SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan

11-20

Authors: Ita Syamtasiyah Ahyat

RESUME: Kesultanan Banjarmasin merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu sebelumnya, yakni Negara Dipa dan Negara Daha. Bermula dari perkampungan orang-orang Melayu, kemudian menjadi pelabuhan yang dilalui oleh para pedagang Muslim dalam pelayarannya untuk mendapatkan rempah-rempah dan lainnya, kesultanan Banjarmasin berkembang menjadi kerajaan penting di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjarmasin berdiri pada awal abad ke-16 M dengan nama ibukota yang sama dan terletak di muara Sungai Barito. Banjarmasin, selain sebagai kota pelabuhan, juga merupakan ibu kota kerajaan, keraton, dan kompleks pemukiman, sehingga pantaslah Banjarmasin disebut suatu “kota”. Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintahan Pangeran Samudra, yang bergelar “Sultan Suryanullah”, misalnya, merupakan penguasa Islam pertama di Kalimantan Selatan, yang terjadi pada masa awal abad ke-16, dan di-Islam-kan oleh Penghulu dari kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Banjarmasin mempunyai daerah kekuasaan, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Negara Daha. Daerah kekuasaan kesultanan Banjarmasin selanjutnya, yakni pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata, sebagaimana diceritakan oleh “Hikayat Banjar” dan “Hikayat Lembu Mangkurat”, adalah negara/kota/ daerah seperti Kutai, Berau, Karasikan, Lawai, dan Sambas. Perkembangan kesultanan ini bersamaan dengan penyebaran Islam, sehingga Islam sangat mewarnai corak kesultanan dalam hal budaya, sosial, politik, dan juga ekonomi. Islam, dengan kata lain, telah melahirkan suatu peradaban yang khas di kesultanan Banjarnasin. KATA KUNCI: Kesultanan Banjarmasin, pedagang Muslim, kesultanan Demak, penyebaran Islam, dan peradaban Islam di Kalimantan Selatan. ABSTRACT: “The Development of Islam in Banjarmasin Sultanate”. The sultanate of Banjarmasin is a continuation of the previous Hindu kingdoms, the Dipa State and Daha State. It began as the settlements of the Malays, then a port for Muslim traders in getting spices and other com¬modities, the sultanate developed into an important kingdom in South Kali¬mantan. Banjarmasin sultanate was established at the beginning of the 16th century with its capital of the same name and was located at the mouth of the Barito River. Banjarmasin, beside as a port city, is also a capital of the kingdom, the palace, and a residential complex, so it is worth Banjarmasin called a "city". Sultanate of Banjarmasin with the reign of Prince Samudra, with the title "Sultan Suryanullah", for example, is the first Islamic rulers in South Kalimantan, which occurred in the early 16th century, and being Islamized by the “Penghulu” (Muslim leader) from Demak sultanate in Central Java. The Banjarmasin sultanate has a territory, which was a continuation of the kingdom of Daha State. The next Banjarmasin sultanate territory, namely during the reign of Prince Suryanata, as told by the “Tale of Banjar” and “Tale of Lambung Mangkurat”, is a state / city / country like Kutai, Berau, Karasikan, Lawai, and Sambas. The development of the sultanate along with the spread of Islam in the area, so that it has made Islam highly influenced the cultural, social, political, and eco¬nomic lives of the sultanate. Islam, in other words, has brought about a typical civilization of Banjarmasin sultanate. KEY WORD: Banjarmasin sultanate, Muslim traders, Demak sultanate, spreading of Islam, and Islamic civilization in South Kalimantan.

