Jurnal Hukum dan Peradilan

361-378

Authors: Abdul Hakim

Hukum merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin secara sistematis dalam sebuah teks yang bersifat otorisasi, menurut Gustav Radbruch, hendaknya memuat 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan terhadap teks yang bersifat otorisasi tersebut dalam kehidupan sosial, merupakan kewenangan absolut dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. Hakim, dalam memeriksa-mengadili-memutus suatu perkara, bukan hanya bertugas mengembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) sebelum munculnya sengketa, namun hendaknya terdapat usaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan sengketa baru ataupun sengketa turunan dari perkara pokok yang diperiksanya. Menjadi sangat penting peranan paradigma bagi seorang Hakim dalam memutus perkara guna terpenuhinya rasa keadilan. Saat ini, dalam konteks Hukum Acara Perdata, pemaknaan “keadilan” hanya sebatas otoritas kekuasaan para pihak yang diikat dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, Hakim sebagai interpreter, dalam memaknai dan menerapkan hukum, harus memiliki kemampuan ilmu hukum yang dapat mendekonstruksi dan merekonstruksi suatu teks otoritatif berdasarkan paradigma yang dianut oleh suatu bangsa.

399-420

Authors: Akmal Adicahya

Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ialah mewujudkan sistem bantuan hukum. Indonesia telah memiliki undang-undang bantuan hukum sejak tahun 2011. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini ialah dibenarkannya keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Melalui aturan ini pemerintah ingin menegaskan bahwa: 1) Indonesia merupakan negara hukum dan oleh karenanya bantuan hukum merupakan instrumen yang harus tersedia demi menjamin keadilan; 2) Larangan pihak non-advokat terlibat dalam proses bantuan hukum tidak relevan bila dikaitkan dengan jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah warga pencari keadilan (justiciabelen) dan tidak tersebar secara merata di wilayah Indonesia; 3) Pihak non-advokat, khususnya yang berasal dari dosen dan mahasiswa fakultas hukum lebih tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; 4) Tidak ada hukum acara yang melarang pihak non-advokat untuk memberikan bantuan hukum. Kondisi-kondisi tersebut menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Khususnya menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

447-462

Authors: M. Natsir Asnawi

Mediasi di Pengadilan sejauh yang dipahami cenderung dilaksanakan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek psikologis para pihak. Aspek psikologis sering dilupakan atau diabaikan oleh sebagian hakim mediator, sehingga proses mediasi yang dijalani lebih sebagai formalitas belaka. Implikasinya, selain persentase keberhasilan mediasi yang rendah, para pihak cenderung gagal mengenali akar permasalahan dalam persengketaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan pendekatan psikologis dalam pelaksanaan mediasi dan implikasinya terhadap hasil mediasi serta pemahaman para pihak mengenai akar masalah dalam persengketaannya mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dalam pelaksanaan mediasi, seorang mediator menerapkan pendekatan psikologi maka kecenderungan suatu mediasi berhasil akan lebih besar. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, setidaknya para pihak dapat lebih memahami akar permasalahan dalam perselisihan mereka sehingga memunculkan cara berpikir baru di antara para pihak yang lebih konstruktif.

487-508

Authors: Endra Wijaya, Kikin Nopiandri, Habiburrokhman

Dalam aktivitas perdagangan internasional, kehadiran hukum menjadi suatu hal yang penting untuk mengatur dan membuat berjalannya unsur-unsur dalam perdagangan internasional menjadi efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara perlahan-lahan, sistem perdagangan internasional mulai memasukkan isu hukum lingkungan hidup. Masuknya isu hukum lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional sudah dimulai sejak adanya kesadaran perlunya lingkungan hidup dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan. Saat ini, isu hukum lingkungan tersebut memang sudah menjadi syarat penting bagi setiap hubungan perdagangan yang akan atau sedang dilakukan oleh para subjek hukum dalam perdagangan internasional. Fokus pembahasan makalah ini tertuju kepada persoalan bagaimana masuknya dan bersinerginya isu hukum lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pembahasan ialah metode kajian normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.

