Jurnal Hukum dan Peradilan

1-34

Authors: Lilik Mulyadi

Ketentuan Hukum Positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap korbankejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam KUHP, KUHAP, maupun di luarKUHP dan KUHAP. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu KUHAP dan KUHPuntuk pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai pelapor,pengadu, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, dan pihak yang dirugikan. Padaprakteknya permohonan PK dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksikorban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa PenuntutUmum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan olehPenuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan (Putusan PK Nomor: 4PK/PID/2000 tanggal 28 November 2001) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agungsedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon saksi korban(Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003), atau saksi pelapor olehMahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitasmelakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoretis ternyata MahkamahAgung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Psl. 263 ayat (1) KUHAPyaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh PenuntutUmum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnyapermohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksipelapor dinyatakan tidak dapat diterima. Positive Legal Indonesia provides protection against crime victims who are not directly in the Penal Code, Criminal Procedure Code, as well as outside the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Later in the Code of Criminal Procedure formulatif policies and bylaws to understanding the victim used different terminology, namely the complainant, the complainant, witnesses, interested third parties and the injured party. In practice, the request made by the applicant with the PK as the quality of the witnesses, interested third parties, the Legal Adviser or by the Public Prosecutor and apparently only remedy reconsideration made by the Public Prosecutor and Third Party concerned (Judicial Review Decision No. 4 PK / PID/2000 November 28 2001), which was granted by the Supreme Court while the petition for judicial review filed applicant witnesses (Judicial Review Decision No. 11 PK/PID/2003 August 6, 2003), or the reporting witness stated by the Supreme Court was not accepted by because the applicant is not qualified to appeal judicial review. From the theoretical dimension turns doing different interpretations of the Supreme Court as provided Art. 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code that the applicant is granted a judicial review conducted by the Public Prosecutor and the Third Party concerned on the one hand while on the other side of the applicant's application for judicial review of quality reporting victims or witnesses can not be accepted.

63-88

Authors: Slamet Tri Wahyudi

Intersepsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu kewenangan intersepsi hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitasnya kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian menyimpang dari ketentuan yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanan kewenangan intersepsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi maka kedudukannya dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan Intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 47 UU ITE. Interception is an act that violates human rights is therefore authorized the interception can only be done by law enforcement officers. In reality interception authority by police to deviate from the provisions that have been mandated by law. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on this study it can be concluded that the juridical consequences of the actions of police conduct authority lapses in implementing the interception an act that is against the law and may be subject to criminal sanctions, it is based on a systematic interpretation of Article 31 paragraph (3), the law enforcement officers who perform deviation authority interception the position equivalent to ordinary people who do the interception as stipulated in Article 31 paragraph (1). So the police action could be sanctioned as provided for in Article 31, paragraph 1 in conjunction with Article 47 of Law ITE.

113-146

Authors: Irfan Fachruddin

kualitas promosi dan mutasi dengan kinerja dan perilaku para hakim. Promosi dan mutasi yang tidak menimbulkan kesulitan keluarga akan meningkatkan semangat kerja dan kinerja, sebaliknya promosi dan mutasi yang menyulitkan kehidupan keluarga membuat hakim frustrasi dan menurunnya semangat kerja dan kinerja. Kemudian promosi dan mutasi yang diperjuangkan dengan materi tidak mendorong tumbuhnya profesionalisme hakim dan prestasi kerja. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan normatif yang mengatur mekanisme promosi dan mutasi untuk menjadi landasan pelaksanaan promosi dan mutasi yang berkeadilan. Disusun pola promosi dan mutasi dengan menggunakan sistem region/wilayah dengan pembagian wilayah propinsi, wilayah regional (beberapa propinsi), wilayah nasional. Klasifikasi ulang pengadilan dengan menambahkan kriteria kompleksitas kasus dan dinamika ekonomi disamping unsur substantif, keadaan perkara dan unsur penunjang, penduduk, kepadatan penduduk, serta komunikasi dan transportasi. Diberlakukan status fungsional murni. Kenaikan jabatan hakim/golongan pegawai negeri sipil tidak terhalang karena pimpinan sama jabatan hakimnya atau lebih rendah golongan hakimnya dari hakim yang bersangkutan. Selain itu perlu untuk memperkecil perbedaan fasilitas antara pimpinan dengan hakim, agar hakim tidak perlu memburu jabatan pimpinan dan dengan nyaman melaksanakan tugas pada posisinya. Keterbukaan terbatas, semacam inspraak dan hearing, yaitu suatu kesempatan untuk turut menentukan kebijakan otoritas oleh hakim yang menjadi objek promosi dan mutasi. Promotion and Implementation of the consequences of mutations causing a correlation between the quality of promotion and transfer to the performance and behavior of judges. Promotions and mutations that do not cause trouble families would improve morale and performance, instead of the promotion and transfer of judges to make family life difficult and frustrating declining morale and performance. Then the fight promotion and transfer to the material does not encourage the growth of professionalism of judges and job performance. Hence the need for normative policy governing promotion and transfer mechanisms for the basic implementation equitable promotion and transfer. Compiled promotion and transfer patterns using the system region / territory with the division of the province, the region (some provinces), the national territory. Reclassification of the court by adding criteria case complexity and dynamics of the economy in addition to the substantive elements, circumstances of the case and supporting elements, population, population density, as well as communication and transportation. Imposed purely functional status. Promotion of judges / class Civil servants is not hampered by the same leadership position the judge or judges of the lower classes of the judge concerned. It was also necessary to minimize the differences between leaders facility with the judge, so the judge does not have to hunt comfortably leadership positions and perform tasks on its position. Openness is limited, such in prank and hearing, an opportunity to participate in determining the policy of the authority by a judge that the object of promotion and transfer.