29-38

Authors: Stanislaus Sandarupa, R.S.M. Assagaf & Husain Hasyim

ABSTRACT: The research is aimed at studying heterogeneity in Torajan ritual speech through the process of entextualization. The research shows that in the event of speaking by a single speaker, there occurs the process of the decontextualized text segments from other genres of prose narrative, such as historical narratives, myths, legends, and poetic argumentation, which is then recontextualized in the present performance. The method used is participant observation. The field notes are analyzed from domain, taxonomic, componential, and thematic analysis. The techniques used are recording, videotaping, and field notes. The research has two findings: ethnographic and academic. Ethnographically, it is found that the Torajan ritual speech spoken by a single speaker, the “tomina”, is actually heterogeneous. Theoretically, it shows that homogeneity in language is tenable only if evaluation is based on grammar. However, this research is able to show the heterogeneity in Torajan ritual speech. The sources of the texts are “retteng”, poetic argumentation, and the myth of “Tulang Didi”. The values of the three forms of life, such as human beings, animals, and plants, are found. From this appear, the harmonious relations between human and God, human and human, human and animals, and human and plants. These values may contribute to the nation’s character building. KEY WORD: Heterogeneity, metalinguistic awareness, entextualization, ritual speech, nation’s character building, and Toraja people. RESUME: “Heterogenitas dalam Tuturan Ritual Toraja: Kesadaran Metabahasa dan Pembangunan Karakter Bangsa”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari heterogenitas dalam tuturan ritual di Toraja lewat proses entekstualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa tutur yang dilakukan oleh seorang penutur terjadi proses dekontekstualisasi segmen teks dari jenis-jenis narasi prosa, seperti narasi historis, mitos, legenda, dan argumentasi puitik yang direkontekstualisasikan ke dalam performansi sekarang. Metode yang dipakai adalah observasi partisipan. Hasil catatan lapangan dianalisis dari sudut domain, taksonomik, komponensial, dan tematis. Teknik penelitian yang dipakai adalah rekaman, video, dan catatan lapangan. Ada dua hasil penelitian: etnografi dan akademik. Secara etnografis, tuturan ritual Toraja yang dituturkan oleh satu orang, “tomina”, sebenarnya heterogen. Secara teoretis, diketengahkan bahwa homogenitas dalam bahasa hanya bisa dipertahankan kalau dilihat dari sudut tata bahasa. Namun, penelitian memperlihatkan heterogenitas dalam tuturan ritual Toraja. Sumber-sumber teks adalah “retteng”, argumen puitik, dan ceritera Tulang Didi. Ditemukan nilai-nilai tiga pucuk kehidupan, seperti manusia, hewan, dan tanaman. Nilai-nilai ini memperlihatkan relasi antara manusia dengan Yang Kuasa, manusia dan manusia, manusia dan hewan, serta manusia dengan tanaman. Nilai-nilai ini dapat dipakai untuk memperkokoh pembangunan karakter bangsa. KATA KUNCI: Heterogenitas, kesadaran metabahasa, entekstualisasi, tuturan ritual, pembangunan karakter bangsa, dan bangsa Toraja.

55-66

Authors: Tanto Sukardi

RESUME: Selama ini disinyalir bahwa proses pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di berbagai jenjang pendidikan pada umumnya masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Pembelajaran IPS tidak mampu membekali keterampilan sosial peserta didik sebagai keterampilan hidup yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kepekaan sosial mahasiswa melalui pengembangan strategi konstruktivistik dalam pembelajaran IPS. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, tes, dan angket, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepekaan sosial mahasiswa berada pada predikat sangat tinggi (3.50 – 4.00), dapat mencapai 89%, yang diawali dengan membiasakan diri untuk mampu berpikir kritis (dimensi kognitif) melalui pemahaman konsep dan teori ilmu-ilmu sosial. Kepekaan sosial dengan predikat sangat tinggi (3.50 – 4.00), mencapai 94.5%, dapat dibentuk dengan menindaklanjuti kemampuan berpikir kritis untuk membentuk sikap (dimensi afektif), yang menekankan pada isu-isu sosial kontemporer yang terjadi dalam masyarakat. Dengan cara ini akan terbentuk empati terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Kepekaan sosial dengan predikat yang sangat tinggi (3.50 – 4.00), mencapai 96.4%, dapat mendorong kesadaran perlunya kamampuan dan keterampilan berkomunikasi di antara mahasiswa dalam rangka menyebarluaskan apa yang dirasakan. KATA KUNCI: Konstruktivistik, pembelajaran IPS, berpikir kritis, membentuk sikap, kamampuan dan keterampilan berkomunikasi, serta kepekaan sosial. ABSTRACT: “Developing Constructivist Strategy in Social Studies Learning to Increase Student’s Social Sensitivity”. Currently allegedly that during the learning process of IPS (Social Studies) at various levels of education in general still use conventional learning strategies. Learning Social Studies is unable to provide the social skills of students as life skills that can be practiced in everyday life. The purpose of this research is to know the increase of student’s social sensitivity through developing constructivist strategies in Social Studies learning. Data was collected using observation, test, questionnaire, then analyzed by using percentage. The research result can be conclude that student’s social sensitivity on the highest predicate (3.50 – 4.00), can achieve 89%, that begins with adapting the student to be able to think critically (cognitive dimension) through the understanding of concept and social sciencies theory. Social sensitivity on the highest predicate (3.50 – 4.00), that achieved 94.5%, can be formed by following up the ability of thinking critically to form the attitudes (affective dimension) that emphasis on contemporary social issues that happen in the society. In this way, empathy for the fact that occurs in the society can be formed. Social sensitivity on the highest predicate (3.50 – 4.00), that achieved 96.4%, can push the awareness of the need for ability and communication skills among students in order to disseminate what is perceived. KEY WORD: Constructivist, social studies learning, thinking critically, form the attitudes, ability and communication skills, and social sensitivity.