189 - 212

Authors: ROCKY MARBUN

Melalui metode eklektis-inkorporasi dan konsep prismatik, konsep diyat yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kebaikan dan keunggulan konsep diyat dapat menjadi solusi alternatif terhadap kegagalan dari sistem hukum pidana yang saat ini dipergunakan. Tujuan utama dari paradigma hukum pancasila bukan hanya sekedar mencapai keadilan semata, namun pula mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembalian kondisi masyarakat kepada keadaan semula (restitutio in integrum) merupakan tujuan yang utama dalam Paradigma Hukum Pancasila. Namun, proses infiltrasi konsep diyat tersebut, harus melalui penelitian secara mendalam, khususnya terhadap tindak pidana apa yang dapat diterapkan. Konsep diyat pada intinya pula dapat melakukan reduksi terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang ditetapkan melalui politik hukum pidana dan sistem hukum pidana di Indonesia, apabila telah tercapai kedamaian dan keadilan oleh pihak korban dan/atau keluarga korban. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis.

233 - 258

Authors: MUHAMMAD ISHAR HELMI & RIKO HENDRA PILO

Undang-Undang PPHI mengatur asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan berprinsip jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha maka tahap pertama penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan pada pihak yang berselisih (bipartit). Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf f Undang-Undang tersebut mengakibatkan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa dan memutus suatu perkara harus mandiri dan lepas dari segala bentuk intervensi lembaga/instansi manapun menjadi terbatasi dan tidak optimal. Hakim ad-hoc Peradilan Hubungan Industrial merupakan hakim yang diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, juga diberhentikan secara hormat oleh serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha tersebut. Hal ini tentunya akan menciderai sistem peradilan yang bebas, tidak memihak dan bersih yang diimpikan karena para hakim akan dikuasai oleh para pihak yang berperkara, karena keberadaan hakim diangkat dan diberhentikan oleh pihak yang akan disidangkan di peradilan hubungan industrial tersebut.

279 - 296

Authors: FITRI WAHYUNI

Fenomena kejahatan pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dalam masyarakat dewasa ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan. Sehingga, pemerintah mengesahkan perpu mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Hukuman kebiri merupakan hukuman yang menunjukkan cara berfikir balas dendam, sehingga pendekatan hukuman kebiri ini sudah lama ditinggalkan. Selain itu, dalam tujuan pemidanaan hukuman kebiri belum mencerminkan rasa keadilan. Disebabkan hukuman kebiri belum memberikan efek jera bagi pelaku serta tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak yang mengakomodasi hak-hak keberlangsungan keturunan bagi pelaku tindak pidana.

317 - 336

Authors: NURHADI ABDUL GANI

Mayoritas dalam praktik pembagian waris di Pengadilan Agama bagi ahli waris beda agama, maka ahli waris yang nonmuslim tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, putusan yang demikian bukanlah tanpa dasar yang kuat, memang ada dasarnya yang kuat yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir juga tidak mewarisi seorang muslim”. Dalam penelitian ini akan mengulas dua rumusan masalah yaitu, apakah putusan MA tersebut merupakan sebuah terobosan hukum atau penemuan hukum dan apakah instrumen hukum pemberian hak waris bagi keluarga yang non muslim melalui wasiat wajibah dianggap sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dapat dianggap sebagai penemuan hukum dalam pembagian waris bagi ahli waris beda agama, dengan tidak melanggar ketentuan hadits tersebut. Instrumen yang digunakan dalam pembagian waris bagi non muslim pun sudah tepat yaitu dengan wasiat wajibah.

25 - 40

Authors: NUZUL QUR’AINI MARDIYA

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan etika profesinya. Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi perilaku hakim konstitusi dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. DE-HK berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, dan jika tak terbukti DE-HK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya terkait pengawasan perilaku hakim konstitusi oleh dewan etik. Revisi UU MK dalam Prolegnas merupakan momentum penting untuk melakukan penguatan kelembagaan Dewan Etik dan mematangkan posisi Majelis Kehormatan Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

67 - 90

Authors: DWI MARTINI; HAYYANUL HAQ; BUDI SUTRISNO

Dalam konteks kekinian Pengetahuan Obat Tradisional (POT) masyarakat adat Sasak merupakan aset ekonomi bernilai tinggi mengingat kegunaannya sebagai pengetahuan dasar (milestone) dalam penemuan obat modern. Sebagai suatu wujud kemampuan intelektual manusia, POT diatur di bawah rezim HKI-TRIPs, padahal POT memiliki perbedaan karakter yang mencolok dengan HKI. Hal ini memunculkan persoalan dalam hal bentuk POT masyarakat adat Sasak, pengaturan perlindungannya dalam rezim HKI dan pranata hukum ideal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut. POT Sasak mayoritas ditransmisikan secara lisan, sebagian kecil ada yang tercatat dalam babon (kitab) tetamba/oat dan lontar usada. Dalam rezim HKI hanya terdapat pengaturan tidak langsung terhadap POT seperti termuat dalam Undang-Undang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Idealnya, terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus skema perlindungan POT Sasak demi mencegah tindakan misappropriation. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada peraturan perundang-undangan sui generis mengenai perlindungan POT.

