuntabilitas putusan pengadilan. Tuntutan tersebut semakin mengemuka seiring diajukannya RUU MA yang memuat klausul pemidanaan terhadap hakim. Menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui pemidanaan terhadap hakim layak untuk dipertanyakan relevansinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klausul kriminalisasi hakim yang diatur RUU MA tidak memenuhi prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang baik, bahkan jika dipaksakan untuk diformulasikan maka akan terjadi the crisis of overreach of the criminal law (krisis pelampauan batas dari hukum pidana). Judiciary corruption of some judges become the black stain of justice, then because of that public has been forced to demand accountability court ruling. The claim is becoming more and more as the filing of RUU MA, that includes a clause of punishment for the judges, and this is a reasonable question. This research is a legal normative juridical approach, using the secondary data than analyzed with qualitative juridical analysis methods. Based on the result of this research, we can conclude that a clause of punishment for the judges (criminalizing judge) on RUU MA regulated, were not based on the principles of criminal policy. In fact, the crisis of overreach of the criminal law is what happens when the regulated repeatedly compel.

293-310

Authors: Asril, Dimas Prasidi

Tingginya angka tunggakan perkara di Mahkamah Agung pada awal tahun 2000an mendorong MA melalui Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung tahun 2003 untuk meminta diaturnya pembatasan perkara kasasi dalam undang-undang. Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi sebagian oleh DPR dan Pemerintah. Pada tahun 2004 DPR dan Pemerintah merevisi UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui UU No. 5 Tahun 2004. Dalam UU tersebut diatur terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang tidak dapat dikasasi, yaitu praperadilan, perkara pidana yang ancaman pidananya paling tinggi 1 tahun penjara dan perkara Tata Usaha Negara dimana keputusan pejabat TUN yang dipermasalahkan yang daya jangkaunya hanya di daerah tersebut. Namun setelah UU tersebut disahkan ternyata arus perkara yang masuk ke MA bukannya menurun namun semakin tinggi. Banyak faktor memang yang menyebabkan semakin tingginya arus perkara tersebut, akan tetapi evaluasi atas efektivitas aturan pembatasan perkara dirasa tetap perlu dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan tersebut. Dalam penelitian sederhana ini peneliti mencoba menguji sebagian ketentuan pembatasan perkara, yaitu pembatasan perkara atas perkara pidana yang ancaman pidananya paling tinggi 1 tahun penjara dan/atau denda. The high of arrears cases at the Supreme Court in the early 2000s pushed through the Blueprint for Reform Supreme Court in 2003 to require the regulation limiting the appeal court in law. The request was eventually fulfilled in part by the Parliament and the Government. In 2004 the Parliament and the Government to revise Law. 14 of 1985 on the Supreme Court through Law no. 5 of 2004. In law, there is a set of 3 (three) types of cases that can not be appealed, the pretrial, the threat of criminal highest 1 year in prison and a case in which the decision of the State Administrative TUN officials disputed that its range is only in the area. But after the law was passed that the case turns into flows MA instead of decreasing but increasing. Many factors are causing the higher the current case, but an evaluation of the effectiveness of regulations limiting case still deemed necessary. This study is intended for this purpose. In this simple study , researchers tried to test some of the provisions limiting case, that restrictions on criminal cases the threat of criminal highest 1 year in prison and / or fines.