77-88

Authors: Suryaman

RESUME: Wirausaha telah menjadi isu yang berkembang dan sudah terbukti sanggup menguatkan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, melalui instansi pendidikan, mempunyai program penerapan kewirausahaan sedini mungkin, dengan tujuan agar masyarakat dapat mempunyai mental dan jiwa usaha yang tangguh. Kurikulum wirausaha sangat diperlukan untuk kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Penerapan kurikulum kewirausahaan di tingkat Sekolah Dasar lebih mengutamakan penguatan dasar-dasar nilai wirausaha. Namun, kendala masih ditemui dalam menerapkan program kewirausahaan tersebut, yaitu Dinas Pendidikan secara nasional belum mempunyai standar kurikulum baku dan belum terintegrasi dengan konsep multibudaya. Masing-masing sekolah masih mengembangkan konsep kurikulum berbasis wirausaha tanpa berintegrasi dengan sekolah lain. Model kurikulum berbasis wirausaha yang dikembangkan ini bertujuan untuk mengintegrasikan penguatan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual di tingkat Sekolah Dasar pada mata pelajaran berbasis hitungan dan mata pelajaran berbasis budi pekerti, yang keduanya bertujuan untuk mengembangkan budaya kejujuran, integritas pribadi, dan kerjasama tim dalam wirausaha. Kurikulum wirausaha yang terintegrasi dengan mata pelajaran berbasis sains dan inovasi produk juga harus disesuaian dengan kemampuan peserta didik tingkat Sekolah Dasar. KATA KUNCI: Kurikulum wirausaha, konsep multibudaya, Sekolah Dasar, standar kurikulum, terintegrasi, dan budi pekerti. ABSTRACT: “Model of Entrepreneurial-Based Curriculum as Strengthening Efforts towards Multicultural-Based Education in Primary Schools”. Entrepreneurship has become a growing issue and has already proved capable of reinforcing the economy for the people of Indonesia. Therefore, the government, through the educational institution, has an entrepreneurial program implementation as early as possible, in order that people can have mental and soul of the business is tough. Entrepreneurial curriculum is indispensable for progress and independence of the nation of Indonesia. Entrepreneurship curriculum implementation at the elementary level has prioritized the strengthening of the foundations of entrepreneurial values. However, obstacles still encountered in implementing entrepreneurship programs, namely the Department of Education nationally does not have any standardized curriculum and have not also yet been integrated with the concept of multi-culturalism. Each school is still developing the concept of entrepreneurship-based curriculum without integrating with other schools. Entrepreneurial-based curriculum model, that is developed, aims to integrate the strengthening of fun and contextual learning at the elementary level in the subject matters based on count and character, which are both aimed at developing a culture of honesty, personal integrity, and teamwork in entrepreneurship. Entrepreneurship curriculum that is integrated with science-based subjects and product innovation must also be appropriated with the ability to elementary school students. KEY WORD: Entrepreneurship curriculum, multicultural concept, elementary schools, curriculum standards, integrated, and character.