105 - 128

Authors: SLAMET SARWO EDY

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer. Ketua pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. Dalam konteks itu maka penyidik adalah polisi militer yang terdiri AD, AL dan AU, bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan oleh oditur militer yang bertanggung jawab kepada Orjen TNI. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan terdakwa. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah MARI sebagaimana diatur dalam undang-undang.

145 - 172

Authors: HASWANDI

Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberantasannya, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya tersebut sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Masalah utama dalam penelitian disertasi ini adalah mengenai bagaimana konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.

331 - 350

Authors: M. NATSIR ASNAWI

Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan, yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal, yang kemudian ingin ditampilkan dalam suatu bangunan pemahaman yang lebih empiris. Jurimetri merupakan salah satu perwujudan dari hal itu. Jurimetri ingin melahirkan satu analisis hukum berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Jurimetri diterapkan dalam aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan penghitungan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Jurimetri sangat kompatibel diterapkan dalam hal-hal tersebut, terutama sekali jika Hakim ingin menetapkan suatu nilai yang dianggap paling adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif, baik dengan pendekatan matematis sederhana atau yang lebih kompleks

371 - 390

Authors: TUMBUR PALTI D. HUTAPEA

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli di bidang hukum atau penasihat hukum kepada seorang yang terkena masalah hukum di setiap tahapan pemeriksaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Peranan bantuan hukum bagi Prajurit TNI sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum di lingkungan TNI sepanjang sejarah berdirinya TNI telah mengutamakan bantuan hukum yang berasal dari internal TNI berdasarkan perintah di mana personilnya belum memiliki akreditasi/sertifikasi, sehingga kalangan eksternal sulit memasuki lingkungan hukum militer sebab harus memperoleh izin Perwira Penyerah Perkara (Papera). Perlunya prioritas percepatan RUU tentang Peradilan Militer yang salah satunya merevisi aturan pemberian bantuan hukum kepada Prajurit TNI. Selanjutnya diperlukan kebebasan memilih dan menetapkan layanan bantuan hukum dari advokat profesional atau dengan menggunakan sarana posbakum, khususnya perkara yang diancam pidana mati dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

407 - 430

Authors: NIZAMMUDIN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang judicial review UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menimbulkan perdebatan publik tentang sistem tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, konsep “hak menguasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 secara filosofis berangkat dari konstruksi Pancasila yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk campur tangan dalam pengelolaan sumber daya alam demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada saat yang sama tetap memberikan peluang bagi kepemilikan perdata sepanjang tidak mendegradasi peran negara dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tidak membatasi kewenangan Pemerintah dan DPR untuk membentuk badan pengelola migas tertentu sejauh tidak bertentangan dengan opsi yang terdapat dalam pertimbangan hukum MK, yakni BUMN atau Pemerintah. Terminologi “Pemerintah” dalam pertimbangan hukum MK memiliki makna yang jauh lebih luas dan tak harus dibatasi pada Kementerian ESDM, namun mencakup pula BUMN atau badan independen yang mungkin dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

447 - 466

Authors: AGUS YUDHA HERNOKO

Dalam kontrak komersial, perdebatan “semu” mengenai “keadilan dan keseimbangan” yang berujung pada “ketidakadilan dan ketidakseimbangan” posisi para kontraktan pada dasarnya tidak relevan lagi untuk diungkapkan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam kontrak komersial posisi para pihak diasumsikan setara, baik pada tahap proses negosiasi (pre-contractual phase), pembentukan kontrak (contractual phase) maupun pelaksanaan kontrak (post contractual phase). Sementara itu, hasil pertukaran kepentingan para kontraktan dianggap adil apabila berlangsung secara proporsional. Proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak komersial tidak menuntut hasil yang selalu seimbang-sama (equilibrium-matematis), oleh karenanya perbedaan hasil dianggap adil dan diterima secara wajar apabila proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung proporsional. Penerapan asas proporsionalitas dalam seluruh mata rantai proses kontraktual pada dasarnya merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang dianut dan dikembangkan dewasa ini.