99-114

Authors: Ratih Hurriyati

ABSTRACT: Travelers have a central role as decision-makers to visit a particular tourist destination spot. However, the number of visitors for each destination in Bandung city is relatively fluctuation. It happened because the image of Bandung as a tourist destination is still very weak. Through the efforts of place branding, it is expected to improve the image of Bandung city, not only as a creative industrial area, but at the same time as a tourist destination. The purpose of this study was to determine the overviews of place branding, image of the city, and decision to visit; the effect of place branding toward the decision to visit; the influence on decisions to visit the city's image; the effect of place branding to the image of the city; and the influence of place branding and image of the city simultaneously to the decision to visit. The method of research is using descriptive verification. Data was collected through interviews, observations, questionnaires, and literature. The results of the study revealed that the implementation of place branding is assessed good enough. The image of Bandung city is rated so towering. While the decisions to visit tourism destination is generally considered lofty. Therefore, Bandung city government needs to provide and develop facilities evenly across tourist destinations, including public transportation. KEY WORD: Travelers, decision to visit, image of Bandung city, place branding implementation, public transportation, and tourism destination. RESUME: “Sebuah Analisis ‘Merk Tempat’ untuk Meningkatkan Citra Kota Bandung serta Implikasinya terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Pariwisata”. Wisatawan memiliki peran sentral selaku pembuat keputusan untuk mengunjungi suatu tempat destinasi wisata tertentu. Namun, jumlah kunjungan wisata ke setiap destinasi di kota Bandung relatif fluktuatif. Hal itu terjadi karena citra Bandung sebagai destinasi wisata masih sangat lemah. Melalui upaya “merk tempat” diharapkan dapat meningkatkan citra kota Bandung, tidak hanya sebagai kawasan idustri kreatif, melainkan sekaligus sebagai tempat destinasi wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran “merk tempat”, citra kota Bandung, dan keputusan berkunjung; pengaruh “merk tempat” terhadap keputusan mengunjungi; pengaruh citra kota Bandung terhadap keputusan mengunjungi; pengaruh “merk tempat” terhadap citra kota; serta pengaruh “merk tempat” dan citra kota secara simultan terhadap keputusan mengunjungi. Metode penelitian yang digunakan adalah verifikasi deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, angket, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan “merk tempat” dinilai cukup baik. Citra kota Bandung dinilai sangat tinggi. Sedangkan keputusan mengunjungi destinasi pariwisata secara umum dinilai tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kota Bandung perlu menyediakan dan mengembangkan fasilitas secara merata di seluruh destinasi wisata, termasuk alat transportasi umum. KATA KUNCI: Wisatawan, keputusan mengunjungi, citra kota Bandung, implementasi “merk tempat”, dan destinasi pariwisata.

131-140

Authors: Azis Mahfuddin

RESUME: Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa asing di PT (Perguruan Tinggi) adalah masih belum terpenuhinya kualitas pembelajaran yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan program pembelajaran berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan berbahasa asing di PT, yang terdiri atas bentuk desain program perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan desain evaluasi pembelajaran. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) melalui studi pendahuluan, dengan melakukan kegiatan pra-survey pada Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Hasil studi menghasilkan bentuk desain perencanaan yang terdiri atas lima komponen pokok, yakni: komponen tujuan, materi, kegiatan, media dan sumber, serta evaluasi pembelajaran. Desain program implementasi berbasis kompetensi terdiri atas lima tahapan, yakni: tahap pendahuluan, penjajagan, pembahasan materi, klarifikasi, dan penutup. Sementara itu, desain program evaluasi meliputi evaluasi hasil dan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, ternyata program pembelajaran berbasis konpetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peninggkatan kemampuan dan keterampilan berbahasa, baik dilihat dari aspek kelancaran berbahasa maupun aspek pemahaman materi. KATA KUNCI: Tujuan pembelajaran, program pembelajaran berbasis kompetensi, kemampuan dan keterampilan berbahasa, bahasa asing, dan pemahaman materi. ABSTRACT: “Development of Competency-Based Learning Program to Improve Foreign Language Skills in College”. One of the problems that emerge in a foreign language learning process in university is the low achievement of educational goals. The research aimed at producing and developing competence-based learning program in order to enhance the foreign language skills in university level that consist of planning of learning process, learning process implementation, and design of learning process evaluation. The approach used in this research is R&D (Research & Development) through the step in the study of the introduction by carrying out the activity of pre-survey at the Department of Germany Language UPI (Indonesia University of Education) in Bandung. The results of study produce the form of the design of the planning program that consisted of five main components, namely: the goals, the materials, the activities, the media and sources, and the evaluation. The design of implementation program of competence-based learning process consists of the five stages, namely: the introductory stage, exploration, material discussions, clarification, and the closing stage. Meanwhile, the design of the evaluation program covered the evaluation of result and the evaluation of learning process. Based on the results on analysis, evidently the program of competence based-learning process has positive and significant influences on the improvement in the language capability and skills, both are seen from the aspects of smoothness of language skills and mastering of learning materials. KEY WORD: Educational goals, competence based-learning program, language capacity and skills, foreign language, and mastering of learning materials.

159-174

Authors: Abd Latif

RESUME: Pada pertengahan tahun 1824, Belanda tidak puas melihat Bone menjadi satu-satunya pemegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada Juli 1824, Gubernur Jenderal Belanda, yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta), datang ke Makassar untuk bermusyawarah dengan raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menetapkan struktur politik baru yang sebelumnya telah dirancang secara sepihak oleh Belanda. Dalam rancangan itu, Belanda diletakkan di atas puncak struktur politik, sedangkan Bone dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya berada di bawahnya. Kajian ini menggunakan analisis isi terhadap manuskrip lokal yang disebut “lontaraq” dan analisis terhadap beberapa sumber kedua. Kajian ini menemukan bahwa Sidenreng yang terletak di tengah Sulawesi Selatan, Gowa, dan kerajaan-kerajaan yang terletak di selatan Makassar menyetujui rancangan struktur politik, yang diputuskan dalam Kontrak Bungaya yang Diperbaharui pada 27 Agustus 1824. Kontrak Bungaya yang Diperbaharui ini memberi kesempatan kepada Sidenreng, Gowa, dan kerajaan-kerajaan kecil di selatan Makassar untuk menarik diri (merdeka) dari pengaruh politik Bone. Sebaliknya, Raja Bone, Raja Tanete, dan Raja Suppa tidak menyetujui Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, karena kontrak itu berakibat pada berkurangnya pengaruh politik Bone terhadap semua kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Diplomasi, Kontrak Bungaya yang Diperbaharui, struktur politik, diplomasi, ekspedisi militer Belanda, kerajaan lokal, dan Sulawesi Selatan. ABSTRACT: “The Dutch Diplomacy and Military Expedition against the Three Local Kingdoms in South Sulawesi, 1824-1860”. In mid-1824, the Dutch was unhappy to see Bone became the sole political hegemony in South Sulawesi. Therefore, in July 1824, the Governor-General of the Netherlands, located in Batavia (now Jakarta), came to Makassar for consultation with the kings of the South Sulawesi to establish the new political structures that have previously been designed unilaterally by the Dutch. In the draft, the Dutch was placed as top of the political structure, while Bone and other local kingdoms beneath it. This study uses a content analysis of local manuscripts called "lontaraq" and analysis of some secondary sources. This study found that Sidenreng located in the center of South Sulawesi, Gowa, and kingdoms located in the southern Makassar approve the draft of political structure that be decided under the Bungaya Contract which was renewed on August 27, 1824. This revised Bungaya Contract gave an opportunity to Sidenreng, Gowa, and small kingdoms in the south of Makassar to withdraw (free) from the political influence of Bone. Instead, King of Bone, King of Tanete, and King of Suppa did not approve the renewed Bungaya Contract, because the contract resulted in minimising the political influence of Bone to all the local kingdoms in South Sulawesi. KEY WORD: Diplomacy, renewed Bungaya Contract, political structure, diplomacy, Netherlands military expedition, local kingdom, and South Sulawesi.

189-196

Authors: Hannu T. Korhonen

ABSTRACT: The Council Regulation on the protection of animals during killing, No.1099/2009, came to apply from 1st January 2013 onwards. This regulation lays down rules for the killing of animals bred for the production of food, wool, fur, or other products as well as the killing of animals for the purpose of depopulation and for related operations. The Council Regulation also emphasizes the meaning of education, competence, and self-monitoring as means to improve the welfare of animals during killing. It encourages the making of guides to good practice in order to help business operator to plan and monitor the killing process accordingly. The Code of Good Practice (CGP) in humane killing of foxes is created for that purpose. The present CGP aims at providing the highest standards of welfare for farmed foxes (Blue fox Vulpes lagopus, Silver fox Vulpes vulpes, and their colour variants and crossings) in killing. The regulation states many acceptable killing methods for foxes. The key aspects and parameters affecting the humanity of killing of those methods are presented in CGP. However, more practical and detailed description of killing is given for the most used killing method – electrocution. As well as describes the key parameters, the CGP also gives examples of how and why these parameters are to be monitored. According to Council Regulation, all business operators are obligated to plan the killing procedures ahead by drawing up a Standard Operating Procedure (SOP). The CGP gives practical instructions for planning the content of SOP and examples of how the carrying out of SOP should be reported. KEY WORD: Council Regulation, protection of animals, guides to good practice, humane killing of foxes, standard operating procedure, and monitoring. RESUME: “Pembunuhan Perlahan Manusiawi pada Rubah yang Diternak”. Peraturan Dewan tentang perlindungan hewan selama pembunuhan, No.1099 / 2009, mulai berlaku dari 1 Januari 2013 ke depan. Peraturan ini menetapkan aturan pembunuhan hewan yang diternak untuk produksi makanan, wol, bulu, atau produk lainnya serta pembunuhan hewan untuk tujuan pengurangan jumlah dan operasi hewan berkenaan. Peraturan Dewan juga menekankan arti pentingnya pendidikan, kompetensi, dan pengawasan-diri sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan bagi hewan saat dibunuh. Hal ini mendorong pembuatan Petunjuk Praktek yang Baik (PPyB) dalam rangka membantu pelaksana lapangan dalam merancang dan memantau proses pembunuhan yang sesuai. PPyB dalam pembunuhan perlahan manusiawi pada rubah dibuat untuk tujuan tersebut. Keberadaan petunjuk itu bertujuan untuk memberikan standar yang tinggi bagi kebaikan rubah yang diternak (rubah berkulit biru “vulpes lagopus”, rubah berkulit perak “vulpes fox”, serta rubah dengan kulit belang dan warna-warni) saat dibunuh. Peraturan tersebut menyatakan bahwa banyak metode pembunuhan yang layak bagi rubah. Aspek dan parameter utama yang mempengaruhi metode pembunuhan manusiawi tersaji dalam PPyB tersebut. Namun, penjelasan yang lebih praktis dan rinci tentang pembunuhan diberikan untuk metode pembunuhan yang paling sering digunakan, yaitu disetrum listrik. Selain menjelaskan parameter utama, PPyB juga memberikan contoh tentang bagaimana dan mengapa parameter ini harus diawasi. Menurut Peraturan Dewan, semua pelaksana lapangan diwajibkan untuk merancang prosedur pembunuhan ke depan dengan menyusun Prosedur Pelaksanaan Baku (SOP). PPyB memberikan instruksi praktis untuk merencanakan isi prosedur dan contoh bagaimana pelaksanaan prosedur tersebut harus dilaporkan. KATA KUNCI: Peraturan Dewan, perlindungan hewan, petunjuk praktek yang baik, pembunuhan manusiawi rubah, prosedur pelaksanaan baku, dan pengawasan.

213-222

Authors: Ismail Mat Tahir & Shaharuddin Ahmad

RESUME: Tsunami adalah bencana yang mengancam pantai di seluruh dunia, yang berlaku dalam semua lautan di dunia, termasuk Mediterranean, Atlantik, India, Pasifik, dan juga di tasik-tasik besar. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti impak tsunami ke atas negara-negara di persisiran Lautan Pasifik. Data kajian diperolehi daripada NOAA (“National Oceanic and Atmospheric Administration” atau Pengurusan Atmosfir dan Lautan Kebangsaan) dalam “National Geophysical Data Center” atau Pusat Data Geofisik Kebangsaan. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan dianalisis menggunakan SPSS (“Statistical Package for the Social Sciences” atau Paket Statistik bagi Sains Sosial). Fokus analisis adalah pada data tsunami yang berlaku di 18 negeri di pesisiran Lautan Pasifik, yang mengalami kejadian gempa bumi dasar laut berukuran > 6.1 pada skala Richter. Hasil kajian mendapati bahawa skala magnitud yang paling tinggi pernah dicapai melebihi 9.0 pada skala Richter adalah pada tahun 2004 di kawasan Indonesia, yang mengakibatkan kadar kematian paling tinggi, iaitu 227,898 orang; diikuti negara Cina pada tahun 2008 seramai 87,652 kematian; dan pada tahun 2011 di Jepun seramai 18,537 kematian. Manakala Filipina mencatatkan jumlah bilangan kecederaan dan kematian yang paling rendah, iaitu hanya melibatkan seorang sahaja. Terdapat hubung-kait yang jelas antara skala magnitud dengan bilangan kecederaan dan kematian (t > 1.96, p < 0.05). Kejadian tsunami jelas boleh memberi kesan terhadap sistem demografik penduduk. KATA KUNCI: Lautan Pasifik, bencana, tsunami, gempa bumi, negara-negara di persisiran, kecederaan, kematian, dan sistem demografik penduduk. ABSTRACT: “The Impacts of Tsunami on the Coastal Countries of the Pacific Ocean”. Tsunami is a disaster that threatens beaches around the world that occurs in all oceans of the world, including the Mediterranean, the Atlantic, Indian, Pacific, and also in the great lakes. Therefore, this study aimed to identify the impact of tsunami on the rate of deaths occurring in several countries of the Pacific area. Data were derived from the NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in National Geophysical Data Center. This study is a descriptive study and analyzed using SPSS statistics version 22. The analysis focused on tsunami data that occurred in 18 countries around the Pacific region, which suffered major quake of more than 6.1 richter scale. The result showed that the scale of the highest magnitude ever recorded more than 9.0 richter scale was in 2004 in Indonesia, which carries the highest mortality rate of 227,898 people; followed by China in 2008 with total of deaths, 87,652; and Japan in 2011, around 18,537 deaths were recorded. While Philippines recorded a total number of injuries and deaths as low as only one victim involved in tsunami. There has been a relationship between magnitude scale and the number of death and injury (t > 1.96, p < 0.05). The tsunami tragedy clearly could affect population’s demographic system. KEY WORD: Pacific ocean, hazards, tsunami, earthquake, coastal countries, injury, death, and population’s demographic system.

231-240

Authors: Suryaman

RESUME: Pendidikan multibudaya diharapkan mampu membangun karakter siswa agar menjadi insan yang lebih menghargai perbedaan, menyadari kehidupan yang beragam, dan bersikap lebih humanis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tulisan ini mencoba mengedepankan sebuah konsep pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa SD (Sekolah Dasar), dengan pendekatan gemar belajar, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur untuk membentuk jiwa wirausaha sejak dini di Indonesia. Konsep belajar yang menyenangkan ini, bila berhasil diterapkan di SD, akan membangun karakter bangsa yang kuat, gigih, pantang menyerah, bertanggungjawab, dan inovatif dengan dasar jujur, adil, dan etis, serta mampu bekerjasama yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengembalikan kejayaan wirausaha di Indonesia, pelaksanaan metode belajar yang menyenangkan dan dikombinasikan dengan budaya wirausaha ini perlu terus dipupuk dan digalakkan sejak usia dini. Dalam implementasinya, bagaimanapun, tidak boleh melupakan latarbelakang sekolah, harus mendapatkan persetujuan orang tua dan yayasan atau pemilik sekolah, pemangku kepentingan, masyarakat, lokasi sekolah, dan tentu saja kemauan dari siswa itu sendiri agar mau dibentuk untuk menjadi sosok pribadi dengan jiwa wirausaha dan menghargai perbedaan budaya. KATA KUNCI: Pendidikan multibudaya, gemar belajar, kreatif, mandiri, berbudi luhur, siswa sekolah dasar, menghargai perbedaan, dan jiwa wirausaha. ABSTRACT: “Multicultural Education Concept Development Through the Joy of Learning, Creative, Independent, and Noble Character to Establish the Entrepreneurial Spirit in Indonesia”. Multicultural education is expected to build the character of students in order to become more appreciative in human diversity, recognizing the diverse life, and to be more humane in their daily lives. This paper attempts to put forward a concept of learning that is fun for Elementary School students, with approaches are eager to learn, creative, independent, and virtuous to establish an entrepreneurial spirit in early school age in Indonesia. The concept of fun learning, if this is successfully applied in the Elementary School, will build a strong national character, persistent, unyielding, responsible, and innovative on the basis of honesty, fairness, and ethical, as well as able to collaborate based on the faith and devotion to God Almighty. To restore the glory of entrepreneurs in Indonesia, implementation of fun learning method combined with this entrepreneurial culture needs to be cultivated and encouraged from an early school age. In the implementation, however, should not forget the background of the school, must obtain the consent from parental and foundation or school owners, stakeholders, community, school location, and of course the willingness of the students themselves who want to set up to be a private person with an entrepreneurial spirit and appreciate the cultural differences. KEY WORD: Multicultural education, eager to learn, creative, independent, virtuous, elementary school students, respect for diversity, and entrepreneurial spirit.

257-268

Authors: Muzani

ABSTRACT: Mangrove ecosystems have the important ecological, economic, and social functions that need consideration in coastal development. Mangrove forests provide essential functions and services to coastal populations, such as protection of the coastal zone and a variety of timber and non-timber forest products. However, mangroves in Tangerang coastal district, Banten, Indonesia are being degraded by human activities brought about by a range of stakeholders. The complexity of stakeholders creates problems through various government departments having overlapping jurisdictions. This study aimed to develop strategies to increase the role of stakeholders in the management of mangrove ecosystems in Tangerang Regency. Stakeholders were identified from interviews obtained through a snowball sampling method. In the coastal district of Tangerang, there are 12 different types of stakeholders involved in mangrove management from government to local people. Each of these stakeholders has an interest and influence in mangrove management. Lack of coordination among stakeholders often results in the variety of management activities. The study recommends the strategies to increase the role of stakeholders through improved coordination, information, and collaboration among stakeholders. KEY WORD: Stakeholder, management, mangrove, Tangerang coastal district, government, local people, coordination, information, and collaboration. RESUME: “Analisis Pemangku Kepentingan tentang Pengelolaan Hutan Bakau di Daerah Pesisir Tangerang, Banten, Indonesia”. Ekosistem hutan bakau memiliki fungsi penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan daerah pesisir. Hutan bakau berfungsi dan melayani secara esensial bagi masyarakat pesisir, seperti perlindungan wilayah pantai serta variasi produk hutan timber dan bukan timber. Bagaimanapun, hutan bakau di daerah pesisir Tangerang mengalami kerusakan oleh aktivitas manusia. Banyaknya jumlah pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan hutan bakau sering menciptakan masalah melalui lembaga-lembaga pemerintah dan mengakibatkan tumpang-tindih kewenangan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi untuk meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem hutan bakau di Kabupaten Tangerang. Para pemangku kepentingan diidentifikasi dari wawancara yang diperoleh melalui sebuah metode sampel efek bola salju. Di daerah pesisir Tangerang, terdapat 12 pihak pemangku kepentingan berbeda-beda, yang terlibat dalam pengelolaan hutan bakau mulai dari pemerintah hingga masyarakat setempat. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan hutan bakau. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan sering menyebabkan keragaman dalam kegiatan pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan peran para pemangku kepentingan melalui peningkatan koordinasi, informasi, dan kolaborasi diantara mereka. KATA KUNCI: Pemangku kepentingan, pengelolaan, hutan bakau, daerah pesisir Tangerang, pemerintah, masyarakat setempat, koordinasi, informasi, dan kolaborasi.

279-292

Authors: Ana Andriani

RESUME: Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, menjadi lembaga yang diharapkan mampu mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di kalangan peserta didik. Sekolah harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan sikap demokratis peserta didik, sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan demokrasi selayaknya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali kepada peserta didik yang akan mewarisi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Demokrasi dapat diupayakan melalui pendidikan, baik pendidikan formal dan informal, maupun pendidikan non-formal. Penelitian ini membahas tentang pengembangan model simulasi sosial dalam rangka meningkatkan sikap demokratis siswa terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Model yang dikembangkan memiliki nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, karena dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan. Peserta didik dan guru di lima SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi subjek dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian ini, model simulasi sosial pada pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) konteks IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) terbukti dapat meningkatkan sikap demokratik peserta didik. KATA KUNCI: Model simulasi sosial, pengajaran dan pembelajaran, PKn konteks IPS, siswa sekolah menengah, dan sikap demokratis. ABSTRACT: “Developing the Social Simulation Model in Learning Civics of Social Studies Context: An Increasing Effort of Democratic Attitudes to Students”. School, as a formal educational institution, is becoming an institution that is expected to develop and sustain democratic values among the learners. School should be able to contribute the improvement of democratic attitudes of learners, according to the expectations of family, community, nation, and state. Democratic education should be disseminated to the entire community, not exception to the learners who will inherit this nation in the future. Democracy can be achieved through education, both formal and informal education, as well as non-formal education. The research discussed about the development of social simulation model in order to improve the students’ democratic attitude to the learning of civics. The model is being developed having the educational values, particularly democratic education. The study used research and development method, since it is suitable with the research objectives. Participants in this research are teachers and students of the five of Senior High Schools by using experiment approach. Based on the results of this research, the model of the teaching and learning Civics of Social Studies educational context was proved it can improve the learners’ democratic attitude. KEY WORD: Social model simulation, teaching and learning, civics of social studies educational context, students of secondary school, and democratic attitude.